Publikasi: Membiayai Hancurnya Keanekaragaman Hayati 2023
Bank-bank di Indonesia merupakan bank terbesar di Asia Tenggara dan menjadi kreditor yang merisikokan hutan terbesar di Indonesia. Bank-bank ini […]
Publikasi
Kertas Posisi Masyarakat Sipil Indonesia: Siapkah Indonesia untuk EUDR? Meninjau dari Observasi Praktek Perkebunan Kelapa Sawit
Indonesia menghadapi permasalahan rumit dan tantangan besar dalam pelaksanaan kewajiban dari Peraturan Bebas deforestasi (EUDR) Uni Eropa, terutama terkait pengembangan
Klasifikasi “Hijau dan Transisi” dalam Taksonomi OJK Sebuah Kemunduran
Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia (TKBI) yang baru diluncurkan OJK pada 20 Februari 2024 sebagai pengkinian dari Taksonomi Hijau Indonesia (THI)
EVALUASI SATU TAHUN IMPLEMENTASI TAKSONOMI HIJAU INDONESIA
Saat ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sedang melakukan pemuktahiran Taksonomi Hijau Indonesia (THI). Sebuah dokumen untuk arah pandu bagi Sektor
RINGKASAN KEBIJAKAN KEPEMILIKAN MANFAAT – Upaya Indonesia dalam meningkatkan transparansi korporasi
Penilaian atas kepatuhan kewajiban pelaporan pemilik manfaat di sektor pulp Indonesia Indonesia baru-baru ini mengambil langkah penting untuk meningkatkan secara
Konsistensi aliran keuangan dengan Perjanjian Paris: studi kasus Indonesia
Indonesia adalah salah satu penghasil emisi gas rumah kaca terbesar di dunia, namun sejak tahun 2010 telah memulai perjalanan yang
Pemutihan Sawit Ilegal, Praktik Buruk Tata Kelola Sawit yang Memperparah Kejahatan Lingkungan
Jakarta, 25 Oktober 2023. Praktik buruk pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup semakin nyata dipraktikan. Kebijakan disusun untuk memuluskan serangkaian aktivitas
Dominasi “Taipan di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Memperparah Ketimpangan Ekonomi”
Jakarta, 13 Oktober 2023. TuK INDONESIA kembali meluncurkan laporan ketiga mengenai dominasi 25 Taipan di sektor perkebunan kelapa sawit dan
Sektor Bisnis Taipan Grup Sampoerna Berharta Rp26 Triliun
Pada 2005, Putera Sampoerna mendirikan Sampoerna Strategic Group, setelah melepas saham HM Sampoerna kepada Philip Morris International. Melalui perusahaan ini,
Pelatihan Monitoring Industri Berisiko Tinggi
Delapan propinsi bersiap mengadvokasi lebih lanjut kasus-kasus yang melibatkan industri yang berisiko tinggi terhadap pelanggaran HAM dan deforestasi. Merespon kebutuhan