Entries by TuK Indonesia

Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Melanggengkan Pengambilan Lahan Besar-Besaran oleh Korporasi dan Sistem Tenaga Kerja Fleksibel

Jakarta, 6 Oktober 2020. Pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law (OL) Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 kembali diuji. Isi UU Cipta Kerja yang penuh dengan kepentingan investor dan korporasi besar dalam menguasai hajat hidup orang banyak, diduga akan membawa malapetaka bagi kemanusiaan dan lingkungan. Linda Rosalina, pengkampanye TuK INDONESIA mengatakan bahwa sebelum […]

Hakulyakin di Babak Kedua

PANDEMI Covid-19 membuat sejumlah agenda Rendra Zairuddin Idris beralih ke forum-forum virtual. Termasuk ketika Kepala Departemen Internasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu kudu berembuk dengan perwakilan kementerian dan lembaga lain mengenai pengembangan sistem keuangan berkelanjutan. “Beberapa kali kami berkoordinasi via Zoom, terutama dengan beberapa pengampu utama, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Lingkungan Hidup […]

PETA BUTA BANK HIJAU

Sejumlah bank disorot karena mengucurkan dana kepada grup usaha yang mengancam kelestarian lingkungan. Sejumlah organisasi non-pemerintah menyorot lima bank besar. Aisha Shaidra Edisi : 12 September 2020 FORUM Koordinasi Keuangan Berkelanjutan semestinya diagendakan tiap tahun. Baru dua kali diselenggarakan, forum itu tak ada lagi sejak November 2017. Wadah ini disediakan sebagai forum resmi lembaga pemerintahan, […]

Korporasi dan Bank Negara Mendorong Karhutla di Indonesia

“Data terbaru mengungkap BRI dan BNI sebagai penyandang dana perusahaan yang membakar hutan dan lahan di Indonesia, menghambat pencapaian komitmen Indonesia untuk perubahan iklim” Jakarta — Sektor perbankan berperan besar dalam memicu kebakaran hutan lahan (karhutla) dan bencana asap di Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan bank raksasa Jepang Mizuho Financial […]

Jejak Perjuangan Hemsi Mendapatkan Pengakuan Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sepihak Oleh PT. Mamuang

  Penulis: Walhi Sulawesi Tengah Perjuangan petani Hemsi untuk mendapatkan pengakuan hak atas kepemilikan tanah yang selama ini diklaim secara sepihak dan dirampas oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Mamuang kini telah mendapatkan titik terang. Setelah melalui perjuangan panjang selama berpuluh tahun, akhirnya Hemsi memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut. Tujuh unit Sertifikat Kepemilikan […]

Siaran Pers Bersama Koalisi Organisasi Masyarakat Adat dan Masyarakat Sipil menyampaikan laporan kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak segala ancaman terhadap hak masyarakat adat di Kalimantan

15 Juli 2020 Pada tanggal 9 Juli 2020, empat belas (14) organisasi Masyarakat Adat dan HAM di Indonesia bersama Forest Peoples Programme menyampaikan laporan kepada Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (UN-CERD) yang meminta agar Komite tersebut mempertimbangkan situasi masyarakat adat Dayak dan masyarakat adat lainnya di Kalimantan, Indonesia, di bawah prosedur peringatan dini dan […]

Surat Dukungan Pejuang Hak atas Tanah dan HAM yang terdampak oleh Korindo Group dan POSCO

Kepada Yth:  Korindo Group POSCO International Kantor Staf Presiden Kapolri, Kepolisian Negara Republik Indonesia Kantor Inspektorat Jenderal Kepolisian Nasional Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kedutaan Besar Republik Korea Selatan, Jakarta Dewan Hak Asasi Manusia PBB Kelompok Kerja PBB tentang Bisnis dan HAM Pelapor Khusus tentang Hak Masyarakat Adat Pelapor Khusus tentang Eksekusi […]

Korindo Membawa Virus Deforestasi dan Pelanggaran HAM di Papua

Masyarakat sipil menuntut KPK mengusut dugaan korupsi oleh Korindo dan meminta BNI menghentikan pendanaan kepada Korindo   Jakarta, Rabu 1 Juli 2020 – Sejumlah masyarakat sipil melakukan aksi di depan gedung BNI, KPK dan OJK menuntut lembaga pembuat kebijakan dan penegakkan hukum untuk mengusut perusahaan sawit, karet dan kayu milik Korindo Group, konglomerat Korea Selatan […]

KLHK, Hentikan Kerjasama dengan Perusahaan yang Tak Ramah Pada Masyarakat Adat, Satwa, dan Lingkungan Hidup

Siaran Pers Jakarta, 4 Juni 2020–Koalisi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) menilai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak punya empati terhadap korban kriminalisasi yang dilakukan oleh grup Asia Pulp and Paper (APP) terhadap masyarakat adat di Riau dan Jambi dan harimau Sumatera yang mati di tengah konsesi. Bukannya berpihak pada masyarakat adat […]

Patut Diduga Turut Bertanggungjawab Dalam Kasus Kematian Marius Betera: PT Tunas Sawa Erma Harus Melakukan Pemulihan dan Pencegahan Terjadinya Pelanggaran HAM

Pada  tanggal  16  Mei  2020,  terjadi  kekerasan  dan  penganiayaan  yang  dilakukan  seorang anggota kepolisian Republik Indonesia yang berinisial Brigadir Polisi Melkianus Yowei (MY) terhadap warga sipil Orang Asli Papua (OAP) bernama Marius Betera (MB), hingga korban MB merasakan kesakitan dan meninggal dunia setelah   kejadian kekerasan. Kekerasan dan penganiayaan  yang  dilakukan  Brigadir  Polisi  MY  tersebut  terjadi […]