Entries by TuK Indonesia

Perkebunan Sawit di Kalimantan Hasilkan Sejumlah Besar Emisi Karbon Dioksida

Perkebunan Sawit di Kalimantan Hasilkan Sejumlah Besar Emisi Karbon Dioksida   Perkebunan Sawit dan pengembangan produksi kelapa sawit di pulau Kalimantan telah mengakibatkan kerusakan hutan dan pelepasan emisi karbon dioksida secara besar-besaran, demikian hasil studi di bawah pimpinan para peneliti dari Universitas Stanford dan Universitas Yale. Studi yang dipublikasikan dalam jurnal Nature Climate Change ini […]

Chinese Banks’ Forest-Risk Financing

Forest-Risk – Financial flows and client risks   About this report This report has been commissioned by Rainforest Action Network. It is supported by TuK Indonesia, BankTrack, China Environmental Paper Network, and Jikalahari.   About Forests & Finance   Forests & Finance is an initiative by a coalition of campaign and research organisations including Rainforest […]

MUFG – Koalisi Masyarakat Sipil Menuntut Bank MUFG dan Danamon

Koalisi Masyarakat Sipil Menuntut Bank MUFG dan Danamon untuk Ikut Bertanggung Jawab terhadap Kerusakan Hutan, Krisis Iklim dan Pelanggaran HAM di Indonesia. Bank Danamon jadi anak perusahaan MUFG yang mendapatkan pengecualian untuk mematuhi kebijakan minyak sawit dan kehutanan terbaru MUFG. Hal melemahkan kualitas Laporan Keberlanjutan Tahunan dan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan. Koalisi masyarakat sipil hari […]

PEMBIAYAAN MUFG BERISIKO TERHADAP HUTAN

LAPORAN RESMI PEMBIAYAAN MUFG BERISIKO TERHADAP HUTAN Mitsubishi UFJ Financial (MUFG) adalah salah satu penyandang dana bagi perusahaanperusahaan terkemuka di dunia yang turut memicu perusakan hutan hujan tropis melalui produksi dan perdagangan komoditas seperti minyak sawit, bubur kertas & kertas. Sejak 2016, MUFG menyediakan hampir USD 3 Miliar pembiayaan yang berisiko terhadap hutan bagi produksi […]

Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Melanggengkan Pengambilan Lahan Besar-Besaran oleh Korporasi dan Sistem Tenaga Kerja Fleksibel

Jakarta, 6 Oktober 2020. Pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law (OL) Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 kembali diuji. Isi UU Cipta Kerja yang penuh dengan kepentingan investor dan korporasi besar dalam menguasai hajat hidup orang banyak, diduga akan membawa malapetaka bagi kemanusiaan dan lingkungan. Linda Rosalina, pengkampanye TuK INDONESIA mengatakan bahwa sebelum […]

Hakulyakin di Babak Kedua

PANDEMI Covid-19 membuat sejumlah agenda Rendra Zairuddin Idris beralih ke forum-forum virtual. Termasuk ketika Kepala Departemen Internasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) itu kudu berembuk dengan perwakilan kementerian dan lembaga lain mengenai pengembangan sistem keuangan berkelanjutan. “Beberapa kali kami berkoordinasi via Zoom, terutama dengan beberapa pengampu utama, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Lingkungan Hidup […]

PETA BUTA BANK HIJAU

Sejumlah bank disorot karena mengucurkan dana kepada grup usaha yang mengancam kelestarian lingkungan. Sejumlah organisasi non-pemerintah menyorot lima bank besar. Aisha Shaidra Edisi : 12 September 2020 FORUM Koordinasi Keuangan Berkelanjutan semestinya diagendakan tiap tahun. Baru dua kali diselenggarakan, forum itu tak ada lagi sejak November 2017. Wadah ini disediakan sebagai forum resmi lembaga pemerintahan, […]

Korporasi dan Bank Negara Mendorong Karhutla di Indonesia

“Data terbaru mengungkap BRI dan BNI sebagai penyandang dana perusahaan yang membakar hutan dan lahan di Indonesia, menghambat pencapaian komitmen Indonesia untuk perubahan iklim” Jakarta — Sektor perbankan berperan besar dalam memicu kebakaran hutan lahan (karhutla) dan bencana asap di Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan bank raksasa Jepang Mizuho Financial […]

Jejak Perjuangan Hemsi Mendapatkan Pengakuan Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sepihak Oleh PT. Mamuang

  Penulis: Walhi Sulawesi Tengah Perjuangan petani Hemsi untuk mendapatkan pengakuan hak atas kepemilikan tanah yang selama ini diklaim secara sepihak dan dirampas oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Mamuang kini telah mendapatkan titik terang. Setelah melalui perjuangan panjang selama berpuluh tahun, akhirnya Hemsi memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut. Tujuh unit Sertifikat Kepemilikan […]

Siaran Pers Bersama Koalisi Organisasi Masyarakat Adat dan Masyarakat Sipil menyampaikan laporan kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak segala ancaman terhadap hak masyarakat adat di Kalimantan

15 Juli 2020 Pada tanggal 9 Juli 2020, empat belas (14) organisasi Masyarakat Adat dan HAM di Indonesia bersama Forest Peoples Programme menyampaikan laporan kepada Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (UN-CERD) yang meminta agar Komite tersebut mempertimbangkan situasi masyarakat adat Dayak dan masyarakat adat lainnya di Kalimantan, Indonesia, di bawah prosedur peringatan dini dan […]