Entries by TuK Indonesia

Korporasi dan Bank Negara Mendorong Karhutla di Indonesia

“Data terbaru mengungkap BRI dan BNI sebagai penyandang dana perusahaan yang membakar hutan dan lahan di Indonesia, menghambat pencapaian komitmen Indonesia untuk perubahan iklim” Jakarta — Sektor perbankan berperan besar dalam memicu kebakaran hutan lahan (karhutla) dan bencana asap di Indonesia, Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Negara Indonesia (BNI) dan bank raksasa Jepang Mizuho Financial […]

Jejak Perjuangan Hemsi Mendapatkan Pengakuan Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sepihak Oleh PT. Mamuang

  Penulis: Walhi Sulawesi Tengah Perjuangan petani Hemsi untuk mendapatkan pengakuan hak atas kepemilikan tanah yang selama ini diklaim secara sepihak dan dirampas oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit PT. Mamuang kini telah mendapatkan titik terang. Setelah melalui perjuangan panjang selama berpuluh tahun, akhirnya Hemsi memperoleh kepastian hukum atas kepemilikan tanah tersebut. Tujuh unit Sertifikat Kepemilikan […]

Siaran Pers Bersama Koalisi Organisasi Masyarakat Adat dan Masyarakat Sipil menyampaikan laporan kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak segala ancaman terhadap hak masyarakat adat di Kalimantan

15 Juli 2020 Pada tanggal 9 Juli 2020, empat belas (14) organisasi Masyarakat Adat dan HAM di Indonesia bersama Forest Peoples Programme menyampaikan laporan kepada Komite PBB tentang Penghapusan Diskriminasi Rasial (UN-CERD) yang meminta agar Komite tersebut mempertimbangkan situasi masyarakat adat Dayak dan masyarakat adat lainnya di Kalimantan, Indonesia, di bawah prosedur peringatan dini dan […]

Surat Dukungan Pejuang Hak atas Tanah dan HAM yang terdampak oleh Korindo Group dan POSCO

Kepada Yth:  Korindo Group POSCO International Kantor Staf Presiden Kapolri, Kepolisian Negara Republik Indonesia Kantor Inspektorat Jenderal Kepolisian Nasional Komisi Pemberantasan Korupsi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Kedutaan Besar Republik Korea Selatan, Jakarta Dewan Hak Asasi Manusia PBB Kelompok Kerja PBB tentang Bisnis dan HAM Pelapor Khusus tentang Hak Masyarakat Adat Pelapor Khusus tentang Eksekusi […]

Korindo Membawa Virus Deforestasi dan Pelanggaran HAM di Papua

Masyarakat sipil menuntut KPK mengusut dugaan korupsi oleh Korindo dan meminta BNI menghentikan pendanaan kepada Korindo   Jakarta, Rabu 1 Juli 2020 – Sejumlah masyarakat sipil melakukan aksi di depan gedung BNI, KPK dan OJK menuntut lembaga pembuat kebijakan dan penegakkan hukum untuk mengusut perusahaan sawit, karet dan kayu milik Korindo Group, konglomerat Korea Selatan […]

KLHK, Hentikan Kerjasama dengan Perusahaan yang Tak Ramah Pada Masyarakat Adat, Satwa, dan Lingkungan Hidup

Siaran Pers Jakarta, 4 Juni 2020–Koalisi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) menilai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tidak punya empati terhadap korban kriminalisasi yang dilakukan oleh grup Asia Pulp and Paper (APP) terhadap masyarakat adat di Riau dan Jambi dan harimau Sumatera yang mati di tengah konsesi. Bukannya berpihak pada masyarakat adat […]

Patut Diduga Turut Bertanggungjawab Dalam Kasus Kematian Marius Betera: PT Tunas Sawa Erma Harus Melakukan Pemulihan dan Pencegahan Terjadinya Pelanggaran HAM

Pada  tanggal  16  Mei  2020,  terjadi  kekerasan  dan  penganiayaan  yang  dilakukan  seorang anggota kepolisian Republik Indonesia yang berinisial Brigadir Polisi Melkianus Yowei (MY) terhadap warga sipil Orang Asli Papua (OAP) bernama Marius Betera (MB), hingga korban MB merasakan kesakitan dan meninggal dunia setelah   kejadian kekerasan. Kekerasan dan penganiayaan  yang  dilakukan  Brigadir  Polisi  MY  tersebut  terjadi […]

Mengapa RUU Omnibus Law Harus Dibatalkan

Coba cek ada berapa frasa demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan dalam 1981 halaman naskah akademik dan 1028 halaman RUU Cipta Kerja? Hasilnya sungguh fantastis, nihil! Sejak awal dengan begitu saya katakan Omnibus Law ini cacat ideologis. RUU ini dibuat tidak untuk menjalankan amanat konstitusi, demokrasi ekonomi[1]. Jadi, Omnibus Law membunuh ekonomi kerakyatan sejak dalam pikiran! […]

Virus Corona dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati

Hilangnya keanekaragaman hayati tak pernah dianggap sebagai kerugian negara sehingga tak masuk dalam kebijakan politik. Virus corona mesti jadi peringatan kita membuat rumus ekonomi. Pada akhir 1880, hampir 90 persen daratan Indonesia tertutup hutan hujan alami, ketika hutan di negara-negara Asia lainnya, seperti India dan Bangladesh, berkurang secara signifikan. Saya tahu informasi ini dari Daniel […]

Tanpa pekerja, dunia akan kolaps. Lindungi pekerja dari Covid-19, sekarang!

Jaringan Solidaritas Transnasional Buruh Kelapa Sawit (TPOLS) mendesak seluruh pemerintah nasional dan semua perusahaan untuk melindungi pekerja dengan segala cara. Pemerintah dan perusahaan harus memprioritaskan dan memastikan perlindungan terhadap kesehatan dan penghidupan seluruh rakyat pekerja terhadap pandemi Covid-19. Kami mendesak agar tindakan penting untuk segera diambil, sekarang juga! Kami telah mengidentifikasi tiga kebutuhan mendesak dalam […]