Rapat Anggota Luar Biasa TuK INDONESIA Tahun 2023

Jakarta, Sabtu, 24 Juni 2023. TuK INDONESIA menyelenggarakan Rapat Anggota Luar Biasa Tahun 2023 sebagai forum pertemuan untuk merespon dan memutuskan situasi khusus yang dihadapi oraganisasi.

Dalam upaya menjawab dinamika organisasi dan meneruskan perjuangan transformasi berkeadilan, peran pemimpin dalam organisasi menjadi penting dalam menjalankan fungsi koordinasi dan manajerial, serta fungsi penting lainnya. Forum Rapat Anggota Luar Biasa TuK INDONESIA Tahun 2023 memutuskan dan menetapkan beberapa hal yang menjadi concern organisasi dan salah satunya adalah menetapkan Ketua Badan Pengurus/Direktur Eksekutif Tuk INDONESIA Periode 2023-2026. Linda Rosalina, S.E.,M.Si, dipilih dan ditetapkan dalam forum Rapat Anggota Luar Biasa TuK INDONESIA Tahun 2023.

Pernyataan Visi:

Terwujudnya penghormatan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan keadilan sosial oleh negara dan aktor non- negara dalam bidang kebijakan, program dan kegiatan agribisnis dan pengelolaan sumber daya alam.

“Terima kasih atas kesepakatannya untuk memilih saya bersama TuK INDONESIA sampai tahun 2026 nanti. Saya harap kita bisa bersama-sama memajukan TuK INDONESIA. Kedepan saya membayangkan TuK INDONESIA lebih membumi sebagai pionir isu keuangan berkelanjutan di Indonesia mengingat isu keuangan itu sangat kritis. Mari sama-sama kita membangun TuK INDONESIA”, Linda Rosalina, Direktur Eksekutif TuK INDONESIA Periode 2023-2026.

Panduan Pembiayaan Berkelanjutan Pada Perkebunan Kelapa Sawit

 

Panduan dengan judul Standar Pelaksanaan Pembiayaan Berkelanjutan Pada Perkebunan Kelapa Sawit disusun sebagai buku pegangan (handbook) dalam melihat dan melakukan verifikasi atas kinerja (performance) keberlanjutan nasabah atau calon nasabah dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Kinerja keberlanjutan yang dinilai terdiri atas empat aspek penting yaitu (1) kepatuhan administrasi, (2) tata kelola, (3) sosial, dan (4) lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati.

Dalam panduan ini, aspek kepatuhan administrasi menjadi vocal point yang menentukan pertama kali apakah penilaian kinerja keberlanjutan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat dilanjutkan untuk ketiga aspek lainnya. Sebab, melalui penilaian terhadap kepatuhan administrasi, kita dapat melihat tingkat keseriusan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memenuhi tanggung jawab yang paling dasar yaitu pemenuhan syarat-syarat administrasi.

Keempat aspek penilaian kemudian kami kelompokkan sebagai prinsip yang dikembangkan dalam bentuk alat bantu atau biasa disebut kriteria, indikator, hingga instrumen verifikator. Terdapat 4 prinsip yang menjadi dasar, 21 kriteria, dan 35 indikator yang kami kembangkan dari hasil diskusi materialistis tentang standardiasi pembiayaan berkelanjutan bersama multistakeholders baik lokal maupun nasional. Selanjutnya kami juga mengadopsi berbagai referensi standar sertifikasi, legalitas, keadilan sosial, kebijakan sumberdaya, dan perencanaan pembangunan wilayah yang kemudian diintegrasikan dengan buku acuan pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Panduan ini mencoba mengembangkan alat bantu yang sudah dibangun oleh OJK sebelumnya dengan melengkapi dari sisi pelaksanaan verifikasi data dan informasi yang dibutuhkan sebelum maupun sesudah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan LJK menyepakati investasi yang bertanggung jawab. Investasi yang berdasar pada nilai-nilai keadilan bagi lingkungan, sosial, dan tatakelola sehingga tercipta pembiayaan atau keuangan berkelanjutan. Harapannya, pembiayaan atau keuangan berkelanjutan tidak hanya sekedar konsep, terpenting dapat diimplementasikan dengan mudah di lapangan oleh para pihak.

Secara khusus kami sampaikan apresiasi kepada para penulis yang berhasil menyusun panduan ini. Ucapan terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada para kontributor. Apresiasi kami sampaikan juga kepada para narasumber yang berkenan menyumbangkan pikirannya dalam panduan ini: Dr. Istiana Maftuchah, Prof. Endriatmo Soetarto, dan Dr. Abdul Haris Semendawai. Begitu juga dengan pihak-pihak yang mendukung dan memberikan bantuan hingga terbitnya panduan ini, kami sampaikan banyak terima kasih.

Pada akhirnya, semoga panduan ini memberikan dampak dan manfaat pada pembiayaan yang benar-benar hijau dan berkelanjutan.

 

Selengkapnya buku ini bisa diunduh di : Panduan Standar Pelaksanaan Pembiayaan Berkelanjutan Pada Perkebunan Kelapa Sawit

Indikator Pada Panduan ini bisa diunduh di : Matriks Penilaian

Modul Sekolah Lapang untuk Petani

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Bengkulu pada tahun 2018 ini, agenda Advokasi dan Pendampingan Petani di Kabupaten Seluma provinsi Bengkulu telah memasuki tahap peningkatan kapasitas kelompok Tani sebagai upaya dalam memperkuat sumber-sumber ekonomi keluarga Petani di Kelompok-kelompok yang didampingi.

Untuk melakukan pendampingan yang lebih Intensif salah satu strategi pendekatannya adalah dengan melakukan Serial Pelatihan untuk para petani yang sedang membangun organisasi kelompoknya masing-masing di beberapa desa di Kabupaten Seluma provinsi Bengkulu.

Modul Sekolah Lapang untuk Petani ini merupakan Seri dan Cetakan Pertama dari Walhi Bengkulu yang bekerjasama dengan TuK INDONESIA (Transformasi Untuk Keadilan Indonesia) yang akan diujicobakan di Kabupaten Seluma pada tahun 2018 ini.

Modul Sekolah Lapang ini disusun dan didesain untuk digunakan dalam pelatihan yang akan dilaksanakan dalam rangka Penguatan kelompok Tani dalam bidang Pertanian dengan mengembangkan potensi lokal di desa masing-masing.

4. MODUL SEKOLAH LAPANG Bengkulu_compressed (1)

Buku Panduan Teknik Budidaya Jagung

Tanaman jagung manis (Zea mays saccharata Sturt.) sangat bermanfaat bagi manusia dan hewan karena banyak mengandung karbohidrat, kalium, asam jagung dan minyak lemak. Di Indonesia, jagung merupakan tanaman pangan terpenting kedua setelah padi. Selain itu, jagung juga digunakan untuk bahan baku industri dan pakan ternak. Kebutuhan jagung di Kabupaten Banggai terus meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dan industri yang memerlukan bahan baku jagung.

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka produksi jagung harus ditingkatkan. Produktifitas jagung di Kabupaten Banggai dari tahun 2010 sampai 2014 secara berturut-turut yaitu 35,76 ton/ha, 36,06 ton/ha, 37,68 ton/ha, 43,35 ton/ha, dan 44,38 ton/ha (BPS, 2015). Usaha peningkatan produksi jagung dapat dilakukan dengan perbaikan teknik budidaya, salah satunya dengan perbaikan teknik pemupukan. Para petani umumnya masih menggunakan pupuk anorganik untuk meningkatkan produksi pertaniannya. Padahal penggunaan pupuk anorganik yang berlebihan dan terus menerus dapat merusak lingkungan, diantaranya struktur tanah menjadi keras dan mikroorganisme tanah menjadi berkurang yang berakibat pada menurunnya produktivitas tanah. Oleh karena itu, dibutuhkan pupuk organik yang dapat mensuplai bahan organik untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, meningkatkan kemampuan menyimpan air, meningkatkan kemudahan pengolahan dan kesuburan tanah.

Modul Perencanaan & Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga (ERT)

Perencanaan dan pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga (ERT) merupakan upaya mempertahankan keberlanjutan hidup keluarga. Orang sadar bahwa mereka harus bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Setiap orang harus berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya, baik yang sudah dirasakan maupun yang timbul di kemudian hari.

Pokok permasalahannya adalah bagaimana dengan segala daya upaya, seseorang “cukup” dapat menjamin hidupnya. Pengertian cukup sangat relative bagi setiap orang. Tidak dapat diukur dengan dengan tersedianya materi yang berlebihan. Tetapi lebih pada adanya kepuasan yang dirasakan oleh yang bersangkutan. Seseorang dapat merasakan kepuasan apabila tidak selalu merasa kekurangan, dan diburuh oleh kebutuhan yang selalu sangat mendesak, yang menjerumuskan mereka ke jalan ber-hutang atau “tutup lobang 2 gali lobang“ karena kurang menyadari perlunya pemisahan antara kebutuhan dan keinginan. Perkembangan industri, kemajuan perdagangan, iklan-iklan, sangat merangsang seseorang untuk membeli barang-barang yang menjadi keinginan dan bukan kebutuhan mereka. Seseorang dapat termotivasi untuk memenuhi keinginan, tanpa memikirkan jumlah penghasilan yang diperoleh. Ketika seseorang memperoleh penghasilan cukup tinggi, mereka cenderung tergoda untuk membelanjakannya dengan membeli barangbarang mewah seperti radio, tipe recorder, TV dan lain-lain. Pada akhirnya, seseorang harus gali lobang tupu lobang atau berhutang. Jika keadaan tersebut secara terus menerus berulang-ulang, akan dapat mendorong seseorang masuk dalam proses pemiskinan diri mereka sendiri.

Perencanaan dan pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga (ERT) yang berhasil, dapat membantu seseorang mengatur hidupnya dan keluarganya agar dapat keluar dari jerat “tutup lobang gali lobang“. Penegasan yang perlu diperhatikan disini bukanlah “bagaimana cara melakukannya” melainkan “apakah ada kemauan untuk melaksanakannya”. Bagaimana baiknya cara tersebut tidak akan ada artinya kalau hanya sekedar teori kosong yang tidak pernah diterapkan.

Perencanaan dan pengelolaan ERT lebih mementingkan adanya penghayatan terhadap arti hidup yang tercermin di dalam setiap tindakan dan keputusan yang kita ambil di dalam memenuhi kebutuhan yang kita rasakan. Kemauan mengatur ekonomi keluarga dengan sebaik-baiknya, didorong dengan adanya sikap tertentu yang harus dimiliki setiap orang yang ingin mencapai keberhasilan. Sedangkan kemampuan mengaturnya didorong oleh “keterampilan yang telah dimiliki”. Kedua hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain, bahkan saling melengkapi.

Oleh karena itulah “Perencanaan & Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga“ sangat perlu dilakukan bagi Ibu-Ibu di daerah yang telah didampingi oleh Transformasi untuk Keadilan (TUK) INDONESIA di Kabupaten Banggai, Propinsi Sulawesi Tengah dan Kabupaten Seluma, Propinsi Bengkulu. Dengan tujuan agar keluarga mampu menggunakan daya dan dana yang tersedia dalam jumlah terbatas, sehingga tercipta kesejahteraan dan kepuasan lahir dan bathin. Kesejahteraan dimaksud meliputi adanya rasa kecukupan, rasa keadilan dan kejujuran, serta rasa ketentraman bathin.

Adapun strategi yang perlu dipegang teguh untuk memecahkan masalah ini adalah melalui proses penyadaran diri, serta penyadaran akan kebutuhan-kebutuhan yang harus dipenuhi dengan pendapatan kecil. Pencapaian strategi diatas akan mudah jika anggota keluarga terbuka, wajar/realistis serta bertanggung jawab.

2. Modul – Perencanaan & Pengelolaan Ekonomi Rumah Tangga (ERT)_Final (NEW)_compressed

Modul Kepemimpinan Perempuan

Pelatihan untuk penyadaran perempuan yang kerapkali disebut sensitifitas gender sudah selayaknya disesuaikan dengan kondisi geografis, problem kelas, problem ekologis, maupun problem identitas (ras/etnik/agama), sehingga cara fasilitator pelatihan dalam memandang problem gender tidak sempit. Artinya, yang harus dipahami oleh fasilitator pelatihan adalah bahwa problem gender tidak pernah berdiri sendiri, melainkan ber-interseksi dengan problem yang berkaitan dengan kondisi geografis, problem kelas, problem ekologis, maupun problem identitas (ras/etnik/ agama) dalam struktur sosial dan waktu tertentu.

Kondisi geografis mempertimbangkan konteks rural (pedesaan) atau urban (perkotaan atau semi perkotaan), di mana problemnya mungkin berbeda. Problem perempuan pedesaan –termasuk pedesaan di sekitar hutan, mungkin dalam transisi produsen agraris menjadi tenaga kerja upahan atau pedagang eceran bagi barang-barang pabrikan, infrastruktur kesehatan yang buruk, mobilitas terbatas dan terisolasi dari arus informasi. Ada pun problem perempuan perkotaan, barangkali berkaitan dengan posisi mereka sebagai pekerja serabutan (dan juga pedagang serabutan), fasilitas hidup di kota yang buruk –termasuk dalam hal fasilitas air bersih, persaingan dan kekerasan, individualis, dan sebagainya. Selain itu kita juga musti mencermati perbedaan kondisi geografis di Jawa dan luar Jawa yang dipengaruhi oleh perbedaan karakter industrialisasinya. Industrialisasi di Jawa dan Sumatra Timur telah terjadi sejak abad 19, sementara di sebagian wilayah Luar Jawa baru terjadi sejak 1970an – 1990an. Jenis industri di Jawa saat ini didominasi manufaktur, jasa dan otomotif, sementara di luar Jawa kebanyakan adalah industri ekstraktif.

Modul pelatihan ini secara khusus disusun bagi perempuan yang bermukim di pedesaan –termasuk desa sekitar hutan, pantai, sungai, rawa, atas dasar beberapa pertimbangan. Pertama, pertimbangan adanya pelanggaran hak asasi manusia –baik sipil politik maupun ekonomi, sosial, budaya—yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ekstraktif (terutama perkebunan sawit dan pertambangan) terhadap masyarakat pedesaan di sekitar hutan, pantai, sungai, rawa, terutama di luar Jawa. Kedua, pelanggaran hak asasi  manusia itu mengakibatkan krisis sosial dan ekologis, di mana perempuan pedesaan kehilangan sumberdaya pangannya, menjadi buruh harian lepas yang permanen, beban kerja dan alokasi waktu untuk kerja produktif dan reproduktif semakin berat, hingga membuat mereka semakin terisolasi dari informasi dan pengetahuan untuk meningkatkan kualitas hidupnya.

Dengan mempertimbangkan kait-kelindan masalah perempuan pedesaan dan relasi gender dalam struktur sosial masyarakat pedesaan di bawah kapitalisme, sekali lagi, harus menjadi wawasan fasilitator untuk cermat menganalisa masalah perempuan pedesaan tidak dengan generalisasi. Persisnya, bagi seorang fasilitator, harus memiliki kepekaan untuk menganalisa persamaan dan perbedaan “perempuan” dan problem relasi gendernya dalam kelompok sosio-kultural dan geografis yang berbeda-beda. Modul ini disusun untuk membantu fasilitator dapat mengidentifikasi masalah perempuan pedesaan yang berbeda-beda, namun kemudian kita bangun ke dalam kesadaran yang sama, yaitu membangun gerakan perempuan pedesaan untuk menjadi subyek perubahan adil bagi perempuan dan sejahtera bagi desanya.

http://www.tuk.or.id/wp-content/uploads/2019/03/1.-Modul-Kepemimpinan-Perempuan-Ukuran-A4_compressed.pdf

Manual Pelatihan Kelapa Sawit dan Pembiayaannya pelatihan untuk aktivis

Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Indonesia terjadi kecepatan yang sangat tinggi, dan telah menciptakan masalah lingkungan dan sosial yang serius: sejumlah hutan yang bernilai tinggi dikonversi menjadi perkebunan; habitat satwa yang dilindungi terancam punah, emisi gas rumah kaca yang signifikan disebabkan oleh alih fungsi lahan gambut, dan banyak masyarakat kehilangan akses terhadap tanah yang sangat penting untuk keberlangsungan hidup mereka dan yang telah mereka miliki secara turun-temurun.

Di Indonesia, ratusan konflik lahan antara perusahaan kelapa sawit dan masyarakat lokal masih belum bisa terselesaikan. Dalam upaya resolusi konflik, organisasi masyarakat dan para pendukung mereka, LSM nasional dan internasional, sering dihadapkan dengan perlawanan yang kuat dan bahkan ancaman. Oleh karenanya, perlu ada pilihan lain untuk menekan perusahaan-perusahaan ini menyelesaikan konfliknya dengan masyarakat dan membawa mereka untuk berdialog.

Untuk mencapai tujuan ini, ada banyak jalan yang dapat kita upayakan. Kita dapat melobi pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan yang ada, atau mencoba menggunakan standard-standar keberlanjutan yang ada saat ini, misalnya prinsip dan kriteria RSPO yang anggotanya adalah perusahaan-perusahaan kelapa sawit. Kita dapat mengorganisir perjuangan masyarakat dan mencoba mendapat dukungan politik untuk menekan perusahaan. Kita dapat menggunakan opsi kampanye pasar untuk menekan perusahaan melalui pembeli produk mereka, dengan fokus pada tanggung jawab perusahaan untuk memenuhi standard yang mereka tetapkan sendiri, contohnya Wilmar dengan kebijakan internasionalnya atas pembelian/pengadaan barang. Opsi lain adalah menyiapkan laporan yang utuh atas dampak operasional perusahaan sawit dan mempublikasikannya, media massa dan media kreatif yang saat ini berkembang bisa membantu meningkatkan dukungan publik atas kasus tertentu.

Semua ini adalah strategi yang penting dan dapat saling melengkapi – oleh karenanya tidak akan tergantikan oleh strategi lain seperti follow the money. Bank dan investor memberi perusahaan kelapa sawit banyak modal untuk berkembang, membuat mereka menjadi mitra penting bagi perusahaanperusahaan ini. Dengan demikian, mereka dapat mempengaruhi kegiatan perusahaan-perusahaan; misalnya memberi tekanan, menetapkan syarat yang ketat untuk setiap dukungan finansial yang mengalir ke proyek mereka, atau bahkan menolak pembiayaan proyek tertentu. Bank dan investor lain bisa menjadi potensi yang menarik, menjadi pendukung kerja-kerja LSM yang ingin menyelesaikan konflik sosial dan lingkungan dengan perusahaan kelapa sawit yang bermasalah.

Tapi bank-bank biasanya harus diyakinkan untuk menggunakan pengaruh mereka; dan itu bukanlah tugas yang mudah. Seringkali beberapa kampanye yang rumit diperlukan untuk meyakinkan bank bahwa ini adalah kepentingan mereka sendiri; oleh karena itu mereka mesti ikut memecahkan masalah ini daripada membiarkannya tetap ada dan menyebabkan mereka sakit kelapa terus-menerus.

Modul pelatihan ini membahas hubungan antara perusahaan kelapa sawit dan penyandang dana mereka dan mengeksplorasi peluang bagi LSM untuk mengubah praktik perusahaan kelapa sawit menjadi lebih baik. Ini harus dilihat sebagai strategi tambahan, yang dapat melengkapi strategi advokasi dan kampanye lain dan membantu membangun tekanan pada perusahaan-perusahaan kelapa sawit untuk menyelesaikan konflik yang ada.

Download Manual Pelatihan – Kelapa Sawit dan Pendanaannya