Surat Dukungan Pejuang Hak atas Tanah dan HAM yang terdampak oleh Korindo Group dan POSCO

Kepada Yth:

 Korindo Group POSCO International

Kantor Staf Presiden

Kapolri, Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kantor Inspektorat Jenderal Kepolisian Nasional

Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Kedutaan Besar Republik Korea Selatan, Jakarta

Dewan Hak Asasi Manusia PBB

Kelompok Kerja PBB tentang Bisnis dan HAM

Pelapor Khusus tentang Hak Masyarakat Adat

Pelapor Khusus tentang Eksekusi Ekstra-yudisial, Ringkas-cepat, atau Sewenang-wenang

Program Pembangunan PBB

Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi

Forest Stewardship Council  pemberi label FSC kepada Korindo)

Sumitomo Forestry (pembeli kayu Korindo)

Oji Group (mitra usaha patungan pulpwood Korindo)

Bank Negara Indonesia (pemberi pinjaman Korindo)

Siemens Gamesa (pembeli turbin angin Korindo)

Citigroup (pemberi pinjaman POSCO)

Mirae Asset Financial Group (pemberi pinjaman POSCO)

Credit Agricole (pemberi pinjaman POSCO)

The Korean National Pension Fund (investor POSCO)

BlackRock (investor POSCO)

 

Jumat, 3 Juli 2020

Perihal: Keprihatinan mendesak bagi keamanan pembela lahan dan HAM yang terdampak oleh Korindo Group dan POSCO International, Indonesia.

Kepada semua pihak yang berkepentingan

Kami menulis dengan permintaan mendesak untuk perhatian dan ijtihat segera Anda dalam mencegah semakin parahnya pelanggaran HAM terkait semua kegiatan Korindo Group dan POSCO International. Menyusul penayangan sebuah film dokumenter dari Al Jazeera pada tanggal 25 Juni 2020, yang menampilkan kesaksian dan berbagai bukti meresahkan lainnya serta dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Korindo dan POSCO, kami sangat khawatir atas keselamatan masyarakat dan individu yang telah terdampak dari kegiatan Korindo dan POSCO.

Kematian petani Papua Marius Betera (MB) pada tanggal 16 Mei tahun ini menyoroti pola kekerasan dan intimidasi yang dihadapi oleh masyarakat dan individu yang menyuarakan keluhan mereka menolak kegiatan perusahaan atau menuntut hak-hak mereka yang dijamin didalam Undang- Undang Dasar 1945. Menurut pernyataan masyarakat sipil, Marius meninggal beberapa jam setelah dipukuli seorang polisi di luar kantor lapangan PT Tunas Sawa Erma (Korindo Group), dimana dia datang untuk menyampaikan keberatan terhadap Korindo atas perusakan kebun pisangnya. Korindo juga telah mengeluarkan pernyataan terkait kematian tersebut. Semenjak kematian Marius, salah satu anggota masyarakat bernama Petrus Kinggo (PK), yang telah berusaha mencari jawaban atas kematian MB, melaporkan telah diancam oleh orang- orang yang datang dari camp perusahaan Korindo. PK juga menemukan foto dirinya yang dilingkari warna merah telah disebar melalui Whatsapp tanpa diketahui sumber dan motifnya.

Kami juga mencatat dan mendukung surat dari masyarakat sipil Indonesia kepada sejumlah Pelapor Khusus PBB dan Pemerintah Indonesia yang mendesak pengusutan tuntas dan transparan terkait kematian Marius, keadilan dan pemulihan untuk keluarga Marius, dan menuntut aparat keamanan menjunjung hak-hak masyarakat alih-alih bertindak sebagai lembaga penegakan untuk kepentingan korporasi swasta.

Ancaman Korindo untuk mengambil tindakan hukum terhadap Organisasi Masyarakat Sipil dan pihak media yang menginvestigasi kegiatan usahanya menambahkan catatan bahwa perusahaan tersebut terus berusaha untuk menghindari pengawasan melalui intimidasi hukum.

 

Kepada Korindo Group dan POSCO International:

kami menuntut penghormatan terhadap hak asasi manusia dari semua masyarakat yang terdampak dari kegiatan- kegiatan usaha Anda, memastikan keamanan dari semua pemangku kepentingan termasuk anggota masyarakat, pekerja dan Organisasi Masyarakat Sipil, bersedia untuk melakukan pemulihan yang menyeluruh terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan melalui proses yang transparan dan melibatkan semua pemangku kepentingan terdampak, serta bersedia kerjasama untuk penyelidikan atas dugaan pelanggaran hak atas tanah dan HAM yang terkait dengan perusahaan Anda.

 

Kepada semua badan pengawasan publik atau organisasi yang memiliki tanggung jawab penegakkan terhadap perlindungan HAM:

secara proaktif mengintervensi situasi tersebut dengan memperingatkan Korindo, POSCO dan aparat keamanan setempat bahwa mereka harus menahan diri dan setiap pelanggaran hak atau tindakan pembalasan lainnya terhadap masyarakat atau aktivis tidak akan dibiarkan, serta melakukan penyelidikan penuh terkait semua dugaan pelanggaran HAM atau hak atas tanah.

 

Kepada semua organisasi dan perusahaan yang melanggengkan atau mendapat keuntungan dari kegiatan Korindo dan POSCO:

segera mengumumkan komitmen terhadap tidak ada toleransi bagi pelanggaran hak apa pun dalam rantai pasok atau hubungan investasi, melakukan uji tuntas yang mendalam dan pemantauan terhadap operasi Korindo dan POSCO, turut serta dalam penyelidikan atau proses pemulihan apapun yang berkaitan dengan hubungan bisnis, dan menangguhkan hubungan bisnis jika standar operasinya tidak dengan cepat dipastikan.

 

Dari : 

1 Advocates for Public Interest Law and Korean Transnational Corporations (APIL)
2 Aliansi Demokrasi untuk Papua (AlDP)
3 AMAN Nusa Bunga
4 AMAN Sorong Raya
5 Amazon Watch
6 APVVU
7 Asia Justice and Rights (AJAR)
8 awasMIFEE
9 BABEOSER BIKAR
10 Bina Rakyat Sejahtera
11 Biofuelwatch
12 Bruno Manser Fund
13 Cambodian Center for Study and Development in Agriculture (CEDAC)
14 Dewan Adat Papua
15 Earthsight
16 EcoNexus
17 EJF Indonesia
18 ELPAGAR Kalbar
19 ELSAM
20 Environmental Investigation Agency
21 Environmental Paper Network
22 Etnika Semesta Katulistiwa
23 Fern
24 FIAN Indonesia
25 Forest Peoples Programme
26 Forest Watch Indonesia
27 Forum Independen Mahasiswa West Papua
28 Forum Ökologie & Papier
29 Friends of the Earth US
30 GARDA Papua
31 Genesis Bengkulu
32 Gita Pertiwi
33 Global Forest Coalition (GFC)
34 Global Justice Ecology Project
35 GRAIN
36 Greenpeace
37 Human Rights Working Group (HRWG)
38 ICEL
39 Imparsial
40 International Work Group for Indigenous Affairs (IWGIA)
41 Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif
42 Jaringan Kerja Rakyat (JERAT) Papua
43 JIKALAHARI
44 Kaoem Telapak
45 Kelompok Kerja Sistem HUtan Kerakyatan (POKKER SHK)
46 Kemitraan
47 Komunitas Peduli Lingkungan Timika (Lepemawi)
48 Konfederasi Serikat Nasional
49 KontraS
50 Korea Federation for Environmental Movements / Friends of the Earth Korea
51 KPA Sulsel
52 KPA Sultra
53 KRuHA
54 LBH Banda Aceh
55 LBH Papua
56 LBH Pers
57 Lembaga Advokasi Perempuan Papua (eLAdPPer)
58 Lembaga Bentang Alam Hiau (LemBAH), Bengkayang, Kalimantan Barat
59 Lembaga Studi dan Advokasi HAM (ELSHAM) Papua
60 Lingkar Gerakan Rakyat
61 LPESM Riau
62 Mighty Earth
63 MTÜ Eesti Metsa Abiks (Estonian Forest Aid)
64 National Fisheries Solidarity Movement
65 National Union of Transport Equipment & Allied Industries Workers
66 North South Initiative
67 NTFP-EP
68 Oceanic Preservation Society
69 Orang Utan Republik Foundation, Inc.
70 Organisasi Penguatan dan Pengembangan Usaha-Usaha Kerakyatan (OPPUK)
71 PADI Indonesia
72 PAHAM Papua
73 PAKATIVA Malut
74 PapuaItuKita
75 Papuana Conservation
76 Paritas Institute
77 PBHR Sulteng
78 Perkumpulan Bantuan Hukum Keadilan dan Perdamaian (PBHKP) Sorong
79 Perkumpulan Belantara Papua
80 Perkumpulan Panah Papua
81 Pesticide Action Network Asia Pacific (PANAP)
82 PIVOT POINT
83 Pro REGENWALD
84 Profundo
85 PUSAKA
86 Rainforest Action Network (RAN)
87 Rainforest Foundation UK
88 ResEARCH CENTER FOR RurAL DEVELOPMENT
89 Sarawak Dayak Iban Association (SADIA)
90 Save Our Borneo
91 Sawit Watch
92 Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Keuskupan Agung Merauke (SKP KAMe)
93 Solidaritas Perempuan
94 Sulteng Bergerak
95 TAPOL
96 Tiki Jaringan HAM Perempuan Papua
97 Trade Union Rights Centre
98 Transformasi untuk Keadilan INDONESIA
99 Transnational Palm Oil Labour Solidarity (TPOLS) Network
100 Verité Southeast Asia (VSEA)
101 Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Kalimantan Tengah
102 WALHI Eknas
103 WALHI Jabar
104 WALHI Jakarta
105 WALHI Jambi
106 WALHI Jateng
107 WALHI Kalbar
108 WALHI Kaltim
109 WALHI Maluku Utara
110 WALHI NTB
111 WALHI Papua
112 WALHI Sulawesi Utara
113 WALHI Sulsel
114 WALHI Sulteng
115 WALHI Sumsel
116 WALHI Yogyakarta
117 Water Justice and Gender
118 World Rainforest Movement
119 Yayasan Anak Dusun Papua
120 Yayasan Earthqualizer
121 Yayasan Genesis Bengkulu
122 Yayasan HAkA
123 Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI)
124 Yayasan Pelestari Lingkungan Hijau Kalimantan Utara
125 Yayasan Perlindungan Insani
126 Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA)
127 Yayasan Satu Keadilan

 

 

This post is also available in: English

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *