Pawai Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023
Pawai Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023 JAKARTA. Minggu, 4 Juni 2023, kawasan Bundaran HI, Jakarta, menjadi lokasi berkumpulnya massa pawai […]
Pawai Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2023 JAKARTA. Minggu, 4 Juni 2023, kawasan Bundaran HI, Jakarta, menjadi lokasi berkumpulnya massa pawai […]
Sebagai upaya perbaikan tata kelola Sumberdaya Alam (SDA) dan penguatan sistem perizinan, TuK INDONESIA memandang pencabutan izin merupakan langkah positif pemerintah yang perlu didukung. Namun, TuK INDONESIA menekankan bahwa momentum pencabutan izin ini semestinya mampu menjawab persoalan ketimpangan kepemilikan lahan, penyelesaian konflik tenurial, dan pemulihan lingkungan. Sehingga, indikator di dalam pencabutan izin dapat diperluas pada aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata kelola (LST) dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala.
Upaya pemerintah dalam merehabilitasi mangrove seluas 600 rb ha hingga 2024 dibaca sebagai kejar target atas komitmen Pemerintah Indonesia terkait penurunan emisi
Negara-negara Maju memaksa Negara Berkembang untuk mengekploitasi alamnya. Publik luas seperti Indonesia harus menyadari bahwa kerusakan alam di Indonesia akibat
Perairan Kabupaten Banggai memiliki tiga komponen ekosistem pesisir tropis penting yaitu terumbu karang, padang lamun, dan mangrove, dimana sumberdaya kelautan
Konflik agraria antara masyarakat dengan perusahaan pertambangan emas PT. Trio Kencana di Parigi Moutong (Parimo) Sulawesi Tengah mencapai puncaknya pada
Komitmen jangka panjang Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kebijakan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) untuk mendukung upaya program ekonomi hijau dan pembangunan
*Dapatkan resolusi infografis yang lebih baik pada tautan berikut ini : Infografis Taksonomi Hijau (dikutip dari hukumonline.com) Taksonomi Hijau diharapkan dapat
UNDANG-UNDANG UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaList Title pasal terkait : 28, 77 selengkapnya bisa diunduh pada
UNDANG-UNDANG UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja selengkapnya dapat diunduh di : UU No. 11 Tahun 2020 tentang