Entries by TuK INDONESIA

Kawal Komitmen Pemerintah Kabupaten Banggai dalam Penyelesaian Kasus Petani Batui dengan PT Sawindo Cemerlang

Maret 12, 2023 /0 Comments/in /by

Melalui Kepala Bagian Sumber Daya Alam, Sunarto Lasitata, Pemerintah Kabupaten Banggai mendatangi dan melakukan mediasi dengan petani yang melakukan aksi dalam rangka mengekspresikan kekecewaannya kepada PT Sawindo Cemerlang tersebut. Pada mediasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Banggai komit akan memfasilitasi pertemuan antara Petani Sawit Batui dengan Direksi PT Sawindo Cemerlang pada Rabu besok, 15 Maret 2023. 

Apakah Tiongkok “Belanda Baru” untuk Indonesia?

Maret 11, 2023 /0 Comments/in /by

Dalam rangka mengurai kompleksitas berbagai masalah industri pengolahan nikel di Indonesia, khususnya Sulawesi Tengah, maka Celebes Bergerak bersama TuK INDONESIA menyelenggarakan diskusi bertajuk “Menakar Dampak Kebijakan Hilirisasi Industri Nikel di Sulawesi Tengah”. Diskusi akan diselenggarakan Sabtu ini, 11 Maret 2023, pkl 14.00 WIB, di Kantor Celebes Bergerak, Jl. Dewi Sartika Per. Venna Garden C/09.

PT. Sawindo Cemerlang Ingkari Kesepakatan dengan Petani Batui

Maret 9, 2023 /0 Comments/in , /by

Masyarakat Batui yang sejak lama dirugikan dan diintimidasi PT Sawindo Cemerlang, hari ini, Kamis, 9 Maret 2023, melakukan penutupan akses jalan menuju pabrik perusahaan PT. Sawindo Cemerlang di Seseba, Desa Honbola, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk ekspresi petani yang kecewa atas ketidakjelasan manajemen PT. Sawindo Cemerlang dan tidak ditindaklanjutinya terkait berita acara kesepakatan di Pemda Banggai (4 Agustus 2022). Dalam aksi ini, lagi-lagi pihak oknum Polsek Batui dan beberapa TNI serta security perusahaan mendatangi warga, melakukan intimidasi, serta berusaha menghentikan aksi warga yang sedang memperjuangkan haknya.

Anggota Baru TuK INDONESIA

Maret 9, 2023 /0 Comments/in /by

Rapat Tahunan Anggota TuK INDONESIA Tahun 2023 disahkan tiga anggota baru TuK INDONESIA. Ketiga anggota baru TuK INDONESIA tersebut adalah Linda Rosalina, Abdul Haris, dan Rudiansyah. Ketiganya berkomitmen pada nilai-nilai ke-TuKINDONESIA-an dan upaya perwujudan keadilan sosial.

Mari #RangkulKesetaraan dalam Ruang Wicara Perempuan Muda

Maret 8, 2023 /0 Comments/in /by

Dalam momentum Hari Perempuan Internasional 2023 TuK INDONESIA membuka Ruang Wicara Perempuan Muda melalui Instagram Live. Bersama Novilyana Onora (Celebes Bergerak), Allysha Tifara (Mahasiswi STH Jentera Indonesia), dan Mufida Kusumaningtyas (TuK INDONESIA) mari #RangkulKesetaraan mulai malam nanti, Rabu, 8 Maret 2023 pukul 20.00 sampai 21.00 WIB melalui akun instagram @tukindonesia.

Kepatuhan Bank dalam Pengungkapan Aspek Lingkungan Masih Rendah

Februari 8, 2023 /0 Comments/in /by

Jakarta, 8 Februari 2023. Evaluasi keuangan berkelanjutan 37 Bank oleh TuK INDONESIA menemukan bahwa lingkungan merupakan aspek yang paling rendah diungkapkan berdasarkan pedoman POJK 51/2017. Rendahnya pengungkapan ini menunjukkan dua hal. Pertama, ketidaktahuan Bank karena pengetahuan dan wawasan terhadap lingkungan rendah. Kedua, Bank memang tidak menjalankan aspek lingkungan. Evaluasi keuangan berkelanjutan yang dilakukan TuK INDONESIA […]

Media Briefing: Tantangan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia: Roadmap Keuangan Berkelanjutan dan Taksonomi Hijau Indonesia

Februari 6, 2023 /0 Comments/in , /by

Secara konseptual, tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan melindungi lingkungan. Menurut Haddad dan Maftuchah (2015), pembangunan berkelanjutan meletakkan keseimbangan antara tiga aspek yaitu: ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang didukung oleh tata kelola yang baik. Hal ini adalah konsep global yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan pembangunan di setiap negara. […]

Analisa Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan Pada Aspek Lingkungan

Januari 9, 2023 /0 Comments/in , /by

Sebagai upaya perbaikan tata kelola Sumberdaya Alam (SDA) dan penguatan sistem perizinan, TuK INDONESIA memandang pencabutan izin merupakan langkah positif pemerintah yang perlu didukung. Namun, TuK INDONESIA menekankan bahwa momentum pencabutan izin ini semestinya mampu menjawab persoalan ketimpangan kepemilikan lahan, penyelesaian konflik tenurial, dan pemulihan lingkungan. Sehingga, indikator di dalam pencabutan izin dapat diperluas pada aspek Lingkungan, Sosial, dan Tata kelola (LST) dan evaluasi dapat dilakukan secara berkala.