Entries by Novri Auliansyah

Pernyataan Kota Kinabalu Tentang Industri Kelapa Sawit Dan Kebebasan Berekspresi

Pernyataan Kota Kinabalu Tentang Industri Kelapa Sawit Dan Kebebasan Berekspresi 7 Februari 2020 Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia Kami, Masyarakat Adat dan Masyarakat Sipil dari negara-negara penghasil minyak sawit di Amerika Latin, Afrika dan Asia Tenggara menuntut hak untuk mengekspos realitas yang kita hadapi di masyarakat kita tentang dampak dari industri kelapa sawit. Kami telah berkumpul […]

Bencana Bisnis atau Bisnis Bencana? Mengungkap Praktik Bisnis Perusak Hutan dan Lahan Gambut

Jakarta, 20 Januari 2020— Selama satu tahun sejak akhir 2018 hingga 2019, koalisi 9 CSO di Indonesia tersebar di 7 provinsi melakukan pemantauan dan kajian sebagai bentuk aksi korektif masyarakat sipil terkait kebijakan yang berhubungan dengan industri pulp dan kertas. Pemantauan dan kajian ini membahas realisasi komitmen perlindungan gambut di konsesi korporasi HTI dan sawit […]

Bencana Ekologis & Ketidakberdayaan Proteksi Gambut di Sumatera Selatan

Palembang, 14 Januari 2020. Sepanjang 2019 Sumatera Selatan (Sumsel) terus dilanda bencana ekologis. Walhi Sumsel mencatat, awal 2019 dari Januari sampai Juni Sumsel dilanda banjir, kemudian pertengahan tahun Juli sampai Oktober terjadi bencana kebakaran hutan dan lahan gambut serta krisis air, dan akhir tahun November hingga Desember ditutup dengan kembali banjir dan longsor. Bencana ekologis […]

Lima Tahun Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Indonesia Namun Bank-bank Besar Masih Danai Perusahaan Penyebab Karhutla

Jakarta – Laporan bersama yang diterbitkan hari ini oleh Rainforest Action Network (RAN), TuK INDONESIA, Jikalahari, WALHI dan Profundo menggarisbawahi peran penting sektor keuangan dalam melanggengkan krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Laporan tersebut dirilis untuk mengkaji lima tahun peta jalan keuangan berkelanjutan yang dirilis oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia pada 2014 […]

Tinjauan Atas Reformasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia

Laporan ini menampilkan tinjauan atas implementasi reformasi keuangan berkelanjutan yang digawangi oleh OJK melalui analisis terhadap lima bank yang menjadi penyandang dana utama sektor perkebunan dan kehutanan Indonesia. Laporan ini juga mengidentifikasi bahwa regulasi OJK telah dilemahkan karena adanya celah kesenjangan yang memungkinkan bank terus mengaburkan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) utama para […]

Perkuat Wacana Keuangan Berkelanjutan, TuK Indonesia Gelar Seminar Internasional

Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia menggelar seminar internasional bertajuk “The Role of Sustainable Finance in Palm Oil” di Marriot Marquis Bangkok, Queen’s Park pada 4 November 2019. Seminar ini merupakan side event dari perhelatan akbar RSPO RT ke–17 yang berlangsung selama 3–6 November 2019 di Bangkok, Thailand. Seminar dihadiri oleh pembicara dari beragam elemen, seperti […]

Bank-bank BUMN, Swasta Asing dan Nasional Terungkap Mendanai Perusahaan yang Menjadi Tersangka Pelaku Kebakaran Hutan dan Lahan

17 kelompok perusahaan induk yang menaungi perusahaan pembakar hutan telah menerima setidaknya US $ 19,2 miliar dalam bentuk pinjaman korporasi dan fasilitas penjaminan sejak tahun 2015. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia (KLHK) telah menyegel operasi 64 perusahaan di Sumatera dan Kalimantan yang terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan 2019. Berdasarkan investigasi TuK INDONESIA (Perkumpulan […]

Karpet Merah Mafia Sumber Daya Alam: Inisiatif Siapa?

Siaran Pers – Koalisi Masyarakat Sipil Anti Mafia SDA Jakarta, Selasa, 10 September 2019 – Sejak Dewan Perwakilan Rakyat menggelar rapat paripurna yang mengesahkan agenda revisi Rancangan Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai inisiatif DPR pada Kamis, 6 September 2019, situasi gaduh yang lagi-lagi mempertanyakan eksistensi lembaga anti-korupsi Indonesia (KPK) kembali terjadi. Hal ini disebabkan karena […]

[Siaran Pers Bersama] TOLAK RUU PERTANAHAN: 13 BAHAYA RUU PERTANAHAN JIKA DISAHKAN

Rancangan Undang-Undang Pertanahan (RUU Pertanahan) awalnya diharapkan dapat menjawab berbagai persoalan dan konflik agraria yang terjadi di Indonesia. Selain menjawab persoalan konflik Agraria, RUU ini juga diharapkan dapat mengatur pengelolaan tanah dengan mempertimbangkan sosial, budaya dan lingkungan hidup. Pemerintah beranggapan bahwa RUU ini akan melengkapi UU Pokok Agraria yang dinilai belum dapat menjawab permasalahan aktual […]