Dominasi “Taipan di Sektor Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia Memperparah Ketimpangan Ekonomi”
Jakarta, 13 Oktober 2023. TuK INDONESIA kembali meluncurkan laporan ketiga mengenai dominasi 25 Taipan di sektor perkebunan kelapa sawit dan […]
Siaran Pers
Jalin Kerjasama, TuK INDONESIA bersama Universitas Trisakti Dorong Percepatan Implementasi Keuangan Berkelanjutan
Jakarta, 5 Oktober 2023. TuK INDONESIA jalin kerjasama dengan Universitas Trisakti yang ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Direktur
RSPO Tidak Kredibel dan Transparan dalam Mengambil Keputusan
Jakarta, 26 September 2023. Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) melakukan pengambilan keputusan yang menyudutkan posisi Masyarakat Adat Dayak Hibun
Eksistensi RSPO Tidak Relevan: 11 Tahun Melakukan Pengaduan Ditanggapi dengan Penolakan
TuK INDONESIA bersama akademisi dan masyarakat adat akan melangsungkan konferensi pers bertajuk “Eksistensi RSPO Tidak Relevan: 11 Tahun Melakukan Pengaduan
Sektor Bisnis Taipan Grup Sampoerna Berharta Rp26 Triliun
Pada 2005, Putera Sampoerna mendirikan Sampoerna Strategic Group, setelah melepas saham HM Sampoerna kepada Philip Morris International. Melalui perusahaan ini,
Pernyataan Zulhas Tolak UU Anti Deforestasi Salah Bidik
Siaran Pers – Pernyataan Zulhas Tolak UU Anti Deforestasi Salah Bidik Jakarta, 3 Agustus 2023. Undang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa
Siaran Pers – Koalisi ResponsiBank Indonesia
Koalisi ResponsiBank Indonesia Menilai Komitmen Penerapan Keuangan Berkelanjutan pada Perbankan di Indonesia Masih Rendah Jakarta, Jumat, 28 Juli 2023 – Koalisi
Ratusan Warga Demo Tuntut Plasma Sawit PT Bangun Jaya Alam Permai
Jakarta, 10 Juli 2023. Terjadinya demo di Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah antara warga dengan aparat kepolisan pada 7 Juli 2023
Kepatuhan Bank dalam Pengungkapan Aspek Lingkungan Masih Rendah
Jakarta, 8 Februari 2023. Evaluasi keuangan berkelanjutan 37 Bank oleh TuK INDONESIA menemukan bahwa lingkungan merupakan aspek yang paling rendah
TuK INDONESIA Temukan 72% Pencabutan Izin Konsesi Layak dari Aspek Lingkungan
Dalam hasil skoring fungsi kawasan hutan menunjukkan bahwa pencabutan izin layak dari aspek lingkungan. Sebab, sebesar 72% areal konsesi yang dicabut 2022 dan dievaluasi merupakan areal dengan fungsi hutan lindung (HL) dan fungsi hutan produksi terbatas (HPT) yang tidak bisa dikelola secara intensif untuk hutan tanaman, hutan alam, dan perkebunan sawit. Areal tersebut juga dominan pada kelas tanah dengan tingkat kepekaan sangat tinggi dan dalam kelas kelerengan sangat curam. Hal ini mengindikasikan kerentanan bencana ekologis pada kawasan–kawasan konsesi tersebut.