Menuntut akuntabilitas
Menuntut akuntabilitas Memperkuat akuntabilitas korporasi dan uji tuntas rantai pasok untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga lingkungan Laporan ini […]
Pernyataan
SIARAN PERS UNTUK DISIARKAN SEGERA
Data Terbaru Mengungkap 50 Bank dan Investor Terbesar Dunia Mendorong Deforestasi Melalui Investasi Besar dan Kebijakan yang Lemah Investor ternama
Perkebunan Sawit di Kalimantan Hasilkan Sejumlah Besar Emisi Karbon Dioksida
Perkebunan Sawit di Kalimantan Hasilkan Sejumlah Besar Emisi Karbon Dioksida Perkebunan Sawit dan pengembangan produksi kelapa sawit di pulau
Chinese Banks’ Forest-Risk Financing
Forest-Risk – Financial flows and client risks About this report This report has been commissioned by Rainforest Action Network.
Siaran Pers Bersama Koalisi Organisasi Masyarakat Adat dan Masyarakat Sipil menyampaikan laporan kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak segala ancaman terhadap hak masyarakat adat di Kalimantan
15 Juli 2020 Pada tanggal 9 Juli 2020, empat belas (14) organisasi Masyarakat Adat dan HAM di Indonesia bersama Forest
Surat Dukungan Pejuang Hak atas Tanah dan HAM yang terdampak oleh Korindo Group dan POSCO
Kepada Yth: Korindo Group POSCO International Kantor Staf Presiden Kapolri, Kepolisian Negara Republik Indonesia Kantor Inspektorat Jenderal Kepolisian Nasional Komisi
Patut Diduga Turut Bertanggungjawab Dalam Kasus Kematian Marius Betera: PT Tunas Sawa Erma Harus Melakukan Pemulihan dan Pencegahan Terjadinya Pelanggaran HAM
Pada tanggal 16 Mei 2020, terjadi kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan seorang anggota kepolisian Republik Indonesia yang berinisial Brigadir Polisi
Pancasila di Tengah Pandemi Corona
Banyak orang kehilangan pekerjaannya setelah corona. Untuk itu telah disiapkan, diantaranya Kartu Pra-Kerja. Kalau tidak berubah, total dananya sekitar Rp
Tanpa pekerja, dunia akan kolaps. Lindungi pekerja dari Covid-19, sekarang!
Jaringan Solidaritas Transnasional Buruh Kelapa Sawit (TPOLS) mendesak seluruh pemerintah nasional dan semua perusahaan untuk melindungi pekerja dengan segala cara.
JAMIN KESELAMATAN RAKYAT, BUKAN URUS RUU CIPTA KERJA DI TENGAH WABAH CORONA
HENTIKAN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW!! Pernyataan Sikap Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) Rapat Paripurna DPR RI Periode 2019-2020 telah menghasilkan kesepakatan