Entries by TuK Indonesia

Kampanye Hitam atau Kampanye Hijau? Melihat Sawit Indonesia dan Resolusi Uni Eropa dengan Positif

Rahmawati Retno Winarni – Direktur Eksekutif Jalal – Penasihat Keuangan Berkelanjutan Transformasi untuk Keadilan Indonesia   Dua bulan yang lampau, tepatnya tanggal 17 Maret 2017 Kateřina Konečná dari Committee on the Environment, Public Health and Food Safety, Parlemen Uni Eropa, menerbitkan sebuah laporan setebal 39 halaman.  Laporan itu, Report on Palm Oil and Deforestation of […]

Siaran Pers: Menagih Janji Jokowi untuk Mengeluarkan Kebijakan Moratorium Sawit

Jakarta, 8 Mei 2017 – Komitmen Presiden Joko Widodo yang akan memberlakukan moratorium sawit perlu didukung. Namun setahun setelah komitmen diucapkan belum juga ditindaklanjuti dengan kebijakan dan aksi yang nyata. Padahal moratorium sawit diharapkan dapat melengkapi kebijakan moratorium hutan dan lahan gambut yang terlebih dahulu telah dikeluarkan oleh Presiden Jokowi melalui Inpres (Instruksi Presiden) 8/2015. […]

Masyarakat Sipil Mengawal Pertemuan G20

Keuangan Berkelanjutan untuk Kemaslahatan Masyarakat dan Lingkungan Jalal Transformasi untuk Keadilan Indonesia Salah satu pelesetan yang paling saya sukai adalah nama C20, yang bisa membuat orang yang biasa membaca tentang G20 kecele.  Ia merupakan kependekan Civil-20, yang maksudnya adalah kumpulan organisasi masyarakat sipil yang berasal dari negara-negara G20.  Jadi, ini jelas pelesetan yang ekstra-cerdas.  Namun, […]

Pertemuan G20 dan Keuangan Berkelanjutan: Apa yang Perlu Disampaikan Presiden Jokowi di Hamburg?

Pertemuan pimpinan keuangan negara-negara G20 telah berakhir di pada Sabtu 18 Maret 2017. Hasilnya ‘mengejutkan’ seluruh pihak karena benar-benar menunjukkan bahwa proteksionisme Amerika Serikat memang bisa mengubah banyak kesepakatan yang sudah dicapai bertahun-tahun. Steven Mnuchin, Menteri Keuangan Amerika Serikat, secara terang-terangan menyatakan bahwa pendekatan G20 yang selama ini menentang proteksionisme telah menjadi “not really relevant.” […]

Pernyataan Pers Bersama

Koalisi Masyarakat Sipil Untuk Pemantauan Pembangunan Infrastruktur Indonesia Tolak Hutang Baru Untuk Pembangunan Infrastruktur [Jakarta, 2 Maret 2017] Melanjutkan serangkaian kebijakan Pinjaman Bank Pembangunan Multilateral di dunia, World Bank, IFC, ADB dan berbagai pendana bilateral yang memberikan pinjaman dan investasi mendukung rekomendasi mereka bahwa Pemerintah Indonesia meluncurkan perantara keuangan infrastruktur penuh kontroversi dan resiko tinggi. […]

Fakta Terkini Petani Sawit di Kabupaten Kampar dan Siak Provinsi Riau

Vera Falinda (Staff Penguatan Jaringan dan Organisasi – TuK Indonesia) Tulisan berupaya untuk memberikan gambaran tentang fakta terkini tentang petani kelapa sawit di Kabupaten Kampar dan Siak Provinsi Riau berdasarkan kajian yang dilakukan oleh TuK Indonesia sepanjang Desember 2015-April 2016 di dua kabupaten tersebut. Tulisan selanjutnya akan membahas analisa skema pembiayaan oleh perbankan terhadap petani […]

Penyelesaian Bertanggung Jawab dan Jangka Panjang Konflik Hak Tanah Adat antara Sime Darby dan Masyarakat

Oleh: Norman Jiwa*. Pendahuluan Mengapa Sime Darby Plantation harus pengembalian tanah hak adat masyarakat adat Dayak Ribun dari Dusun Kerunang dan Dusun Entapang adalah hal strategis dan harus segera dilakukan? Sebab anak perusahaan Sime Darby sebagai anggota dan pendiri RSPO, PT Mitra Austral Sejahtera berjanji meminjam tanah hak adat masyarakat Kerunang dan Entapang untuk ditanami […]

Mengisi Ruang Perbaikan Roadmap Keuangan Berkelanjutan

Apa yang jelas terlihat pada Roadmap Keuangan Berkelanjutan?  Setelah membaca dokumen tersebut beberapa kali, sangat tampak bahwa dokumen itu masih bisa diberi masukan yang konstruktif.  Tetapi, bagaimanapun, kita perlu terlebih dahulu menyampaikan rasa kagum kepada mereka yang telah berjasa menyusunnya; dan rasa bangga karena menjadi salah satu negara yang paling awal memiliki roadmap semacam itu. […]

2016: Tahun Keuangan Berkelanjutan

Simon Zadek, pakar keberlanjutan yang telah lama malang melintang sejak 3 dekade lalu, mencanangkan bahwa 2016 adalah tahun keuangan berkelanjutan.  Beberapa tahun terakhir, ia memang menjadi seorang pemuka dalam bidang ini. Dengan jabatan sebagai co-chair dari UNEP Inquiry, tentu pendiriannya itu bukannya tak berdasar. Setidaknya ada tiga laporan penting yang diluncurkan tahun lalu.  Semuanya di […]

Mencari Dana Restorasi Gambut

Oleh: Rahmawati Retno Winarni – Direktur Eksekutif Jalal – Spesialis Keberlanjutan Transformasi untuk Keadilan Indonesia   Pada penghujung Oktober 2015, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) merilis luas lahan terbakar 1 Juli-20 Oktober 2015.  Dalam perhitungan mereka, luasnya mencapai 2.089.911 hektare, terdiri dari 618.574 hektare lahan gambut dan 1.471.337 hektare non gambut.  Setengah tahun kemudian, Badan Restorasi […]