Laporan ini menampilkan tinjauan atas implementasi reformasi keuangan berkelanjutan yang digawangi oleh OJK melalui analisis terhadap lima bank yang menjadi penyandang dana utama sektor perkebunan dan kehutanan Indonesia. Laporan ini juga mengidentifikasi bahwa regulasi OJK telah dilemahkan karena adanya celah kesenjangan yang memungkinkan bank terus mengaburkan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) utama para nasabahnya, dan hal ini kemudian menjadi risiko bagi bank yang mendanai mereka; dan pada akhirnya: sistem keuangan Indonesia. Pedoman teknis yang diterbitkan bagi bank mengenai implementasi regulasi keuangan berkelanjutan masih jauh dari harapan. Pedoman itu antara lain masih menyebutkan kegiatan bisnis yang berdampak negatif bagi lingkungan dan sosial sebagai bisnis yang berkelanjutan.

Kegiatan yang disebut-sebut berkelanjutan dalam pedoman ini antara lain: konstruksi pembangkit listrik bio-energi dan kegiatan pembalakan hutan untuk perkebunan. Tanpa adanya standar minimum dan definisi keberlanjutan yang lebih baik, kegiatan-kegiatan bisnis yang mendorong terjadinya deforestasi besarbesaran dan konflik lahan masih dapat dianggap sebagai bisnis yang berkelanjutan; padahal, berdasarkan definisi atau standar mana pun, hal tersebut tidaklah berkelanjutan.

OJK memiliki mandat untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, memastikan kestabilan kondisi keuangan Indonesia dan melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat luas. OJK harus terus meningkatkan upayanya dalam menjalankan mandat tersebut dengan cara memperketat regulasi secara signifikan, menerbitkan pedoman teknis yang sudah diperbaiki, dan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran oleh lembaga jasa keuangan. Perbaikan terhadap standar pengungkapan keberlanjutan, proses manajemen risiko LST, dan koordinasi kebijakan yang lebih baik dalam tata kelola sumber daya alam serta penegakan hukum akan membantu melindungi masyarakat dan wilayah alam Indonesia dari bisnis yang tidak bertanggung jawab. Secara bersama-sama, upaya tersebut dapat memperkuat integritas dan kepercayaan dunia terhadap sektor ekonomi utama Indonesia. Pada akhirnya pendapatan negara dapat dioptimalkan dan kebijakan pembangunan ekonomi inklusif dapat dicapai dengan terus menjaga kualitas lingkungan negeri ini bagi generasi masa depan.

Download ringkasan

Download full laporan

Rekan-rekan yang terhormat, 
Selamat berjumpa kembali dengan buletin Forests and Finance. Kuartal ini adalah waktu yang sangat sibuk buat kami, dan siapapun yang bekerja dalam bidang keuangan berkelanjutan di Indonesia. Tentu perhatian kita semua diarahkan kepada POJK tentang Pelaksanaan Keuangan Berkelanjutan, yang akhirnya diluncurkan pada 20 Juli 2017. Warisan para komisioner OJK periode 2012-2017 itu pertama-tama perlu kita sambut gembira, lalu selanjutnya kita masih perlu mencari ruang untuk penyempurnaannya. Setelah POJK keluar, TuK INDONESIA yang kebetulan menerima kehadiran dua pakar keuangan berkelanjutan global itu, yaitu Myriam Vander Stichele dari SOMO dan Jan Willem van Gelder dari Profundo, mengatur dua acara agar mereka bisa berbicara kepada publik di Indonesia. Laporannya bisa dibaca di buletin ini.
Untuk mendukung POJK tersebut, itu pula TuK INDONESIA menerbitkan dalam versi Bahasa edisi Indonesia dari sebuah buklet sangat terkenal yang ditulis oleh Jan Willem van Gelder. Buklet yang aslinya berjudul “The Do’s and Don’ts of Sustainable Banking”, kini dalam versi Bahasa Indonesia menjadi “Perbankan Berkelanjutan: Apa yang Perlu Dilakukan dan yang Sebaiknya Dihindari”. Bank-bank yang hendak menapaki jalan menuju perbankan berkelanjutan, serta pemangku kepentingannya, diharapkan bisa mendapatkan manfaat dari buklet ini. Selain itu, ada juga berita soal terbitnya dokumen dari Environmental Paper Network, “In the Red: An Assessment of Bank Policies for Financing Pulp and Paper”.
Dari Eropa kita mendapatkan berita soal High-Level Expert Group (HLEG) on Sustainable Finance yang sedang mencari masukan dari para pemangku kepentingan. Artikelnya ditulis langsung oleh Myriam Vander Stichele yang adalah juga anggota HLEG tersebut. Sementara, dari Kanada kita mendapatkan berita bahwa HLEG yang sama juga dibentuk. Kedua berita itu menggambarkan bahwa, di seluruh penjuru dunia, isu tentang keuangan berkelanjutan ini terus menguat.
Newsletter edisi keempat Sept 2017

Selamat bertemu kembali dengan Forests and Finance Newsletter edisi Maret 2017. Ada banyak kabar dan perkembangan menarik yang bisa dibaca pada edisi kali ini. Tulisan Jalal membuka newsletter ini dengan mendukung pernyataan Simon Zadek bahwa tahun 2016 lalu adalah Tahun Keuangan Berkelanjutan. Berbagai peristiwa di level global maupun regional memang menunjukkan hal itu. Demikian juga dengan penerbitan berbagai dokumen yang sangat penting.
Julian Muller dari Profundo menuliskan sebuah artikel bertajuk Pendekatan Regulasi untuk Keberlanjutan dalam Perbankan Komersial. Di situ dia mengungkapkan bahwa walaupun perbankan berkelanjutan didominasi oleh inisiatif yang voluntari, namun pendekatan mandatori berupa hukum juga sangatlah penting. Untuk keberhasilannya, Indonesia bisa belajar dari sesama negara yang memiliki kepedulian pada bidang ini, seperti Bangladesh. Roadmap Keuangan Berkelanjutan OJK memang adalah kemajuan yang sangat penting, namun ruang perbaikannya masih bisa ditemukan, seperti yang juga dibahas dalam artikel lainnya yang juga kami sajikan.
Keuangan berkelanjutan, kita tahu, bukan saja tentang bagaimana lembaga keuangan membiayai investasi dengan manajemen risiko yang lebih baik, namun juga tentang bagaimana bisa berinvestasi di bidang-bidang yang memajukan keberlanjutan. Kali ini, kami menyajikan juga tulisan Rahmawati Retno Winarni dan Jalal tentang ragam pembiayaan yang mungkin untuk restorasi gambut. Restorasi gambut, kita semua tahu, sangatlah penting bagi masa depan Indonesia dan kawasan Asia Tenggara, bila kita tidak ingin kebakaran hutan dan lahan menjadi semakin parah.
Desakan bagi Sime Darby untuk memperbaiki praktik bisnisnya juga bisa dibaca di sini. Pertama dalam tulisan Norman Jiwan, yang memaparkan studi kasus Sime Darby dan masyarakat Kerunang dan Entapang. Kedua, secara umum ada pula tuntutan agar Sime Darby menyelesaikan konflik lahannya sebelum salah satu anak perusahaannya masuk ke bursa saham. Kasus ketenagakerjaan di grup Wilmar juga dilaporkan di sini. Kabar dari korporasi lainnya berasal dari HSBC yang baru saja mengeluarkan kebijakan No Deforestation-nya. Tentu, kebijakan itu baik, serta perlu didukung dan diawasi pelaksanaannya.
Tulisan dari Vera Falinda tentang situasi mutakhir petani sawit di Kabupaten Kampar dan Siak, Provinsi Riau, juga mengisi newsletter kali ini. Tulisan itu menjadi artikel penutup, sebelum kami melaporkan tentang lokakarya kampanye perbankan berkelanjutan. Seluruhnya kami sajikan untuk memberikan gambaran mutakhir isu-isu perbankan berkelanjutan di negeri kita. Semoga seluruh pemangku kepentingan bisa mendapatkan manfaat, lalu turut serta memerbaiki situasi yang sedang kita hadapi ini.
Salam lestari
Newsletter edisi kedua Maret 2017