DISKUSI PUBLIK; Mendulang Cuan, Merisikokan Hutan?
Publikasi dan Analisis Data Terbaru Laman forestsandfinance.org Koalisi Forests and Finance, yaitu: Rainforest Action Network (RAN), TuK INDONESIA, Profundo, Amazon […]
Media
Seminar Nasional “Meneropong Tahun 2022: Peran Negara dan Tata Kelola SDA untuk Kesejahteraan Warga di Banggai, Sulawesi Tengah”
Memahami pentingnya SDA berkelanjutan dalam mendukung dan menopang sektor SDA untuk kemakmuran rakyat Indonesia khususnya di Banggai, akan diulas dalam
TuK Indonesia Identifikasi Beragam Tantangan Kebijakan Taksonomi Hijau
*Dapatkan resolusi infografis yang lebih baik pada tautan berikut ini : Infografis Taksonomi Hijau (dikutip dari hukumonline.com) Taksonomi Hijau diharapkan dapat
Pendugaan Potensi Pajak Sawit di Provinsi Jambi 2021
Pendugaan Potensi Pajak Sawit di Provinsi Jambi 2021 Studi ini adalah studi kedua yang kami lakukan untuk melihat potensi penerimaan
Kontribusi Sawit untuk Penerimaan Negara dan Pendapatan Daerah di Provinsi Jambi Belum Optimal
Kontribusi Sawit untuk Penerimaan Negara dan Pendapatan Daerah di Provinsi Jambi Belum Optimal Bogor dan Jambi, 31 Agustus 2021.
SIARAN PERS UNTUK DISIARKAN SEGERA
Masyarakat Sipil Menuntut Bank Danamon Ikut Bertanggung Jawab terhadap Krisis Iklim Aksi mengirimkan kado dan karangan bunga menuntut Bank Danamon
Menuntut akuntabilitas
Menuntut akuntabilitas Memperkuat akuntabilitas korporasi dan uji tuntas rantai pasok untuk melindungi hak asasi manusia dan menjaga lingkungan Laporan ini
SIARAN PERS UNTUK DISIARKAN SEGERA
Data Terbaru Mengungkap 50 Bank dan Investor Terbesar Dunia Mendorong Deforestasi Melalui Investasi Besar dan Kebijakan yang Lemah Investor ternama
MUFG – Koalisi Masyarakat Sipil Menuntut Bank MUFG dan Danamon
Koalisi Masyarakat Sipil Menuntut Bank MUFG dan Danamon untuk Ikut Bertanggung Jawab terhadap Kerusakan Hutan, Krisis Iklim dan Pelanggaran HAM
Pengesahan Omnibus Law Cipta Kerja Melanggengkan Pengambilan Lahan Besar-Besaran oleh Korporasi dan Sistem Tenaga Kerja Fleksibel
Jakarta, 6 Oktober 2020. Pengesahan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja atau Omnibus Law (OL) Cipta Kerja pada 5 Oktober 2020 kembali