Jejak Perjuangan Hemsi Mendapatkan Pengakuan Hak Atas Tanah Yang Diklaim Sepihak Oleh PT. Mamuang
Penulis: Walhi Sulawesi Tengah Perjuangan petani Hemsi untuk mendapatkan pengakuan hak atas kepemilikan tanah yang selama ini diklaim secara […]
Siaran Pers Bersama Koalisi Organisasi Masyarakat Adat dan Masyarakat Sipil menyampaikan laporan kepada Komite Penghapusan Diskriminasi Rasial, Perserikatan Bangsa-Bangsa menolak segala ancaman terhadap hak masyarakat adat di Kalimantan
15 Juli 2020 Pada tanggal 9 Juli 2020, empat belas (14) organisasi Masyarakat Adat dan HAM di Indonesia bersama Forest
Surat Dukungan Pejuang Hak atas Tanah dan HAM yang terdampak oleh Korindo Group dan POSCO
Kepada Yth: Korindo Group POSCO International Kantor Staf Presiden Kapolri, Kepolisian Negara Republik Indonesia Kantor Inspektorat Jenderal Kepolisian Nasional Komisi
Korindo Membawa Virus Deforestasi dan Pelanggaran HAM di Papua
Masyarakat sipil menuntut KPK mengusut dugaan korupsi oleh Korindo dan meminta BNI menghentikan pendanaan kepada Korindo Jakarta, Rabu 1
KLHK, Hentikan Kerjasama dengan Perusahaan yang Tak Ramah Pada Masyarakat Adat, Satwa, dan Lingkungan Hidup
Siaran Pers Jakarta, 4 Juni 2020–Koalisi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GN-PSDA) menilai, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)
Patut Diduga Turut Bertanggungjawab Dalam Kasus Kematian Marius Betera: PT Tunas Sawa Erma Harus Melakukan Pemulihan dan Pencegahan Terjadinya Pelanggaran HAM
Pada tanggal 16 Mei 2020, terjadi kekerasan dan penganiayaan yang dilakukan seorang anggota kepolisian Republik Indonesia yang berinisial Brigadir Polisi
Mengapa RUU Omnibus Law Harus Dibatalkan
Coba cek ada berapa frasa demokrasi ekonomi atau ekonomi kerakyatan dalam 1981 halaman naskah akademik dan 1028 halaman RUU Cipta
Virus Corona dan Hilangnya Keanekaragaman Hayati
Hilangnya keanekaragaman hayati tak pernah dianggap sebagai kerugian negara sehingga tak masuk dalam kebijakan politik. Virus corona mesti jadi peringatan
Tanpa pekerja, dunia akan kolaps. Lindungi pekerja dari Covid-19, sekarang!
Jaringan Solidaritas Transnasional Buruh Kelapa Sawit (TPOLS) mendesak seluruh pemerintah nasional dan semua perusahaan untuk melindungi pekerja dengan segala cara.
JAMIN KESELAMATAN RAKYAT, BUKAN URUS RUU CIPTA KERJA DI TENGAH WABAH CORONA
HENTIKAN PEMBAHASAN OMNIBUS LAW!! Pernyataan Sikap Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) Rapat Paripurna DPR RI Periode 2019-2020 telah menghasilkan kesepakatan