Pernyataan Kota Kinabalu Tentang Industri Kelapa Sawit Dan Kebebasan Berekspresi
7 Februari 2020
Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia
Kami, Masyarakat Adat dan Masyarakat Sipil dari negara-negara penghasil minyak sawit di Amerika Latin, Afrika dan Asia Tenggara menuntut hak untuk mengekspos realitas yang kita hadapi di masyarakat kita tentang dampak dari industri kelapa sawit.
Kami telah berkumpul di sini , dari Peru, Ekuador, Kolombia, Guatemala, Sierra Leone, Liberia, Ghana, Kamerun, Malaysia, Indonesia dan Filipina, di Kota Kinabalu , Sabah, Malaysia untuk berbagi pengalaman kami dengan sektor minyak kelapa sawit dan dampaknya terhadap komunitas, wilayah, dan masyarakat kami. Bersama-sama, kami ingin mengeksplorasi potensi perubahan di negara kami dan industri secara internasional supaya produksi minyak kelapa sawit membawa pembangunan murni dan bukan eksploitasi, penggundulan hutan , perampasan tanah, dan kemiskinan .
Namun, sementara kami berkumpul di sini, kami bersaksi bahwa perwakilan dari industri kelapa sawit melabeli kami di media sebagai “entitas berbahaya” ‘[1] dan mengutuk upaya kami untuk mengekspos realitas kami sebagai ‘kampanye hitam’ . Kami, yang mewakili keadilan lingkungan, hak asasi manusia, perempuan, pemuda dan organisasi masyarakat adat, dengan tegas mengutuk pernyataan ini.
“Kami adalah warga negara dari negara kami dan kami memiliki hak onstitutional untuk berbicara dan mencari keadilan bagi masyarakat kami” kata Wisdom Adjawlo dari Youth Volunteers for the Environment Ghan . “Upaya untuk membatasi kegiatan kami dan memberangus suara kami bukan hanya penyalahgunaan hak untuk kebebasan berekspresi tetapi akan menghasilkan hasil yang lebih buruk untuk semua.”
‘Sejak kapan orang yang melindungi hutan tradisional, tanah dan lingkungan disebut ‘berbahaya’?” ungkap Andrew Aeria dari the Non-Timber Forest Products Exchange Program, Malaysia. “Penanaman sawit tanpa Free, Prior and Informed Consent dari masyarakat adat jelas merupakan bahaya bagi mereka, hutan mereka dan tanah mereka. Termasuk pestisida yang mereka gunakan di kebun itulah yang nyata berbahaya!”
“Perusahaan kelapa sawit menghancurkan hutan kami dan merampas tanah kami dengan keterlibatan instansi pemerintah” kata Miguel Guimar dari Suku Shipibo, Peru . “Kami telah mengupayakan keadilan melalui pengadilan setempat, dengan menuntut kepada pemerintah dan mengajukan pengaduan dengan RSPO . Namun, minyak sawit yang diproduksi oleh deforestasi atas tanah kami yang dicuri kini dijual ke pasar internasional oleh RSPO – oleh perusahaan anggota, bahkan setelah keluhan kami ditemukan valid.”
“Di Indonesia , deforestasi, pembukaan lahan gambut dan kebakaran hutan, banyak yang disebabkan oleh ekspansi sawit, telah membuat negara kami menjadi emitor terbesar keenam hijau gas rumah di seluruh dunia – itulah skala dampak yang terlihat. Masyarakat lokal tidak dapat menerima bahwa perusakan lingkungan ini terus berlanjut,” kata Triana Wardani dari organisasi massa perempuan Indonesia , SERUNI. “Ekspansi sawit berarti bahwa perempuan telah kehilangan kendali atas tanah dan sumber daya alam mereka, memaksa mereka dan keluarga mereka dalam kesulitan.”
“Perempuan adalah penjaga budaya dan tanah kami. Perempuan adat kami berbaris untuk mempertahankan tanah kami dan demi hak kami untuk mempertahankan cara hidup kami yang dihancurkan oleh berbagai ekspansi industri termasuk produksi minyak kelapa sawit” catat Hernan Payaguaje dari Suku Secoya di Amazon, Ekuador.
‘Di Kamerun , hilangnya akses terhadap tanah dan hutan yang diambil alih oleh pasukan perusahaan-perusahaan sawit membuat perempuan terpaksa menerima pekerjaan bergaji rendah di perkebunan, di mana mereka mengalami pelecehan seksual dan kekerasan. Pekerja perempuan bahkan tidak punya waktu untuk mengasuh anak. Bahasa lokal dan tradisi yang hilang, serta dengan mereka pengetahuan tentang bagaimana untuk hidup dalam kemakmuran” lapor Carrele Mawamba dari Green Development Advocates, Kamerun. “Kedatangan perkebunanmsawit telah membawa pelecehan seksual, perkawinan di bawah umur dan lebih buruk lagi”
“Di Guatemala, masyarakat adat Q’eqchi telah kehilangan banyak tanah dan sekarang menghadapi masalah polusi dan pengalihan aliran air dan sungai yang menghalangi mereka dari air minum” jelas Geisselle Sanchez Monge dari the local chapter of Action Aid. “Kami ingin bahwa hak masyarakat dihormati dan bahwa perusahaan menghormati hukum dan kewajiban mereka.
“Sawit menghancurkan seluruh tata cara hidup kami sebagai masyarakat adat,” ungkap Krissusandi Gunui dari Institute Dayakologi dari Kalimantan, Indonesia. “Tidak hanya mengambil tanah adat kami tetapi juga dasar identitas dan cara hidup kami. Seharusnya tidak ada ekspansi lebih lanjut selama minyak sawit masih berarti perampasan dan perampasan tanah”.
“Konflik pertanahan tersebar luas di Indonesia”, tegas Andi Muttaqien dari kelompok hak asasi manusia Indonesia ELSAM. “Konflik semakin memburuk sebagai dampak atas kelangkaan tanah meningkat. Banyak masyarakat sekarang terpaksa mencuri buah sawit brondolan dan bahkan reclaim kembali lahan-lahan kecil mereka di dalam perkebunan untuk menanam sayuran untuk dijual di pasar lokal.”
“Pekerja migran, yang merupakan andalan industri kelapa sawit di Malaysia, menghadapi masalah besar eksploitasi, pekerjaan informal tanpa kontrak atau dokumentasi, kondisi kehidupan di bawah standar dan bahkan kerja paksa ‘, kata Lanash Thanda dari Sabah Environmental Protection Association.
“Perusahaan harus menghormati hak-hak buruh . Memberikan pekerjaan yang layak dan upah yang layak adalah wajib untuk memastikan kualitas hidup bagi buruh dan keluarga mereka”, tambah perwakilan dari serikat pekerja OPPUK- SERBUNDO .
“Perusahaan tidak dikritik karena mengamankan investasi dari bank asing , menjual produk mereka ke pasar luar negeri, atau mengirim keuntungan mereka di luar negeri, tetapi LSM internasional difitnah karena bersolidaritas dengan kami”, kata Geofani dari Link – AR Borneo. “Pengembangan dan produksi biofuel sering berpotongan dengan masalah lingkungan, pembakaran hutan, dan hilangnya lahan, yang dibiayai secara internasional. Sebuah gerakan sistematis di lapangan menyasar kami, sehingga solidaritas internasional adalah suatu yang kami butuhkan. Kami menyambut upaya global untuk memperkuat suara kami”.
“Minyak kelapa sawit adalah komoditas global. Sampai mereka yang terkena dampak bisa mendapatkan keadilan secara nasional dan melalui pengadilan lokal, kita harus mencari jalan lain ke forum internasional untuk mendapatkan pemulihan. Kami menyambut fakta bahwa pembeli dan pabrik sekarang dapat menolak untuk menggunakan kelapa sawit yang berasal dari lahan perampasan , deforestasi dan eksploitasi’ kata Nikodemus Ale dari WALHI Kalimantan Barat .
“Semua hal seperti itu perlu diekspos dan ditangani oleh perusahaan dan tidak ditutup-tutupi,” kata Leili Khainur dari organisasi perempuan akar rumput Serumpun di Kalimantan Barat. “Satu-satunya kampanye hitam di sektor sawit berasal dari mereka yang berusaha menutup debat publik. Monokultur telah mengurangi pilihan ekonomi lokal. Fokus kami saat ini adalah pada pembangunan kembali keberagaman pilihan ekonomi lokal, terutama melalui kerja sama dengan wanita . Mereka adalah pendorong nyata pembangunan lokal – mereka menanam padi, menyadap karet, menanam sayuran , mengumpulkan hasil hutan dan meningkatkan generasi masa depan . ‘
Mendengarkan suara-suara komunitas lokal dan petani kecil akan meningkatkan industri global dan hasilnya bagi masyarakat lokal. “Untuk menghasilkan minyak kelapa sawit berkelanjutan, perusahaan dan pemerintah tidak hanya harus bergantung pada standar industri, tetapi mereka harus fokus pada pengembangan kapasitas petani lokal dan memastikan bahwa mereka tidak dikecualikan dari manfaat produksi minyak kelapa sawit oleh produsen skala besar yang kuat”, catatan Nurbaya Zulhakim dari Setara JAMBI dari Sumatra, Indonesia.
Kami juga mencatat bahwa situasinya tidak semuanya negatif , dan beberapa perusahaan berupaya untuk mengatasi masalah ini . Kami mencatat bahwa para RSPO dan beberapa perusahaan bersertifikat bekerja untuk korupsi alamat. Namun, ini adalah masalah sistemik dan sering diabaikan atau dihindari.
Namun demikian, “Standar RSPO masih sangat relevan untuk masyarakat kita dan petani kecil di Kolombia , yang kekurangan hukum nasional yang sesuai untuk sektor kelapa sawit”, ungkap Leonardo Gonsalez Perafan dari Indepaz , Kolombia . “Kami dapat menggunakan RSPO untuk mendorong perilaku yang lebih baik oleh perusahaan yang jika tidak melanggar hak-hak masyarakat . Hak untuk Free, Prior and Informed Consent sangat penting untuk melindungi masyarakat lain yang rentan.’
“Standar sukarela ini bukan satu-satunya solusi,” tambah Linda Rosalina dari TuK INDONESIA , yang melacak investasi di sektor minyak kelapa sawit . “Kita juga perlu nasional hukum reformasi untuk menegakkan hak-hak, memberikan akses terhadap keadilan dan mengatur pengembang dan investor. Terutama karena kebijakan dan peraturan dari pemerintah kita sering menguntungkan perusahaan daripada orang-orang kita”.
“Di Liberia , Undang-undang Hak atas Tanah yang baru menjanjikan keamanan lahan untuk masyarakat adat , yang merupakan langkah besar ke depan , tapi masalah tetap bagi masyarakat yang tinggal di jutaan hektare yang tanahnya telah dialokasikan untuk perusahaan selama 50 tahun atau lebih , lapor Sampson Williams dari Sustainable Development Institute. “Di mana hukum nasional yang lemah , kita perlu alternatif di tingkat internasional dan dalam konteks negara kosumen.”
Perwakilan dari beberapa perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia menyebut kami tidak ramah dan berbahaya karena mengungkap realitas yang kami hadapi di komunitas kami. Mereka ingin menyembunyikan dampak bisnis mereka pada komunitas lokal, lingkungan lokal, hutan kita, sungai, budaya, wilayah dan planet ini. Kami berdiri teguh dalam hak kebebasan berekspresi dan berpendapat untuk mengekspos para realitas industri kelapa sawit global. Kami menyerukan kepada semua perusahaan kelapa sawit untuk menegakkan tugas mereka untuk menghormati batasan lingkungan dan hak asasi manusia , termasuk hak kami untuk kebebasan berekspresi. – Pernyataan Kota Kinabalu
Bersama-sama, kami mengingatkan pemerintah kami bahwa kewajiban pertama mereka adalah menghormati, melindungi, dan mempromosikan hak-hak rakyat mereka. Mereka seharusnya peka terhadap nasib masyarakat lokal yang berjuang untuk bertahan dari dampak industri kelapa sawit, dan mereka tidak boleh terlibat dalam pelanggaran hak asasi manusia demi keuntungan minyak sawit. Kami meminta pemerintah untuk mendukung diberlakukannya perjanjian mengikat tentang bisnis dan hak asasi manusia yang sedang dibahas di PBB.
Kami tidak menentang minyak kelapa sawit, tetapi kami tidak menerima perusakan lingkungan yang gegabah dan penyalahgunaan hak asasi manusia yang menyertai produksi minyak sawit. Baik dilakukan industri minyak kelapa sawit global, konsumen atau pemerintah negara-negara penghasil dan pengimpor minyak sawit .
Alih-alih menyebut nama dan menyensor, kami menyambut diskusi tulus, dengan itikad baik dengan pemerintah dan perusahaan kelapa sawit yang menganggap serius kewajiban lingkungan dan hak asasi manusia mereka.
Pernyataan Kota Kinabalu Tentang Industri Kelapa Sawit Dan Kebebasan Berekspresi.
Ditandatangani :
Green Development Advocates, Cameroon
Instituto de estudios para el desarrollo y la paz (Indepaz), Colombia
Alianza Ceibo, Ecuador
Young Volunteers for the Environment, Ghana
Action Aid, Guatemala
ELSAM, Indonesia
Link-AR Borneo, Indonesia
Setara JAMBI, Indonesia
Institut Dayakology, Indonesia
Sarumpun, Indonesia
TuK INDONESIA, Indonesia
Ecoton, Indonesia
Auriga, Indonesia
SERUNI, Indonesia
WALHI Kalimantan Brat, Indonesia
Yayasan Masyarakat Kehutanan Lestari, Indonesia
Yayasan Pusaka, Indonesia
OPPUK INDONESIA – SERBUNDO, Indonesia
Sustainable Development Institute, Liberia
Sabah Environment Protection Association, Malaysia
Non-Timber Forest Products Exchange Programme, Malaysia
Federacion de Comunidades Nativas De Ucayali y Afluentes – FECONAU, Peru
National Movement for Justice and Development, Sierra Leone
Pernyataan Kota Kinabalu Tentang Industri Kelapa Sawit Dan Kebebasan Berekspresi.
Dengan dukungan dan solidaritas dari:
Both ENDS, the Netherlands
Forest Peoples Programme, the United Kingdom
Pernyataan Kota Kinabalu Tentang Industri Kelapa Sawit Dan Kebebasan Berekspresi.
