MUFG – Koalisi Masyarakat Sipil Menuntut Bank MUFG dan Danamon
Koalisi Masyarakat Sipil Menuntut Bank MUFG dan Danamon untuk Ikut Bertanggung Jawab terhadap Kerusakan Hutan, Krisis Iklim dan Pelanggaran HAM […]
hutan
Bencana Bisnis atau Bisnis Bencana? Mengungkap Praktik Bisnis Perusak Hutan dan Lahan Gambut
Jakarta, 20 Januari 2020— Selama satu tahun sejak akhir 2018 hingga 2019, koalisi 9 CSO di Indonesia tersebar di 7
HSBC menerbitkan kebijakan ‘Tidak Deforestasi’
HSBC menerbitkan kebijakan ‘Tidak Deforestasi’ Bank-bank global perlu ikut menyelamatkan hutan hujan Indonesia HSBC menerbitkan kebijakan tidak deforestasi, tanpa gambut,
Seruan Koalisi Masyarakat Sipil Internasional atas Kebakaran Hutan, Lahan, dan Gambut
Jakarta, 27 April 2016 Karena kabut asap yang terus melanda kawasan Asia Tenggara, otoritas keuangan diminta memperkenalkan sanksi darurat kepada
Siaran Pers: Koalisi Internasional Menyeru Ditetapkannya Sanksi Darurat Atas Kebakaran Hutan dan Lahan di Indonesia
Otoritas jasa keuangan dunia dihimbau untuk menegakkan kewenangan mereka mencegah bencana ekologis – saat ini kebakaran hutan dan lahan telah
Perbankan Turut Andil dalam Pembakaran Hutan
Jumat, 30 Oktober 2015 – 06:45Transformasi untuk Keadilan (TUK) menilai hadirnya para perusahaan kelapa sawit Indonesia didominasi oleh taipan yang
Peninjauan Kembali Dikabulkan: Masyarakat Adat Menang Melawan Korporasi Perkebunan
Pernyataan Pers: Public Interest Lawyers Network (PILNET) [Jakarta, 5 Oktober 2015] Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Japin dan
[Tempo.co] Pengakuan Zulkifli Hasan Soal Skandal Korupsi Hutan
RABU, 08 APRIL 2015 | 15:45 WIB TEMPO.CO, Jakarta – Mantan Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengakui pernah bertemu bos PT
Holcim Ltd Harus Bertanggung Jawab Atas Pengambilalihan Hak Kelola Masyarakat Ringinrejo
Pernyataan Pers Bersama ELSAM – Fransiscans International – Sitas Desa – Paguyuban Petani Aryo Blitar – TuK Indonesia – Konsorsium
Merauke Integrated Food and Energy Estate: Melanggar Hak-hak Masyarakat Adat di Merauke dan Meruntuhkan Nilai-nilai Sosial, Ekonomi dan Budaya
Implementasi UU No. 21 tahun 20101 tentang Otonomi Khusus Papua belum memberikan keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat asli Papua.