Aturan-aturan Terkait Sektor Perkebunan Kelapa Sawit (5)Perizinan Kelayakan Operasi dan Investasi

/0 Comments/in , /by
  • UNDANG-UNDANG

 

  • UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta KerjaList Title
    pasal terkait : 28, 77

    selengkapnya bisa diunduh pada tautan berikut : UU Cipta Kerja

  • UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
    catatan : Beberapa ketentuan dalam UU ini telah diubah oleh UU Cipta Kerja, yaitu: Pasal 2; Pasal 12; Pasal 13; Pasal 18; Pasal 25

    Selengkapnya dapat diunduh di : UU 25/2007

  • PP No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
    selengkapnya dapat diunduh di : PP No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian

    catatan : Peraturan turunan dari ketentuan Pasal 28 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja , Pasal terkait : Terkait dengan perkebunan diatur dalam BAB II SUBSEKTOR PERKEBUNAN dan Pasal 234

    • PERATURAN PEMERINTAH
  • Perpres No. 24/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa SawitList Title
    Selengkapnya dapat diunduh di : Perpres 24/2016
  • Permentan No. 18/PERMENTAN/KB.330/5/2016 Tahun 2016 tentang Pedoman Peremajaan Perkebunan Kelapa Sawit

Aturan-aturan Terkait Sektor Perkebunan Kelapa Sawit (4)Perizinan Ketenagakerjaan

/0 Comments/in , /by
  • UNDANG-UNDANG

 

Aturan-aturan Terkait Sektor Perkebunan Kelapa Sawit (3)Perizinan Perolehan Lahan

/0 Comments/in , /by
  • UNDANG-UNDANG

 

,

Aturan-aturan Terkait Sektor Perkebunan Kelapa Sawit (2)Perizinan LH dan PPLH

/0 Comments/in , /by
  • UNDANG-UNDANG

 

  • UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
    Pasal terkait : 7, 13, 21-22, 36, 37, 178

    Selengkapnya bisa diunduh di :

    UU 11/2020 tentang Cipta Kerja

  • UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    pasal : Keseluruhan pasal kecuali yang telah diubah oleh peraturan perundang-undangan terbaru

    catatan : Beberapa ketentuan di dalam UU ini telah diubah oleh UU Cipta Kerja, yaitu: Pasal 1 angka 11, angka 12, angka 35, angka 36, angka 37, dan angka 38; Pasal 20; Pasal 24; Pasal 25; Pasal 26; Pasal 27; Pasal 28; Pasal 29 (dihapus); Pasal 30 (dihapus); Pasal 31 (dihapus); Pasal 32; Pasal 34; Pasal 35, Pasal 36 (dihapus); Pasal 37; Pasal 38 (dihapus); Pasal 39; Pasal 40 (dihapus); Pasal 55; Pasal 59; Pasal 61; disisipkan Pasal 61A; Pasal 63; Pasal 69; Pasal 71; Pasal 72; Pasal 73; Pasal 76; Pasal 77; Pasal 79 (dihapus); Pasal 82; disisipkan Pasal 82A, 82B, 82C; Pasal 88; Pasal 93 (dihapus); Pasal 102 (dihapus); Pasal 109; Pasal 110 (dihapus); Pasal 111, Pasal 112

    Selengkapnya bisa diunduh di : UU 32/2009

  • UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan HutanList Title
    Pasal : Keseluruhan kecuali yang telah diubah oleh peraturan perundang-undangan terbaru

    Catatan :

    Beberapa ketentuan di dalam UU ini telah diubah oleh UU Cipta Kerja, yaitu:

    Pasal 1 angka 3, angka 5, angka 23, dan angka 24; Pasal 7; Pasal 12; disisipkan Pasal 12A, Pasal 17; disisipkan Pasal 17A; Pasal 18; Pasal 24; Pasal 28; Pasal 53 (dihapus); Pasal 54 (dihapus); Pasal 82; Pasal 83; Pasal 84; Pasal 85; Pasal 92; Pasal 93; Pasal 96; Pasal 105; disisipkan Pasal 110A dan 110B; Pasal 111 (dihapus); Pasal 112 (dihapus)

    Selengkapnya bisa diunduh di :UU 18/2013

  • UU No. 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air
    selengkapnya bisa diunduh di : uu 37/2014
  • UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
    selengkapnya bisa diunduh di : UU 5/1990
    • PERATURAN-PEMERINTAH
  • PP No. 57 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem GambutList Title
    selengkapnya bisa diunduh di PP 57/2016
  • PP No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas
    Selengkapnya bisa diunduh di : PP 47/2012
  • PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup StrategisList Title
    selengkapnya bisa diunduh di PP 46/2016
  • PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
    selengkapnya bisa diunduh di : PP 22/2021

    catatan : Peraturan turunan dari ketentuan Pasal 22 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja
    PP ini juga mencabut:

    • PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
    • PP No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan
    • PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air
    • PP No. 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara
    • PP No. 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut
  • PP No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
    selengkapnya dapat diunduh di : PP 23/2021

    catatan : Peraturan turunan dari ketentuan Pasal 36 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja.
    PP ini mencabut:

    • PP No. 105 Tahhun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
    • PP No. 104 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan
    • PP No. 61 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
    • PP No. 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan
    • PP No. 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
    • PP No. 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan Serta Pemanfaatan Hutan
    • PP No. 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
    • PP No. 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan
    • PP No. 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi
    • PP No. 51 Tahun 1998 tentang Provisi Sumber Daya Hutan
    • INSTRUKSI PRESIDEN & PERATURAN MENTERI
  • Inpres Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan GambutList Title
    selengkapnya bisa diunduh di : Inpres 5/2019
  • Inpres No. 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan
    selengkapnya bisa diunduh di : Inpres 3/2020
  • Permentan No. 05/PERMENTAN/KB.410/1/2018 Tahun 2018 tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Lahan Tanpa Membakar
    selengkapnya bisa diunduh di Permentan 5/2018
  • Permen LHK No. P/69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 Tahun 2017 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup StrategisList Title
    selengkapnya bisa diunduh di :PermenLHK 69/2017
  • Permen LHK No. P.34/MENLHK/SETJEN/KUM.1/5/2017 Tahun 2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal Dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
    selengkapnya dapat diunduh di :

    PermenLHK 34/2017

  • Permen LH No. 7 Tahun 2014 tentang Kerugian Lingkungan Hidup Akibat Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup
    selengkapnya dapat diunduh di : PermenLHK 7/2014
  • Permen LH No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan dengan Kebakaran Hutan dan/atau LahanList Title
    selengkapnya dapat diunduh di : PermenLHK 10/2010
  • Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
    selengkapnya bisa diunduh di : PermenLHK 6/2021
  • Permen LHK No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Lingkungan Hidup dan KehutananList Title
    selengkapnya dapat diunduh di : PermenLHK 3/2021
  • Permen LHK No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan HidupList Title
    selengkapnya dapat diunduh di PermenLHK 4/2021
  • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2012 tentang Pedoman Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Analisis Dampak Mengenai Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan
    selengkapnya dapat diunduh di PermenLHK 17/2012
  • Permen LHK No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup
    selengkapnya dapat diunduh di : PermenLHK 16/2012
  • Permen LH No. 3 Tahun 2013 tentang Audit Lingkungan Hidup
    Selengkapnya dapat diunduh di : PermenLHK 3/2013
  • Permen LHK No. P.15/MENLHK/SETJEN/PLA.4/7/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan dan Pengawasan Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup Rinci di Kawasan Ekonomi Khusus
    selengkapnya dapat diunduh di : PermenLHK 15/2020
  • SE Menteri LHK No. SE.7/MENLHK/SETJEN/PLA.4/12/2016 Tahun 2016 tentang Kewajiban Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Orang Perseorangan atau Badan Usaha Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan/atau Kegiatan
    selengkapnya dapat diunduh di : SE menLHK 7/2016
  • SE Menteri Negara Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 369/SE/BKPM/7/1998 Tahun 1998 tentang Pedoman Mengenai Ketentuan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Permohonan Perizinan Perusahaan PMA/PMDN

Aturan-aturan Terkait Sektor Perkebunan Kelapa Sawit (1) Perizinan Berusaha

/0 Comments/in , /by

  • UNDANG-UNDANG

 

  • UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
    Pasal Terkait : 7-12; 26; 28, 29, 36, 37, 177

    Selengkapnya bisa diunduh di : UU 11/2020 tentang Cipta Kerja

  • UU No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
    Pasal terkait : Keseluruhan pasal kecuali yang telah diubah oleh peraturan perundang-undangan terbaru

    Catatan :

    Beberapa ketentuan di dalam UU ini telah diubah oleh ketentuan yang ada di UU Cipta Kerja, yaitu:

    Pasal 14; Pasal 15; Pasal 16; Pasal 17; Pasal 18; Pasal 24; Pasal 30; Pasal 31 (dihapus); Pasal 35; Pasal 39; Pasal 40; Pasal 42; Pasal 43; Pasal 45 (dihapus); Pasal 47; Pasal 48; Pasal 49 (dihapus); Pasal 50 (dihapus); Pasal 58; Pasal 60; Pasal 67; Pasal 68 (dihapus); Pasal 70; Pasal 74; Pasal 75; Pasal 93; Pasal 95; Pasal 96; Pasal 97; Pasal 99; Pasal 103; Pasal 105 (dihapus); Pasal 109 (dihapus);

    Selengkapnya bisa diunduh di UU 39/2014 tentang Perkebunan

    • PERATURAN PEMERINTAH

  • PP No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko
    Catatan : Peraturan turunan dari ketentuan Pasal 12 UU Cipta Kerja
  • PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di DaerahList Title
    catatan : Peraturan turunan dari ketentuan Pasal 176 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja

    selengkapnya bisa diunduh di : PP 6/2021

  • PP No. 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian
    pasal : Terkait dengan perkebunan diatur dalam BAB II SUBSEKTOR PERKEBUNAN dan Pasal 234

    catatan : Peraturan turunan dari ketentuan Pasal 28 dan Pasal 185 huruf b UU Cipta Kerja

    selengkapnya bisa diunduh di : PP 26/2021

    • INSTRUKSI PRESIDEN & PERATURAN MENTERI

  • Inpres No. 8/2018 tentang Penundaan dan Evaluasi Perizinan Perkebunan Kelapa Sawit Serta Peningkatan Produktivitas Perkebunan Kelapa SawitList Title
    selengkapnya bisa diunduh di : inpres 8/2018
  • Permentan No. 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/PERMENTAN/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan
    selengkapnya bisa diunduh di Permentan 21/2017
  • Permentan No. 36/PERMENTAN/OT.140/7/2009 Tahun 2009 tentang Persyaratan Penilai Usaha PerkebunanList Title
    selengkapnya bisa diunduh di : Permentan 36/2009
  • Permentan No. 07/PERMENTAN/OT.140/2/2009 Tahun 2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha PerkebunanList Title
    selengkapnya bisa diunduh di : Permentan 07/2009
  • Permentan No. 05/2019 tentang Tata Cara Perizinan Berusaha Sektor PertanianList Title
    selengkapnya bisa diunduh di : Permentan 5/2019
  • Permentan No. 15/2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor PertanianList Title
    selengkapnya bisa diunduh di : Permentan 15/2021
  • Permentan No. 19 Tahun 2020 tentang Penanganan Perizinan Berusaha Sektor Pertanian Yang Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)List Title
    Selengkapnya bisa diunduh di :

    Permentan 19/2020

  • Permentan No. 29/PERMENTAN/KB.410/5/2016 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98/Permentan/OT.140/9/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha PerkebunanList Title
    selengkapnya bisa diunduh di : Permentan 29/2016
  • Permentan No. 45 Tahun 2019 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik di Bidang PertanianList Title
    Selengkapnya bisa diunduh di : Permentan 45/2019

Panduan Pembiayaan Berkelanjutan Pada Perkebunan Kelapa Sawit

/0 Comments/in , , /by

 

Panduan dengan judul Standar Pelaksanaan Pembiayaan Berkelanjutan Pada Perkebunan Kelapa Sawit disusun sebagai buku pegangan (handbook) dalam melihat dan melakukan verifikasi atas kinerja (performance) keberlanjutan nasabah atau calon nasabah dari Lembaga Jasa Keuangan (LJK). Kinerja keberlanjutan yang dinilai terdiri atas empat aspek penting yaitu (1) kepatuhan administrasi, (2) tata kelola, (3) sosial, dan (4) lingkungan hidup, sumber daya alam, dan keanekaragaman hayati.

Dalam panduan ini, aspek kepatuhan administrasi menjadi vocal point yang menentukan pertama kali apakah penilaian kinerja keberlanjutan sebuah perusahaan perkebunan kelapa sawit dapat dilanjutkan untuk ketiga aspek lainnya. Sebab, melalui penilaian terhadap kepatuhan administrasi, kita dapat melihat tingkat keseriusan perusahaan perkebunan kelapa sawit dalam memenuhi tanggung jawab yang paling dasar yaitu pemenuhan syarat-syarat administrasi.

Keempat aspek penilaian kemudian kami kelompokkan sebagai prinsip yang dikembangkan dalam bentuk alat bantu atau biasa disebut kriteria, indikator, hingga instrumen verifikator. Terdapat 4 prinsip yang menjadi dasar, 21 kriteria, dan 35 indikator yang kami kembangkan dari hasil diskusi materialistis tentang standardiasi pembiayaan berkelanjutan bersama multistakeholders baik lokal maupun nasional. Selanjutnya kami juga mengadopsi berbagai referensi standar sertifikasi, legalitas, keadilan sosial, kebijakan sumberdaya, dan perencanaan pembangunan wilayah yang kemudian diintegrasikan dengan buku acuan pembiayaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Panduan ini mencoba mengembangkan alat bantu yang sudah dibangun oleh OJK sebelumnya dengan melengkapi dari sisi pelaksanaan verifikasi data dan informasi yang dibutuhkan sebelum maupun sesudah perusahaan perkebunan kelapa sawit dan LJK menyepakati investasi yang bertanggung jawab. Investasi yang berdasar pada nilai-nilai keadilan bagi lingkungan, sosial, dan tatakelola sehingga tercipta pembiayaan atau keuangan berkelanjutan. Harapannya, pembiayaan atau keuangan berkelanjutan tidak hanya sekedar konsep, terpenting dapat diimplementasikan dengan mudah di lapangan oleh para pihak.

Secara khusus kami sampaikan apresiasi kepada para penulis yang berhasil menyusun panduan ini. Ucapan terima kasih yang mendalam kami sampaikan kepada para kontributor. Apresiasi kami sampaikan juga kepada para narasumber yang berkenan menyumbangkan pikirannya dalam panduan ini: Dr. Istiana Maftuchah, Prof. Endriatmo Soetarto, dan Dr. Abdul Haris Semendawai. Begitu juga dengan pihak-pihak yang mendukung dan memberikan bantuan hingga terbitnya panduan ini, kami sampaikan banyak terima kasih.

Pada akhirnya, semoga panduan ini memberikan dampak dan manfaat pada pembiayaan yang benar-benar hijau dan berkelanjutan.

 

Selengkapnya buku ini bisa diunduh di : Panduan Standar Pelaksanaan Pembiayaan Berkelanjutan Pada Perkebunan Kelapa Sawit

Indikator Pada Panduan ini bisa diunduh di : Matriks Penilaian