Jakarta, 04 November 2026—WALHI Eksekutif Nasional, WALHI Kalimantan Tengah, dan TuK INDONESIA menggelar aksi bertajuk “RSPO is Greenwashing!”. Aksi dilakukan bertepatan dengan pelaksanaan RT RSPO 2026 di Jakarta. RSPO adalah...
TuK INDONESIA, WALHI Kalteng, dan Sawit Watch mendesak perusahaan memverifikasi sumber bahan baku, menindaklanjuti temuan perkebunan bermasalah, dan memastikan komitmen keberlanjutan diterapkan hingga ke tingkat perkebunan. Jakarta, 30 Oktober 2026...
Perusahaan kelapa sawit terbesar kedua di Indonesia menghadapi dugaan kasus berlarut-larut terkait perampasan lahan, intimidasi dan kriminalisasi pembela HAM, serta ambiguitas perizinan JAKARTA/WASHINGTON — Kelompok Friends of the Earth dan...
Tinjauan global terhadap 11 yurisdiksi keuangan yang strategis tidak menemukan pembatasan menyeluruh atas pembiayaan deforestasi dan konversi ekosistem menjelang konferensi tingkat tinggi PBB tentang keanekaragaman hayati YEREVAN, Armenia — 21...
Yerevan, Armenia — 21 Oktober 2026. Gelombang kebakaran hutan dan lahan yang kembali melanda Indonesia bukan sekadar bencana ekologis tahunan, melainkan cermin kegagalan sistem keuangan dalam mengendalikan arus modal ke...
Mengikuti musim panas yang diwarnai gelombang panas, kekeringan, dan kebakaran di seluruh Eropa, prakiraan munculnya El Niño “super” menjadi peringatan bagi negara-negara tropis tentang potensi mulainya musim kebakaran paling ekstrem...
Jakarta, 11 September 2026 - Koalisi Masyarakat Sipil Sektor Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam–yang terdiri dari WALHI, KIARA, YMKL, JPIK, Solidaritas Perempuan (SP), KPA dan JATAM mendorong pembentukan Rancangan...
Jakarta, 28 Juli 2026 — Masyarakat Sipil Indonesia bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) dari berbagai negara mendesak sektor perbankan untuk memperkuat akuntabilitas pembiayaan terhadap sektor-sektor yang berisiko mendorong deforestasi...
Menjelang perkiraan fenomena cuaca El Niño pada periode 2026/2027, lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil (CSO) dari berbagai negara — termasuk TuK INDONESIA — mengirimkan surat terbuka kepada sejumlah lembaga...
Pada 21 Mei 2026 lalu, Transformasi untuk Keadilan (TuK INDONESIA) menyampaikan masukan secara tertulis terhadap revisi POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan...
Jakarta, 17 Juni 2026 — DPR RI mengesahkan perubahan Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 4 Juni 2026 lalu. Namun, hingga siaran pers...
Forest Peoples Programme (FPP), dengan dukungan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil, telah menyampaikan surat sikap kepada Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) terkait proses aksesi Indonesia sebagai anggota...
