Forest Peoples Programme Suarakan Perlindungan Masyarakat Adat dan Lingkungan dalam Proses Aksesi Indonesia ke OECD

Forest Peoples Programme (FPP), dengan dukungan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil, telah menyampaikan surat sikap kepada Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) terkait proses aksesi Indonesia sebagai anggota baru organisasi tersebut.

Dalam suratnya, FPP menegaskan bahwa proses aksesi tidak boleh mengabaikan komitmen yang konkret kepada hak Masyarakat Adat, HAM, dan perlindungan lingkungan hidup. Berbagai organisasi yang bergerak pada isu tersebut ikut memberikan dukungannya dalam penyusunan surat kepada OECD.

Aksi ini merupakan langkah awal membangun koalisi bersama organisasi masyarakat sipil di bidang lingkungan dan sosial untuk mengawal proses aksesi Indonesia pada OECD — menghimpun organisasi yang bergerak di bidang hukum, lingkungan, kehutanan, hak perempuan, transparansi, hingga advokasi masyarakat adat dari tingkat nasional hingga daerah, termasuk Kalimantan, Maluku Utara, Jambi, dan Sumatera.

UNDUH SURAT