Kajian Terbaru Forests & Finance: Regulator Keuangan Gagal Mengubah Komitmen Keanekaragaman Hayati Menjadi Aturan yang Mengikat

Tinjauan global terhadap 11 yurisdiksi keuangan yang strategis tidak menemukan pembatasan menyeluruh atas pembiayaan deforestasi dan konversi ekosistem menjelang konferensi tingkat tinggi PBB tentang keanekaragaman hayati

YEREVAN, Armenia — 21 Oktober 2026 — Empat tahun setelah pemerintah sepakat menyelaraskan aliran dana publik dan swasta dengan sasaran keanekaragaman hayati global, sebuah penilaian baru menemukan bahwa yurisdiksi keuangan utama belum menerjemahkan komitmen tersebut menjadi aturan yang mengikat dan mampu menghentikan pembiayaan deforestasi serta perusakan ekosistem.

Laporan Regulating Finance for Biodiversity: An Assessment for the Global Biodiversity Framework (Mengatur Keuangan untuk Keanekaragaman Hayati: Penilaian untuk Kerangka Keanekaragaman Hayati Global) mengkaji regulasi keuangan di 11 yurisdiksi yang berperan strategis dalam pembiayaan industri yang berisiko terhadap hutan: Brasil, Kanada, Komunitas Ekonomi dan Moneter Afrika Tengah, Tiongkok, Uni Eropa, Indonesia, Jepang, Malaysia, Singapura, Britania Raya, dan Amerika Serikat.

Dari tiga kriteria yang diterapkan di masing-masing dari 11 yurisdiksi, tidak satu pun memperoleh peringkat hijau tertinggi dalam laporan tersebut: 30 dari 33 penilaian mendapat peringkat merah atau merah tua, dan hanya tiga yang berwarna kuning. Yang paling mencolok, para peneliti menemukan bahwa tidak ada yurisdiksi yang secara menyeluruh melarang bank atau investor membiayai perusahaan yang terlibat dalam deforestasi atau konversi ekosistem alami.

Temuan ini dirilis saat pemerintah berkumpul di Yerevan untuk COP17 Konvensi Keanekaragaman Hayati Perserikatan Bangsa-Bangsa, yakni titik tengah antara pengadopsian Kerangka Keanekaragaman Hayati Global Kunming-Montreal pada 2022 dan pencapaian target-targetnya pada 2030.

“Pemerintah telah berkomitmen untuk menyelaraskan keuangan dengan sasaran keanekaragaman hayati global, tetapi janji itu belum tercermin dalam aturan yang mengatur bank dan investor,” kata Merel van der Mark, Koordinator Forests & Finance Coalition. “Lembaga keuangan semakin diminta untuk mengungkapkan risiko terkait alam, tetapi mereka masih relatif bebas membiayai perusakan yang dijelaskan dalam pengungkapan tersebut. Transparansi itu penting, tetapi pengungkapan tanpa aturan yang mengatur ke mana uang mengalir tidak akan menghentikan deforestasi.”

Target 14 Kerangka Keanekaragaman Hayati Global menyerukan agar pemerintah secara bertahap menyelaraskan aliran dana publik dan swasta dengan sasaran dan target kerangka tersebut. Laporan baru ini, yang ditugaskan kepada Profundo oleh Rainforest Action Network atas nama Forests & Finance Coalition, mengkaji apakah regulasi keuangan mulai mewujudkan komitmen itu.

Laporan ini menemukan kesenjangan besar antara janji internasional terkait keanekaragaman hayati dan aturan yang mengatur pemberian pinjaman serta investasi. Keanekaragaman hayati semakin sering muncul dalam kerangka pengungkapan keuangan, taksonomi, dan kebijakan manajemen risiko, tetapi persyaratan mengikat yang berlaku bagi seluruh portofolio keuangan masih jarang ditemukan.

Temuan utama laporan:

• Pembiayaan perusakan ekosistem sebagian besar masih tidak dibatasi. Tidak satu pun dari 11 yurisdiksi secara menyeluruh melarang lembaga keuangan membiayai atau berinvestasi pada perusahaan yang terlibat dalam deforestasi atau konversi ekosistem alami.
• Pengungkapan berkembang lebih cepat daripada akuntabilitas. Persyaratan pelaporan mulai muncul di sejumlah yurisdiksi, tetapi tidak ada yurisdiksi yang mewajibkan transparansi penuh atas aliran pembiayaan dan investasi sekaligus pengungkapan menyeluruh mengenai dampaknya terhadap keanekaragaman hayati dan masyarakat.
• Keanekaragaman hayati sebagian besar belum masuk dalam kebijakan moneter. Bank sentral mulai memasukkan pertimbangan iklim ke dalam sejumlah operasi, tetapi keanekaragaman hayati jarang tercermin dalam kerangka agunan, pembiayaan kembali, pembelian aset, atau instrumen kebijakan moneter lainnya.
• Persyaratan transisi yang berkeadilan sebagian besar belum ada. Regulasi keuangan umumnya tidak mewajibkan bank dan investor memastikan bahwa transisi di bidang pertanian, kehutanan, perikanan, dan sektor berisiko tinggi lainnya melindungi Masyarakat Adat, komunitas lokal, pekerja, dan produsen skala kecil.
• Sejumlah yurisdiksi justru mengalami kemunduran. Laporan ini mengidentifikasi pencabutan atau pelemahan regulasi maupun reformasi yang mandek di beberapa pasar, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa.

Kesenjangan regulasi ini sangat signifikan mengingat besarnya pembiayaan yang terus mengalir ke industri yang terkait dengan perusakan hutan tropis. Forests & Finance mengidentifikasi pinjaman dan penjaminan emisi yang disesuaikan dengan risiko terhadap hutan senilai US894miliarantaraJanuari2016danSeptember2026:US531 miliar terkait komoditas pertanian dan US363miliaruntukpertambanganlogamdanmineral.SebanyakUS595 miliar disalurkan sejak 2020.

“Berdasarkan prinsip materialitas keuangan, regulator berupaya melindungi bank dan investor dari risiko akibat hilangnya alam, tetapi hampir tidak melakukan apa-apa untuk melindungi alam dan masyarakat dari dampak keputusan pembiayaan oleh bank dan investor,” kata Jan Willem van Gelder, Direktur Profundo. “Ketimpangan ini harus diakhiri. Pembiayaan yang merusak keanekaragaman hayati harus menimbulkan konsekuensi regulasi yang nyata.”

Laporan ini menemukan perbedaan signifikan di antara yurisdiksi, tetapi tidak ada pemimpin yang jelas.

Brasil memiliki beberapa pembatasan terarah yang paling kuat, termasuk pembatasan kredit pedesaan yang dikendalikan pemerintah jika terkait dengan deforestasi ilegal, kawasan lindung, dan tanah masyarakat adat. Namun, perlindungan tersebut tidak mencakup pinjaman bank biasa maupun produk pasar modal.

Indonesia mewajibkan lembaga keuangan menyusun Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan, telah memperkuat kriteria keanekaragaman hayati dalam taksonomi nasional, dan memperoleh manfaat dari taksonomi regional ASEAN. Namun, langkah-langkah tersebut tidak mewajibkan penyelarasan seluruh portofolio dan tidak melarang pembiayaan yang terkait dengan konversi ekosistem.

Tiongkok sedang bergerak menuju pelaporan keberlanjutan perusahaan yang wajib diterapkan pada 2030, termasuk sejumlah pertimbangan terkait keanekaragaman hayati. Namun, persyaratan tersebut belum diterjemahkan menjadi aturan sistemik yang mewajibkan lembaga keuangan mengalihkan modal dari kegiatan yang merusak.

Uni Eropa telah mengembangkan arsitektur keuangan berkelanjutan paling luas di antara yurisdiksi yang ditinjau. Namun, aturan utama terkait alam masih belum cukup mencakup sektor keuangan itu sendiri, sementara perubahan regulasi baru-baru ini telah mempersempit atau menunda sejumlah unsur pelaporan keberlanjutan dan uji tuntas perusahaan.

Amerika Serikat menonjol dalam laporan ini karena kemunduran regulasinya, setelah pencabutan prinsip risiko iklim antar-lembaga, pembongkaran struktur terkait iklim di Federal Reserve, serta usulan pencabutan aturan pengungkapan iklim federal.

Laporan ini menyatakan bahwa untuk menutup kesenjangan tersebut, pemerintah harus melampaui pedoman sukarela dan label keberlanjutan pada tingkat produk, serta menerapkan aturan mengikat yang mengatur seluruh portofolio pinjaman dan investasi.

Rekomendasinya mencakup kewajiban bagi bank dan investor untuk mengungkapkan aliran pembiayaan beserta dampaknya terhadap keanekaragaman hayati; uji tuntas wajib atas pembiayaan yang terkait dengan deforestasi dan konversi ekosistem; kriteria keanekaragaman hayati dalam regulasi prudensial dan operasi bank sentral; target penyelarasan portofolio dengan tenggat waktu yang jelas; perlindungan kuat bagi Masyarakat Adat dan komunitas lokal, termasuk Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA); serta sanksi efektif jika lembaga keuangan tidak mematuhi ketentuan.

“Pemerintah tidak bisa terus membiayai perusakan keanekaragaman hayati dengan satu tangan dan berharap pendanaan untuk perlindungan dengan tangan lainnya dapat mengimbanginya,” kata Tom Picken, Direktur Kebijakan Forests & Finance di Rainforest Action Network. “Tinjauan Global pada COP17 harus menempatkan aliran dana yang merugikan sebagai fokus utama: mengatur aliran dana yang jauh lebih besar dan mendorong perusakan, sekaligus menyediakan pembiayaan yang dibutuhkan untuk melindungi dan memulihkan keanekaragaman hayati.”

Laporan Regulating Finance for Biodiversity: An Assessment for the Global Biodiversity Framework diteliti oleh Profundo dan ditugaskan oleh Rainforest Action Network atas nama Forests & Finance Coalition.

Tentang Forests & Finance
Forests & Finance adalah koalisi organisasi kampanye, akar rumput, jurnalistik, dan penelitian yang bekerja untuk mengungkap dan mencegah dukungan sektor keuangan terhadap deforestasi tropis serta pelanggaran hak asasi manusia yang terkait. Koalisi ini mengelola basis data sumber terbuka yang melacak pembiayaan bagi perusahaan yang terlibat dalam komoditas berisiko terhadap hutan, serta melakukan penelitian, investigasi, dan advokasi untuk meminta pertanggungjawaban lembaga keuangan.

Unduh Executive Summary (Bahasa Inggris)
Unduh Laporan Penuh (Bahasa Inggris)

This post is also available in: English