Bisnis dan HAM: Quo Vadis? Beberapa Catatan dari Lokakarya Regional Bisnis dan HAM
Jalal Diskusi Bisnis dan HAM di Kawasan ASEAN Saya diundang untuk menjadi moderator dalam lokakarya regional (ASEAN) tentang bisnis […]
Media
Press Release: Masyarakat Dayak Hibun Melaporkan RSPO ke OECD di Swiss
Jakarta, 23 Januari 2018 – Masyarakat Adat Dayak Hibun dari Dusun Kerunang dan Dusun Entapang, Desa Kampuh, Kecamatan Bonti, Kabupaten
Siaran Pers: Demi Meningkatkan Profit Bisnis, Astra Agro Lestari/Astra Internasional Tbk Penjarakan Petani
Jakarta-Diusianya yang ke 60, Astra Internasional Tbk menjadi perusahaan yang menancapkan kuku bisnisnya di Indonesia dengan berbagai bidang usaha yang
Siaran Pers Bersama: Terus Menuai Konflik Agraria dan Lingkungan Hidup, Komitmen Astra Agro Lestari Dipertanyakan
Jakarta-Hingga saat ini, empat orang petani desa Polanto Jaya Kabupaten Donggala Sulawesi Tengah masih harus menjalani proses persidangan di PN
PRESS RELEASE: Laksanakan Reforma Agraria di Provinsi Bengkulu
Jakarta, 11 Desember 2017, Konflik Agraria menjadi catatan kelam yang hampir terjadi di seluruh Wilayah di Indonesia, salah satunya di
Siaran Pers: Warga Desa Tiberias: “Segera Selesaikan Konflik di Tanah Kami!”
Jakarta, 10 Desember 2017 – Meskipun program reforma agraria menjadi prioritas pemerintahan Joko Widodo, nyatanya konflik agraria masih banyak terjadi
Penundaan dan Penjadwalan Ulang: Diskusi “Kelapa Sawit Indonesia: Peran OJK, Bank dan Investor”
Penundaan dan Penjadwalan Ulang Diskusi “Kelapa Sawit Indonesia: Peran OJK, Bank dan Investor” Indonesia memiliki berbagai komoditas perkebunan yang potensial,
Siaran Pers: MENGGUGAT RSPO ATAS LAMBANNYA PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT ADAT DAYAK DI KERUNANG DAN ENTAPANG DENGAN PERUSAHAAN MALAYSIA
Sektor kelapa sawit masih menjadi salah satu komoditas strategis yang menopang perekonomian Indonesia. Namun, dengan kontribusinya yang besar pada perekonomian
SIARAN PERS: BANK JUGA HARUS BERTANGGUNG JAWAB ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN DAN KONFLIK LAHAN YANG TERJADI
Jakarta, 12 November 2017-Pencegahan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, konflik agraria dan konflik sosial, dan pelanggaran HAM menjadi tanggung jawab