Entries by TuK Indonesia

HPRP DAILY NEWS

25 Grup Usaha Kuasai 31% Lahan: Ekspansi Kebun Sawit Capai 520 Ribu Ha Per Tahun Updated: February 13, 2015 JAKARTA – Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Tanah Air pada 2008-2013 mencapai 520 ribu hektare (ha) setiap tahunnya. Pada 2008, luas lahan sawit di Indonesia hanya 7,4 juta ha, namun pada 2013 sudah mencapai 10 juta […]

HPRP DAILY NEWS

25 Grup Usaha Kuasai 31% Lahan: Ekspansi Kebun Sawit Capai 520 Ribu Ha Per Tahun Updated: February 13, 2015 JAKARTA – Ekspansi perkebunan kelapa sawit di Tanah Air pada 2008-2013 mencapai 520 ribu hektare (ha) setiap tahunnya. Pada 2008, luas lahan sawit di Indonesia hanya 7,4 juta ha, namun pada 2013 sudah mencapai 10 juta […]

Wah! 29 Taipan Kuasai 5 Juta Hektar Lebih Lahan Sawit

Sebuah studi dari Transformasi untuk Keadilan (TuK) Indonesia dan Profundo,  memperlihatkan betapa 29 taipan pemilik 25 kelompok bisnis sawit menguasai lahan lima juta hektar lebih, dengan 3,1 juta hektar sudah ditanami. Pengembangan sisa lahan sawit seluas dua juta hektar, terbuka lebar karena dukungan lembaga keuangan sangat kuat kepada mereka. Kondisi ini, berpotensi memicu kerusakan lingkungan […]

[Tempo.co] 29 Taipan Sawit Kuasai Lahan Hampir Setengah Pulau Jawa

  TEMPO.CO, Jakarta – Sebanyak 25 grup perusahaan kelapa sawit menguasai lahan seluas 5,1 juta hektare atau hampir setengah Pulau Jawa yang luasnya 128.297 kilometer persegi. Dari 5,1 juta hektare (51.000 kilometer persegi), sebanyak 3,1 juta hektare telah ditanami sawit dan sisanya belum ditanami. Luas perkebunan sawit di Indonesia saat ini sekitar 10 juta hektare. […]

Taipan di Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia

Release TuK INDONESIA “Taipan di Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia” Jakarta, 12 Februari 2015 Ekspansi dalam skala yang luar biasa atas perkebunan kelapa sawit di Indonesia menciptakan masalah lingkungan dan sosial yang serius; sejumlah besar hutan berharga dikonversi menjadi perkebunan, habitat spesies yang dilindungi terancam punah, emisi gas rumah kaca yang signifikan disebabkan oleh pengembangan lahan […]

Kuasa Taipan Kelapa Sawit di Indonesia

Transformasi untuk Keadilan – TuK INDONESIA masih sangat muda dalam eksistensinya.TuK INDONESIA mendorong terwujudnya hak konstitusional rakyat menuju keadilan, kesejahteraan dan jatidiri bangsa Indonesia. Visi ini bermakna sebuah tindakan kolektif – sebagaimana watak gerakan sosial – dan karena itu memposisikan TuK-Indonesia sebagai sebuah mata rantai dalam gerakan sosial di Indonesia, yang berpedoman pada realitas sosial masyarakat […]

Inilah 37 RUU Prioritas Prolegnas 2015

Senin, 09 Februari 2015 , 12:57:00 JAKARTA – DPR akan mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) prioritas dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2015. Sidang paripurna terkait, dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14.00 WIB siang ini (Senin, 9/2). Jika tidak ada perubahan, setidaknya ada 37 RUU yang akan diputuskan. Semua RUU ini direkapitulasi dari penugasan DPR sebanyak 26 […]

Dewan Komisioner OJK Desak DPR Tuntaskan Revisi UU Perbankan

Minggu, 1 Februari 2015 15:09 WITA Laporan Wartawan Tribun Timur, Hajrah TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Bidang Perbankan, Nelson Tampubolon mendesak panitia kerja (panja) DPR untuk segera menuntaskan revisi undang-undang perbankan yang telah bergulir sejak 2014 lalu. Kata Nelson saat ini perkembangan soal revisi tersebut telah sampai pada pembahasan ulang dari […]

Equator Banks & Equator Principles

Equator Principles (EPs)1 adalah kerangka kerja pengelolaan risiko, ditetapkan oleh lembaga keuangan, untuk menentukan, menilai dan mengelola risiko lingkungan dan sosial dalam proyek-proyek dan sangat dimaksudkan untuk menyediakan suatu standar minimum untuk uji tuntas (due diligence) untuk mendukung pengambilan-keputusan risiko secara bertanggung jawab. EP berlaku diseluruh dunia, terhadap semua sektor industri dan terhadap empat produk […]

Komisi XI: revisi UU Perbankan tuntas 2015

Jumat, 23 Januari 2015 23:51 WIB Pewarta: Indra Arief Pribadi ”Ini sudah masuk prioritas legislasi nasional. Kami melihat pihak asing sudah terlalu bebas untuk memiliki bank di Indonesia,” Jakarta (ANTARA News) – Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat menjanjikan revisi Undang-undang Perbankan, yang diantaranya mengatur pengurangan bobot kepemilikan asing pada bank dalam negeri, akan selesai tahun […]