Entries by TuK Indonesia

Pernyataan Pers Koalisi Responsibank Indonesia: Tanggung Jawab Perbankan dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan

Pendekatan pembangunan berkelanjutan telah menjadi mainstream di tataran global. Pada September 2015, PBB telah mengesahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) sebagai panduan pembangunan berkelanjutan yang harus diimplementasikan secara global. Rotua Tampubolon, perwakilan koalisi Responsibank dari Perkumpulan Prakarsa menegaskan, “Institusi keuangan, terutama bank, dapat memiliki andil besar dalam mewujudkan SDGs melalui kebijakan investasi mereka di berbagai sektor […]

[detik.com] Revisi UU KPK Ancaman Bagi Penyelamatan Sumber Daya Alam Indonesia

Dhani Irawan – detikNews Minggu 21 Feb 2016, 02:33 WIB Jakarta – Penolakan atas revisi Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus bergulir. Kewenangan KPK dianggap akan dikebiri apabila revisi UU tersebut tetap dilakukan. Salah satunya mengenai pembenahan tata kelola hutan dan lahan yang memang tengah dilakukan oleh Kantor Staf Presiden dengan […]

Revisi UU KPK Untungkan Koruptor SDA

Meski banyak ditolak, sejumlah partai politik nampaknya nekat ingin menyelesaikan “Proyek Cepat“ Revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi  (Revisi UU KPK). Dari sepuluh Partai Politik di DPR, saat ini baru Partai Gerindra, Demokrat dan PKS yang menyatakan menolak, tujuh Partai lainnya lainnya masih belum bersikap tegas untuk menolak Revisi UU KPK. Jika tidak ada perubahan […]

Kelapa Sawit & Sustainable Finance di Indonesia

Pada 12 Februari 2015, TuK INDONESIA telah mempublikasikan riset tentang taipan yang menguasai 25 grup kelapa sawit terbesar di Indonesia. Riset ini dilakukan pada awal hingga kuartal ketiga 2014, yang datanya mencakup jangka waktu 5 tahun: 2009-2013, untuk melihat konsentrasi penguasaan lahan para taipan, dengan update terbaru tentang pembiayaan bisnis mereka dan perubahan pemilikan grup […]

Surat Terbuka ke Presiden RI Joko Widodo

Kepada Yang Mulia Bapak Presiden RI Joko Widodo di Istana Negara   Dengan hormat, Tuan Presiden Joko Widodo permah mengatakan akan menghentikan ketidakpastian dan belenggu transisi yang berkepanjangan dengan memberi jalan bagi kelahiran Indonesia hebat dan meneguhkan kembali jalan ideologis berdasarkan Pancasila dan Trisakti. Tuan Presiden Joko Widodo pernah mengatakan visi mewujudkan Indonesia yang berdaulat, […]

"Komposisi Pimpinan Terpilih KPK Mengkhawatirkan"

Jumat, 18 Desember 2015 | 07:58 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), Miko Susanto Ginting, menilai, komposisi lima pimpinan terpilih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkhawatirkan. Lima pimpinan terpilih itu adalah Agus Rahardjo, Basaria Panjaitan, Alexander Marwata, Laode Muhammad Syarif, dan Saut Situmorang. “Komposisi pimpinan KPK yang terpilih mengkhawatirkan. Setidaknya bisa […]

Siaran Pers: Koalisi Masyarakat Sipil untuk Penyelamatan Hutan dan Iklim Global Keadilan Iklim

  Waktunya Rakyat Diberi Kepercayaan Menyelamatkan Hutan dan Iklim Global Jakarta-Di COP 21 Paris, perundingan perubahan iklim memasuki detik-detik terakhir untuk mencapai sebuah kesepakatan penting bagi masa depan bumi dan keselamatan manusia dari dampak perubahan iklim. Kita tentu berharap, perundingan ini akan membawa perubahan yang signifikan bagi penanganan perubahan iklim dan perbaikan tata kelola lingkungan […]

Kegiatan Expert Review dan Diskusi Terfokus, 7 Desember 2015

“Peranan Perbankan dan Skema Pembiayaan Kelapa Sawit Berkelanjutan pada Perkebunan Rakyat” Dalam dua dekade terakhir, perkembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sangat signifikan. Sampai saat ini, total luas lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia sudah mencapai 11,4 juta hektar, setara dengan dua pertiga dari luas Pulau Jawa (Direktorat Jenderal Perkebunan, 2015). Pesatnya perkembangan luas lahan […]

Problema UU Perkebunan Bagi Para Petani Dan Masyarakat Adat

Jakarta – Pasal kriminalisasi kembali mengancam para petani dan masyarakat yang hidup di sekitar lokasi perkebunan. Pasal itu dihidupkan kembali dalam Pasal 55 huruf a, huruf c, dan huruf d juncto Pasal 107 huruf a, huruf c, dan huruf d Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan. Sejatinya, Pasal yang mengatur mengenai penggunaan lahan secara […]

Korporasi Perusak Lingkungan Dipastikan Tak Dapat Kredit Bank

Rosmiyati Dewi Kandi & Safyra Primadhyta , CNN Indonesia Selasa, 24/11/2015 01:09 WIB Jakarta, CNN Indonesia — Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Muliaman Hadad menegaskan, perusahaan yang kerap merusak lingkungan dalam menjalankan bisnis bakal kesulitan memperoleh kredit pinjaman modal usaha. OJK memastikan, perbankan akan selektif mengucurkan kredit kepada korporasi perusak tersebut. Muliaman meminta perbankan menyeleksi setiap korporasi yang […]