Media

Darurat El Nino Hingga 2027, Masyarakat Sipil Indonesia Desak Bank Hentikan Pembiayaan...

Jakarta, 28 Juli 2026 — Masyarakat Sipil Indonesia bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) dari berbagai negara mendesak sektor perbankan untuk memperkuat akuntabilitas pembiayaan terhadap sektor-sektor yang berisiko mendorong deforestasi...

CSO Mendesak Lembaga Keuangan Menerapkan Kebijakan “No Fire” Menjelang Datangnya El Niño

Menjelang perkiraan fenomena cuaca El Niño pada periode 2026/2027, lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil (CSO) dari berbagai negara — termasuk TuK INDONESIA — mengirimkan surat terbuka kepada sejumlah lembaga...

TuK INDONESIA bersama Koalisi ResponsiBank Sampaikan Masukan terhadap POJK Keuangan Berkelanjutan secara...

Pada 21 Mei 2026 lalu, Transformasi untuk Keadilan (TuK INDONESIA) menyampaikan masukan secara tertulis terhadap revisi POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan...

TuK INDONESIA: “DPR Harus Segera Membuka UU Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan...

Jakarta, 17 Juni 2026 — DPR RI mengesahkan perubahan Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 4 Juni 2026 lalu. Namun, hingga siaran pers...

Forest Peoples Programme Suarakan Perlindungan Masyarakat Adat dan Lingkungan dalam Proses Aksesi...

Forest Peoples Programme (FPP), dengan dukungan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil, telah menyampaikan surat sikap kepada Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) terkait proses aksesi Indonesia sebagai anggota...

TuK INDONESIA Dorong Penyempurnaan Revisi POJK Keuangan Berkelanjutan melalui Partisipasi Publik yang...

Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK INDONESIA) mendorong penyempurnaan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan melalui proses partisipasi publik yang bermakna, transparan, dan inklusif. Revisi terhadap Peraturan...

Laporan Wilayah Incaran Baru Para Taipan: Lima Taipan Sawit di Kalimantan Tengah...

KATA PENGANTAR Ekspansi industri sawit di Indonesia terus  berlanjut  dengan pola yang kian  terkonsentrasi, baik dalam penguasaan lahan maupun kendali modal. Di balik narasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, relasi antara...

Revisi POJK Keuangan Berkelanjutan Dinilai Minim Partisipasi Publik, TuK INDONESIA Desak OJK...

SIARAN PERS Jakarta, 22 Mei 2026 — Transformasi untuk Keadilan INDONESIA (TuK INDONESIA) menyerahkan dokumen masukan terhadap rancangan revisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi...

Pembaruan Status Penilaian Perusahaan Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah: 46 Perusahaan Lolos...

Jakarta, 15 April 2026 — Proses penilaian terhadap perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa persoalan tata kelola sektor ini masih cukup serius. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan penilaian...

Bencana Ekologis di Sumatera, Jejak Pembiayaan yang Mengabaikan Risiko Lingkungan

Jakarta, 22 Desember 2025 — Rangkaian bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir kembali menyingkap persoalan struktural yang selama ini luput dari sorotan: kerusakan lingkungan...

Executive Summary Kerangka Exclusion List

Seiring berkembangnya isu green financing dan keuangan berkelanjutan secara global sejak awal 1990-an, lembaga keuangan dituntut untuk mengintegrasikan risiko lingkungan dan sosial dalam keputusan investasi. Namun di Indonesia, penerapan prinsip...

TuK INDONESIA dan IPB University Luncurkan Exclusion List Sektor Perkebunan Sawit untuk...

Jakarta, 19 November 2025 — Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK INDONESIA) bersama Pusat Studi Agraria–Lembaga Riset Internasional Pembangunan Sosial, Ekonomi, dan Kawasan IPB University (LRI IPB University) resmi meluncurkan penilaian...

This post is also available in: English

Scroll to Top