Media

Kajian Terbaru Forests & Finance: Regulator Keuangan Gagal Mengubah Komitmen Keanekaragaman Hayati...

Tinjauan global terhadap 11 yurisdiksi keuangan yang strategis tidak menemukan pembatasan menyeluruh atas pembiayaan deforestasi dan konversi ekosistem menjelang konferensi tingkat tinggi PBB tentang keanekaragaman hayati YEREVAN, Armenia — 21...

Laporan Global Banking on Biodiversity Collapse 2026

Mengikuti musim panas yang diwarnai gelombang panas, kekeringan, dan kebakaran di seluruh Eropa, prakiraan munculnya El Niño “super” menjadi peringatan bagi negara-negara tropis tentang potensi mulainya musim kebakaran paling ekstrem...

Rancangan Undang-Undang HAM: Saatnya Hak Masyarakat dan Lingkungan Hidup Dilindungi di Tengah...

Jakarta, 11 September 2026 - Koalisi Masyarakat Sipil Sektor Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam–yang terdiri dari WALHI, KIARA, YMKL, JPIK, Solidaritas Perempuan (SP), KPA dan JATAM mendorong pembentukan Rancangan...

Darurat El Nino Hingga 2027, Masyarakat Sipil Indonesia Desak Bank Hentikan Pembiayaan...

Jakarta, 28 Juli 2026 — Masyarakat Sipil Indonesia bersama sejumlah organisasi masyarakat sipil (CSO) dari berbagai negara mendesak sektor perbankan untuk memperkuat akuntabilitas pembiayaan terhadap sektor-sektor yang berisiko mendorong deforestasi...

CSO Mendesak Lembaga Keuangan Menerapkan Kebijakan “No Fire” Menjelang Datangnya El Niño

Menjelang perkiraan fenomena cuaca El Niño pada periode 2026/2027, lebih dari 100 organisasi masyarakat sipil (CSO) dari berbagai negara — termasuk TuK INDONESIA — mengirimkan surat terbuka kepada sejumlah lembaga...

TuK INDONESIA bersama Koalisi ResponsiBank Sampaikan Masukan terhadap POJK Keuangan Berkelanjutan secara...

Pada 21 Mei 2026 lalu, Transformasi untuk Keadilan (TuK INDONESIA) menyampaikan masukan secara tertulis terhadap revisi POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan...

TuK INDONESIA: “DPR Harus Segera Membuka UU Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan...

Jakarta, 17 Juni 2026 — DPR RI mengesahkan perubahan Undang-Undang Penguatan dan Pengembangan Sektor Keuangan (P2SK) dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 4 Juni 2026 lalu. Namun, hingga siaran pers...

Forest Peoples Programme Suarakan Perlindungan Masyarakat Adat dan Lingkungan dalam Proses Aksesi...

Forest Peoples Programme (FPP), dengan dukungan lebih dari 50 organisasi masyarakat sipil, telah menyampaikan surat sikap kepada Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) terkait proses aksesi Indonesia sebagai anggota...

TuK INDONESIA Dorong Penyempurnaan Revisi POJK Keuangan Berkelanjutan melalui Partisipasi Publik yang...

Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK INDONESIA) mendorong penyempurnaan Rancangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (RPOJK) tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan melalui proses partisipasi publik yang bermakna, transparan, dan inklusif. Revisi terhadap Peraturan...

Laporan Wilayah Incaran Baru Para Taipan: Lima Taipan Sawit di Kalimantan Tengah...

KATA PENGANTAR Ekspansi industri sawit di Indonesia terus  berlanjut  dengan pola yang kian  terkonsentrasi, baik dalam penguasaan lahan maupun kendali modal. Di balik narasi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, relasi antara...

Revisi POJK Keuangan Berkelanjutan Dinilai Minim Partisipasi Publik, TuK INDONESIA Desak OJK...

SIARAN PERS Jakarta, 22 Mei 2026 — Transformasi untuk Keadilan INDONESIA (TuK INDONESIA) menyerahkan dokumen masukan terhadap rancangan revisi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi...

Pembaruan Status Penilaian Perusahaan Kelapa Sawit di Kalimantan Tengah: 46 Perusahaan Lolos...

Jakarta, 15 April 2026 — Proses penilaian terhadap perusahaan kelapa sawit di Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa persoalan tata kelola sektor ini masih cukup serius. Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan penilaian...

This post is also available in: English

Scroll to Top