Nasihat bagi pemodal atas akuisisi perusahaan pulp Eldorado Brasil

/1 Comment/in , , /by

Investor wajib meminta pembeli Eldorado Brasil,  untuk berkomitmen dalam menerapkan kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG) yang ketat, sehingga akan memperbaiki kinerja sosial, lingkungan dan tata kelola Eldorado. Bila tidak, maka akan pemodal akan terpapar kepada risiko keuangan dan risiko kerusakan reputasi.
Kinerja Eldorado pada isu-isu Sosial, Lingkungan dan Tata Kelola belum menjadi sesuatu yang patut dicontoh. Perusahaan yang memiliki pabrik pulp satu lini terbesar di dunia (1.7 juta ton per tahun), telah terlibat di dalam skandal korupsi dan karena ukurannya yang besar dan rencana ekspansinya (lini produksi ke dua [note] http://www.eldoradobrasil.com.br/Institucional/Quem-Somos/vanguarda20 [/note] yang berkapasitas 2.5 juta ton per tahun), Eldorado memiliki risiko besar untuk terlibat di dalam konflik sosial dan lingkungan hidup.
Menurut laporan media yang baru keluar[note]  http://www.valor.com.br/international/news/5078116/asia-pulp-paper-poised-buy-eldorado-brasil; http://www.valor.com.br/empresas/5078318/jf-negocia-eldorado-com-asiatica-app; http://www.valor.com.br/empresas/5096624/app-oferece-r-15-bi-pela-eldorado https://www.reuters.com/article/us-global-oil-idUSKCN1BB01Z[/note] , J&F tengah bernegosiasi dengan APP dan China Paper. Penawar lainnya yang dilaporkan adalah Arauco, Fibria dan APRIL. Perusahaan-perusahaan ini memiliki tingkat komitmen terhadap kebijakan berkelanjutan yang berbeda-beda, di mana beberapa diantaranya terkenal sangat buruk. Investor dengan demikian disarankan untuk mengevaluasi kapasitas pembeli potensial untuk memperbaiki rekam jejak Eldorado, supaya terhindar dari risiko ESG (Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola). Panduan mengenai kriteria minimum absolut bagi pemodal dapat ditemukan di dalam dokumen Green Paper, Red Lines dan pada situs web Forests & Finance.
1.  Sebuah analisis rekam jejak ESG dari para Pembeli Potensial
1.1  APP
Asia Pulp and Paper (APP), anak perusahaan dari konglomerat Indonesia, Sinar Mas Group adalah salah satu dari perusahaan pulp & kertas terbesar di dunia yang terintegrasi secara penuh dan berkontribusi lebih dari setengah kapasitas total pulp Indonesia. APP dilaporkan memberikan penawaran sekitar USD 4.8 miliar (BRL 15 miliar)[note] http://www.valor.com.br/empresas/5078318/jf-negocia-eldorado-com-asiatica-app [/note] untuk Eldorado Brasil. [note] RAN 2017, Every investor has a responsibility (Setiap Investor memiliki sebuah tanggung jawab). Available at: https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/17702/attachments/original/1497 287352/RAN_Every_Investor_Has_A_Responsibility_June_2017.pdf?1497287352 [/note] http://www.scmp.com/business/companies/article/1780979/us14b-default-forgotten-indonesia-billionaire- widjaja-sells-debt [/note]
APP gagal memenuhi kewajiban finansialnya sebesar USD 14 miliar [note]  pada tahun 2001. APP juga terlibat di dalam kasus korupsi besar yang melibatkan penerbitan izin tanah yang ilegal di Riau, sebuah kasus yang membuat Gubernur Riau dipenjara selama 15 tahun [note] http://wwf.panda.org/wwf_news/?159162/APPs-forest-clearing-linked-to-12-years-of-human-and-tiger- deaths-in-Sumatra [/note]. Pabrik pulp dan kertas APP di Indonesia telah mendorong deforestasi besar-besaran [note]https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/17702/attachments/original/ 1497287352/RAN_Every_Investor_Has_A_Responsibility_June_2017.pdf?1497287352[/note], pengeringan lahan gambut, dan konflik sosial di 38 konsesi pemasoknya yang mencakup 2.6 juta hektar, dan ratusan ribu konsesi APP terbakar di dalam kebakaran besar yang terjadi pada tahun 2015. APP dikeluarkan dari FSC pada tahun 2007 [note]https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution/current-cases/asia-pulp-and-paper-app[/note]. APP mengadopsi Kebijakan Konservasi Hutan di tahun 2013, namun pejabat Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia baru-baru ini mengatakan “Kebijakan Konservasi Hutan APP jelas hanyalah sebuah jargon [note]http://www.foresthints.news/app-business-transformation-not-substantial-monitoring-finds[/note]”,  setelah Kementerian sekali lagi menemukan kalau APP menanam ulang akasia di dalam lahan gambut yang dilindungi, yang adalah ilegal dan bertentangan dengan Kebijakan APP.
Sebuah  evaluasi independen di tahun 2014-15 menemukan ratusan sengketa kepemilikan lahan masyarakat [note]http://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/uploads/4/150205-Rainforest-Alliance-APP- Evaluation-Report-en.pdf[/note] dan konflik sosial di sepanjang konsesi pemasok APP. Sebagian besar konflik ini masih belum diselesaikan[note]https://www.asiapulppaper.com/system/files/170313_fcp_progress_updates_-_march2017v2_0.pdf[/note] hingga tahun 2017, bertentangan dengan Kebijakan Konservasi Hutan 2013 milik mereka[note]https://www.asiapulppaper.com/sustainability/vision-2020/forest-conservation-policy[/note].
BTG Pactual, bank investasi terbesar di Amerika Latin, dilaporkan memberikan nasihat kepada APP terkait dengan kesepakatan potensial ini. Karena BTG Pactual tidak memiliki kebijakan sektor yang kuat[note]http://www.environmentalpaper.eu/in-the-red/[/note] mengenai investasi di sektor kehutanan, kami mendesak BTG Pactual untuk menerapkan uji tuntas (due diligence) ekstra untuk menghindarinya terpapar risiko kerusakan reputasi dan risiko ESG (lingkungan, sosial dan tata kelola). Peringatan yang serupa juga diterapkan kepada pemodal besar APP (lihat Forests&Finance.org), yang mana kemungkinan juga terlibat di dalam akuisisi Eldorado, dan tidak memiliki kebijakan yang kuat.
1.2  Korporasi Kertas China[note]Jangan bingung dengan China Paper Holdings karena apa yang telah dilakukan oleh banyak media. China Paper Holdings adalah sebuah perusahaan induk yang didirikan di Bermuda. Sebelumnya dijual pada Bursa Saham Singapura. Namun demikian, setelah api pada operasinya di China, rekaman keuangannya kemudian hilang. Dengan demikian tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya kepada bursa saham, dan kemudian ditangguhkan. Satu-satunya anak perusahaan dengan aktivitas usaha apapun adalah anak perusahaannya di China. Anak perusahaan ini sekarang juga ditangguhkan di China. Holding company ini nampaknya masih beroperasi, walaupun tidak jelas dimana lokasi operasi-operasinya..[/note]
Perusahaan China ini dilaporkan memberikan penawaran sebesar USD 5.06 miliar (BRL 16 miliar) untuk 100 % saham Eldorado Brasil[note]https://www.reuters.com/article/us-eldorado-m-a-china-paper-idUSKCN1B31P0[/note]. Perusahaan tersebut adalah perusahaan induk investasi yang terlibat di dalam manufaktur dan distribusi kertas dan produk kimia kertas[note]https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=10945484[/note].  Namun di atas perusahaan tersebut terdapat perusahaan yang memilikinya -– China Chengtong – yang dimiliki langsung oleh Komisi Administrasi dan Pengawas Aset Dewan Provinsi (SASAC)[note]Qi Xin Bao (2017, August), China Chengtong, p. 1.[/note] yang merupakan komisi milik negara
Korporasi Kertas China memiliki 3 anak perusahaan yang terdaftar: Foshan Huaxin Packaging, Guangdong Guanhao High-Tech dan Yueyang Paper. Ketiga perusahaan tersebut terdaftar di Bursa Saham China[note]http://www.zwt.com.cn/contents/2/1.html[/note]. Korporasi Kertas China baru-baru  ini mencapai sebuah kesepakatan di awal tahun ini dengan Grup Produk Hutan milik Rusia yang akan berinvestasi sebanyak USD 1 miliar untuk membangun pabrik pulp dengan kapasitas 700,000 ton per tahun di Rusia[note]China Pulp & Paper (2017, January 12), “Investments exceed US$ 1 billion, China Paper plans to build 700,000 ton per annum capacity pulp mill in Russia”, online: http://www.chinapulp.cn/news/201701/12/zx11426.html, viewed in August 2017[/note].
Korporasi Kertas China, terlibat di banyak kasus pelanggaran kontrak dengan pemasok di China[note]20     Qi Xin Bao (2017, August), China Paper Investment – Risks, p. 1.[/note]
1.3  Fibria
Fibria telah dilaporkan juga memberikan penawaran untuk 21 Perusahaan ini sudah memiliki sebuah pabrik dengan kapasitas 1.2 juta ton per tahun di Três Lagoas dan dalam waktu dekat akan membuka lini pabrik ke dua. Fibria dapat melakukan penghematan biaya yang signifikan dari sebuah akuisisi namun Fibria dapat menghadapi pemeriksaan melekat antitrust yang ketat di Brasil[note]https://www.reuters.com/article/us-eldorado-brasil-m-a-empresas-copec-idUSKBN1AK2EN[/note]
Fibria adalah penghasil pulp eucalyptus terbesar di dunia. Pabriknya di Bahira dan Espírito Santo telah terlibat di dalam beberapa konflik sosial yang sudah berlangsung lama, melibatkan masyarakat adat, gerakan pekerja tanpa lahan dan masyarakat keturunan Afrika[note]http://awsassets.panda.org/downloads/brazilpulppapercasestudy_pdf.pdf;[/note]. Di pabriknya yang berada di Três Lagoas, perusahaan ini dituduh oleh para pegawainya, mengenai keanehan tenaga kerja yang serius[note]http://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section2/brazil-rising-profits-do-not-prevent-layoffs- fibria-celulosa-in-mato-grosso-do-sul/[/note]
Fibria memang memiliki FSC untuk sebagian besar perkebunannya, namun telah dituduh sebagai kontributor utama atas masalah desertifikasi di Espírito Santo[note]https://news.mongabay.com/2017/03/pressure-over-water-in-brazil-puts-pulp-industry-in-the- spotlight/?n3wsletter&utm_source=Mongabay+Newsletter&utm_campaign=70c741f76a- newsletter_2017_03_02&utm_medium=email&utm_term=0_940652e1f4-70c741f76a-67232023[/note]
1.4  COPEC
Copec, yang memiliki perusahaan pulp Chile, Arauco, merupakan penghasil pulp terbesar di dunia. Copec mendapatkan kesepakatan dengan Eldorado untuk melakukan pembicaraan eksklusif mengenai pengambil alihan ini, namun waktu untuk pembicaraan seperti ini telah  berakhir di awal Agustus, tanpa menghasilkan kesepakatan apapun[note]https://www.reuters.com/article/us-eldorado-brasil-m-a-empresas-copec-idUSKBN1AK2EN[/note]
Arauco, sebagai perusahaan perkebunan milik Chile lainnya, terlibat di dalam sengketa lahan Chile dengan masyarakat adat[note]http://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section1/chile-discredited-fsc-label-continues-to- legitimize-industrial-tree-plantations/[/note]. Arauco juga dihubungkan dengan kelangkaan air, yang disebabkan oleh konsumsi air dalam jumlah besar oleh perkebunan-perkebunannya[note]http://resumen.cl/2015/05/agua-para-quien-escasez-hidrica-y-plantaciones-forestales-en-la-provincia-de- arauco-un-informe-develador-y-por-eso-indignante/[/note], dan dihubungkan dengan kebakaran besar yang mengamuk melewati Chile awal tahun ini. Arauco memiliki sertifikasi FSC, namun hal ini telah dikritisi oleh beberapa organisasi masyarakat sipil[note]tp://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section1/chile-discredited-fsc-label-continues-to- legitimize-industrial-tree-plantations/[/note]
Pada tahun 2004, sebuah tumpahan di pabriknya di Valdivia menyebabkan ribuan angsa leher hitam di suaka marga satwa Rio Cruces mati, sebuah situs Ramsar yang dilindungi secara internasional[note]/wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section2/uruguay-the-ence-arauco-and-stora-ensos- eucalyptus-and-pulp-fairytales/[/note]. Rencana untuk membangun sebuah pipa untuk membuang limbah langsung ke laut telah mengundang protes besar-besaran oleh masyarakat lokal[note]http://www.noalducto.com/[/note]
1.5  APRIL
APRIL, dimiliki oleh Grup RGE milik Indonesia, merupakan perusahaan pulp dan kertas terbesar ke dua di Indonesia. April dilaporkan[note]http://www.valor.com.br/empresas/5078318/jf-negocia-eldorado-com-asiatica-app[/note] memberikan penawaran terhadap Eldorado Brasil.
APRIL memiliki rekam jejak deforestasi yang besar, pengeringan dan pengrusakan lahan gambut dan konflik sosial terkait lahan. Perusahaan ini dikeluarkan dari FSC. APRIL mengadopsi sebuah Kebijakan Pengelolaan Hutan Berkelanjutan pada tahun 2014, namun setelah itu menerima banyak tuduhan pelanggaran atas kebijakan tersebut[note]https://www.banktrack.org/company/april#popover=issues[/note]
2. Isu-isu lingkungan, sosial dan tata kelola Eldorado
Eldorado Brasil hendak dijual, karena pemiliknya, J&F Holdings, harus mengumpulkan dana untuk membayar denda sebesar USD 3.2 miliar (BRL 10.3 miliar) karena perannya di dalam skandal korupsi [note] http://www.bbc.com/news/world-latin-america-40109232[/note] yang mengancam untuk menggulingkan Presiden Michel Temer. Diantara lain, penuntut sedang menyelidiki kejahatan-kejahatan potensial yang melibatkan persetujuan dan pencairan pinjaman bernilai miliaran Reais [note] http://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-jbs-fine-idUSKBN1910MW[/note] dari Bank Pembangunan Negara BNDES kepada J&F. Eldorado juga sedang diselidiki atas penipuan untuk mendapatkan pendanaan dari skema pensiun [note] http://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-idUSKBN16F25W[/note], dan sedang dituntut oleh Fibria karena menyalahgunakan clones [note] http://www.fibria.com.br/r2015/en/multas-acoes-judiciais.html[/note] http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sitelist.pdf[/note]  yang dimiliki oleh kompetitornya.
Pabrik Eldorado berada di sisi timur dekat dengan lahan basah Pantanal, yang merupakan situs Ramsar yang penting secara internasional[note] dan merupakan situs warisan dunia berdasarkan UNESCO.[note]http://whc.unesco.org/en/list/999[/note]Karena besarnya area yang dibutuhkan untuk perkebunan yang akan memasok kepada pabrik, terdapat risiko perubahan penggunaan lahan yang akan mendorong perambahan ke area Pantanal. Juga terdapat risiko di mana bila perkebunan tidak dikelola menurut praktik-praktik terbaik, mereka akan memberikan dampak yang besar kepada keanekaragaman hayati lokal, menguras sumber air dan menyebabkan bahaya kebakaran.
Pabrik Eldorado membuang limbahnya ke dalam sungai Paraná. Sungai ini melewati Taman Nasional Ilha Grande yang mana terdapat air terjun Iguaçu yang terkenal, juga menerima limbah dari pabrik Fibria. Bila rencana ekspansi dari kedua pabrik dilaksanakan, sungai tersebut akan menerima limbah dari 4 pabrik kertas, yang memiliki total kapasitas sebesar 7 juta ton pulp per tahun. Limbah pabrik pulp mengandung klorin dan bahan kimia beracun lainnya yang dapat memberikan dampak merugikan pada organisme-organisme akuatik.
Terdapat risiko yang lebih tinggi bagi dampak-dampak lingkungan ini, karena Analisis Dampak Lingkungan tidak menilai dampak perkebunan, dan juga tidak menilai dampak kumulatif dari 2 (apalagi 4) pabrik kertas besar yang saling bersebelahan. [note] tp://www.environmentalpaper.eu/wp-content/uploads/2017/03/170314-Pulp-Mill-Expansion-in-Brazil- discussion-document.pdf [/note] Lebih jauh lagi, berdasarkan Kantor Penuntut Umum, [note] http://www.prms.mpf.mp.br/servicos/sala-de-imprensa/noticias/2015/08/mpf-ms-ibama-deve-averiguar- impactos-cumulativos-de-empreendimentos-no-rio-parana [/note] Analisis Dampak Lingkungan Eldorado disetujui oleh otoritas yang tidak kompeten – Badan Lingkungan Hidup Provinsi (Imasul) – alih-alih Badan Federal (Ibama).
Eldorado Brasil memiliki sertifikasi FSC bagi sebagian besar perkebunannya, namun audit [note] http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P3300000hq2VJEAY [/note] https://www.jpnews.com.br/tres-lagoas/terceirizados-da-eldorado-decretam-greve-mais-uma-vez/45191/ [/note] FSC khusus di tahun 2016 menemukan kalau Eldorado Brasil tidak berhasil untuk mengidentifikasi dengan benar area-area dengan Nilai Konservasi Tinggi dan untuk mendiskusikannya dengan pemangku kepentingan relevan. Eldorado tidak menyediakan peta dari area tempat pasokannya berasal. Sertifikat FSC akan kadaluwarsa pada November tahun ini dan pembaruannya akan bergantung kepada pemilik barunya. Ini bisa menjadi sulit bila pemilik barunya adalah perusahaan yang saat ini dikeluarkan dari FSC, seperti APP dan APRIL. Tidak memiliki sertifikasi FSC akan menyebabkan beberapa pembeli untuk beralih kepada pemasok lain, kemungkinan akan menurunkan pendapatan secara signifikan. Lebih jauh lagi, bila tidak memiliki sertifikat FSC akan membatasi pasar yang dapat dipasok oleh Eldorado atau APP, sekali lagi ini memiliki potensi untuk berdampak kepada kinerja keuangan perusahaan-perusahaan ini.
Eldorado juga telah terlibat di dalam konflik tenaga kerja, di mana para pekerja mogok [note]  karena kondisi kerja yang buruk, dan karena ditolak haknya untuk membentuk serikat, yang mana bertentangan dengan standar tenaga kerja Inti ILO [note] https://www.jpnews.com.br/tres-lagoas/justica-manda-eldorado-reintegrar-funcionario-demitido-ha-3- meses/89756/ [/note]
Konflik tenaga kerja dapat berdampak kepada kinerja keuangan perusahaan. Mogok kerja mendatangkan biaya yang signifikan karena hilangnya produksi dan pendapatan di saat yang sama biaya tetap masih tetap ada. Lebih jauh lagi, resolusi konflik juga dapat memberikan biaya, dan ketika resolusi hanya dicapai di pengadilan, ini juga dapat berakhir dengan denda karena bertentangan dengan standar atau hukum ketenagakerjaan.
Intinya, Eldorado menderita oleh berbagai isu lingkungan, sosial dan tata kelola yang dapat berdampak parah kepada kelayakan keuangan perusahaan bila pemilik barunya tidak mengatasi isu-isu ini dengan baik.
Kesimpulan
Akuisisi Eldorado oleh sebuah pihak dengan rekam jejak yang buruk dalam perlindungan lingkungan hidup, dalam mempertimbangkan hak azasi manusia, atau patuh kepada standar-standar tata kelola fundamental, dapat mendatangkan bencana.
Pemodal potensial didorong untuk meminta pembeli akan menerapkan pengelolaan praktik-praktik terbaik dan memelihara standar dan praktik ESG tingkat tinggi.
Kami mendesak Bank Sentral Brasil, Dewan Administratif Brasil untuk Pertahanan Ekonomi (Conselho Administrativo de Desas Econômica – CADE), Komisi Pengawas Sekuritas dan Perdagangan Saham (Comissão de Valores Mobilíarios – CVM) dan otoritas berkompeten lainnya untuk terlibat dengan pemangku kepentingan finansial yang terlibat untuk meminta kriteria ESG yang diterapkan.
 
1       http://www.eldoradobrasil.com.br/Institucional/Quem-Somos/vanguarda20
2       http://www.valor.com.br/international/news/5078116/asia-pulp-paper-poised-buy-eldorado-brasil; http://www.valor.com.br/empresas/5078318/jf-negocia-eldorado-com-asiatica-app; http://www.valor.com.br/empresas/5096624/app-oferece-r-15-bi-pela-eldorado https://www.reuters.com/article/us-global-oil-idUSKCN1BB01Z
3       http://www.valor.com.br/empresas/5078318/jf-negocia-eldorado-com-asiatica-app
4       RAN 2017, Every investor has a responsibility (Setiap Investor memiliki sebuah tanggung jawab). Available at: https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/17702/attachments/original/1497 287352/RAN_Every_Investor_Has_A_Responsibility_June_2017.pdf?1497287352
5       http://www.scmp.com/business/companies/article/1780979/us14b-default-forgotten-indonesia-billionaire- widjaja-sells-debt
6       http://wwf.panda.org/wwf_news/?159162/APPs-forest-clearing-linked-to-12-years-of-human-and-tiger- deaths-in-Sumatra
7 https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/rainforestactionnetwork/pages/17702/attachments/original/ 1497287352/RAN_Every_Investor_Has_A_Responsibility_June_2017.pdf?1497287352
8       https://ic.fsc.org/en/what-is-fsc/what-we-do/dispute-resolution/current-cases/asia-pulp-and-paper-app
9       http://www.foresthints.news/app-business-transformation-not-substantial-monitoring-finds
10 http://www.rainforest-alliance.org/sites/default/files/uploads/4/150205-Rainforest-Alliance-APP- Evaluation-Report-en.pdf
11   https://www.asiapulppaper.com/system/files/170313_fcp_progress_updates_-_march2017v2_0.pdf
12   https://www.asiapulppaper.com/sustainability/vision-2020/forest-conservation-policy
13    http://www.environmentalpaper.eu/in-the-red/
14   Jangan bingung dengan China Paper Holdings karena apa yang telah dilakukan oleh banyak media. China Paper Holdings adalah sebuah perusahaan induk yang didirikan di Bermuda. Sebelumnya dijual pada Bursa Saham Singapura. Namun demikian, setelah api pada operasinya di China, rekaman keuangannya kemudian hilang. Dengan demikian tidak mampu untuk memenuhi kewajibannya kepada bursa saham, dan kemudian ditangguhkan. Satu-satunya anak perusahaan dengan aktivitas usaha apapun adalah anak perusahaannya di China. Anak perusahaan ini sekarang juga ditangguhkan di China. Holding company ini nampaknya masih beroperasi, walaupun tidak jelas dimana lokasi operasi-operasinya..
15   https://www.reuters.com/article/us-eldorado-m-a-china-paper-idUSKCN1B31P0
16    https://www.bloomberg.com/research/stocks/private/snapshot.asp?privcapId=10945484
17     Qi Xin Bao (2017, August), China Chengtong, p. 1.
18    http://www.zwt.com.cn/contents/2/1.html
19 China Pulp & Paper (2017, January 12), “Investments exceed US$ 1 billion, China Paper plans to build 700,000 ton per annum capacity pulp mill in Russia”, online: http://www.chinapulp.cn/news/201701/12/zx11426.html, viewed in August 2017.
20     Qi Xin Bao (2017, August), China Paper Investment – Risks, p. 1.
21 http://markets.businessinsider.com/news/stocks/r-china-paper-mulls-5-bln-bid-for-brazils-eldorado– media-2017-8-1002279006; http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,fibria-quer-se-unir-a-arauco- na-eldorado,70001869890
22   https://www.reuters.com/article/us-eldorado-brasil-m-a-empresas-copec-idUSKBN1AK2EN
23   http://awsassets.panda.org/downloads/brazilpulppapercasestudy_pdf.pdf;
http://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section1/brazil-the-monoculture-eucalyptus-company- veracel-celulosa-is-trying-to-evict-indigenous-pataxo-from-their-land/; http://quote.morningstar.com/stock-filing/Annual-Report/2015/12/31/t.aspx?t=:FBR&ft=20- F&d=aa4b39ba1af27c1f40724129528ff5fd
24 http://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section2/brazil-rising-profits-do-not-prevent-layoffs- fibria-celulosa-in-mato-grosso-do-sul/
 
25 https://news.mongabay.com/2017/03/pressure-over-water-in-brazil-puts-pulp-industry-in-the- spotlight/?n3wsletter&utm_source=Mongabay+Newsletter&utm_campaign=70c741f76a- newsletter_2017_03_02&utm_medium=email&utm_term=0_940652e1f4-70c741f76a-67232023
26   https://www.reuters.com/article/us-eldorado-brasil-m-a-empresas-copec-idUSKBN1AK2EN
27 http://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section1/chile-discredited-fsc-label-continues-to- legitimize-industrial-tree-plantations/
28 http://resumen.cl/2015/05/agua-para-quien-escasez-hidrica-y-plantaciones-forestales-en-la-provincia-de- arauco-un-informe-develador-y-por-eso-indignante/
29 http://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section1/chile-discredited-fsc-label-continues-to- legitimize-industrial-tree-plantations/
30 http://wrm.org.uy/articles-from-the-wrm-bulletin/section2/uruguay-the-ence-arauco-and-stora-ensos- eucalyptus-and-pulp-fairytales/
31    http://www.noalducto.com/
32    http://www.valor.com.br/empresas/5078318/jf-negocia-eldorado-com-asiatica-app
33    https://www.banktrack.org/company/april#popover=issues
34    http://www.bbc.com/news/world-latin-america-40109232
35   http://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-jbs-fine-idUSKBN1910MW
36    http://www.reuters.com/article/us-brazil-corruption-idUSKBN16F25W
37    http://www.fibria.com.br/r2015/en/multas-acoes-judiciais.html
38   http://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/sitelist.pdf
39    http://whc.unesco.org/en/list/999
40 http://www.environmentalpaper.eu/wp-content/uploads/2017/03/170314-Pulp-Mill-Expansion-in-Brazil- discussion-document.pdf
41 http://www.prms.mpf.mp.br/servicos/sala-de-imprensa/noticias/2015/08/mpf-ms-ibama-deve-averiguar- impactos-cumulativos-de-empreendimentos-no-rio-parana
42    http://fsc.force.com/servlet/servlet.FileDownload?file=00P3300000hq2VJEAY
43   https://www.jpnews.com.br/tres-lagoas/terceirizados-da-eldorado-decretam-greve-mais-uma-vez/45191/
44 https://www.jpnews.com.br/tres-lagoas/justica-manda-eldorado-reintegrar-funcionario-demitido-ha-3- meses/89756/

POJK yang baru mengenai Keuangan Berkelanjutan

/0 Comments/in , /by

Regulasi Indonesia tentang Keuangan Berkelanjutan yang baru merupakan langkah penting di dalam mengatasi peran bank dan investor di dalam kerusakan hutan dan pelanggaran hak azasi manusia
18 Agustus 2017
Pada bulan Juli 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Indonesia menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) yang baru mengenai Keuangan Berkelanjutan. POJK ini disambut dengan baik dan merupakan langkah penting di dalam mengatasi peran bank dan investor di dalam kerusakan hutan dan pelanggaran hak azasi manusia di Indonesia.
Read the briefing

Menyambut Gembira POJK Keuangan Berkelanjutan

/0 Comments/in , /by

Jalal
Penasihat Keuangan Berkelanjutan
Transformasi untuk Keadilan Indonesia
Artikel ini juga dimuat di Tempo
Setelah menunggu dengan harap-harap cemas sejak awal 2015, akhirnya kita semua bisa melihat munculnya regulasi keuangan berkelanjutan di negeri ini.  Pada tanggal 20 Juli 2017, yaitu hari terakhir komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) masa tugas 2012-2017, Indonesia mendapatkan kado yang menggembirakan berupa Peraturan OJK (POJK) 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.
Memang, setelah ditandatangani kita belum bisa melihat regulasi tersebut, lantaran masih harus dicatatkan dahulu di Kementerian Hukum dan HAM, untuk mendapatkan nomor dan menjadi sah diundangkan.  Jadi, bagi yang ingin mengetahui detail isinya, masa penantiannya bertambah lagi.  Tetapi, pada awal minggu ini, tepatnya Selasa 8 Agustus 2017, akhirnya regulasi ini benar-benar bisa ditilik isinya.
Empat Pertimbangan
Apa pertimbangan OJK mengeluarkan regulasi ini?  Ada empat.  Pertama adalah “bahwa untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif diperlukan sistem perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.” Jadi, terdapat kesadaran dari OJK bahwa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, stabil dan inklusif tak ada cara lain di luar menyelaraskan aspek ekonomi, sosial dan lingkungan.  Sebaliknya, ketimpangan di antara ketiga aspek itu berakibat ketidakberlanjutan, instabilitas dan eksklusi.
Kedua, “bahwa untuk menggerakkan perekonomian nasional yang mengedepankan keselarasan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, mampu menjaga stabilitas ekonomi serta bersifat inklusif dibutuhkan sumber pendanaan dalam jumlah yang memadai.” Butir ini sangat penting, mengingat bahwa sumberdaya finansial adalah hal yang mendasar untuk mencapai ekonomi yang berkelanjutan, stabil dan inklusif itu.  Dan, sumberdaya tersebut harus tersedia dalam jumlah yang memadai.  Bila tidak, maka tujuan untuk mencapai ekonomi yang demikian tidaklah akan tercapai, atau mungkin dicapai dalam waktu yang lebih lama dari yang diinginkan atau direncanakan.
Pertimbangan ketiga adalah “bahwa pengembangan sistem lembaga keuangan yang ramah lingkungan hidup telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”  Di sini, OJK menyatakan bahwa mandat dari keuangan berkelanjutan sesungguhnya bukan hanya berasal dari kebutuhan penciptaan ekonomi yang berkelanjutan, stabil dan inklusif, melainkan juga dari kebutuhan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan dalam UU 32/2009.  Oleh karenanya, dapat diartikan bahwa keuangan berkelanjutan juga adalah keuangan yang kompatibel dengan seluruh tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang termaktub dalam UU tersebut.
Terakhir, “bahwa Roadmap Keuangan Berkelanjutan di Indonesia yang telah diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan perlu ditindaklanjuti dengan peraturan yang spesifik dan mengikat untuk seluruh lembaga jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik.”  Jadi, POJK ini sesungguhnya tidak bisa dipisahkan dari substansi Roadmap Keuangan Berkelanjutan yang terbit pada penghujung 2014 lalu.  Artinya juga, target-target yang dinyatakan di  Roadmap itu—beserta kerangka waktunya—juga menjadi rujukan dalam membaca POJK ini.
Empat Belas Pasal
Setelah memaparkan pertimbangan dan regulasi-regulasi yang menjadi rujukan, dan memutuskan pemberlakuan POJK ini, Pasal 1-nya memuat berbagai definisi.  Yang terpenting, tentu saja, adalah definisi keuangan berkelanjutan itu sendiri, yang dinyatakan sebagai “…dukungan menyeluruh dari sektor jasa keuangan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dengan menyelaraskan kepentingan ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup.”
Pengertian dari menyeluruh tentu saja bukan parsial.  Ini berarti sektor jasa keuangan tidak bersikap setengah-setengah—apalagi lebih rendah lagi, seperti hanya melakukan greenwashing—dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.  Ini juga berarti bahwa seluruh lembaga jasa keuangan melakukannya, bukan hanya sebagian bank atau asuransi.  Selain definisi keuangan berkelanjutan, ada 12 definisi lainnya yang bisa disimak di pasal tersebut.
Pada Pasal 2 diterakan kewajiban menerapkan keuangan berkelanjutan kepada seluruh pihak yang disebutkan dalam peraturan ini, yaitu lembaga jasa keuangan (LJK), emiten, dan perusahaan publik.  Definisi masing-masing pihak tersebut dinyatakan dalam pasal sebelumnya.  Dari sini, dapat dipahami bahwa sesungguhnya POJK ini bukan sekadar berlaku untuk LJK, sebagaimana yang kerap dipersepsi orang.
Di pasal itu pula terdapat prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan, yang disebutkan ada delapan, yaitu:  prinsip investasi bertanggung jawab; prinsip strategi dan praktik bisnis berkelanjutan; prinsip pengelolaan risiko sosial dan Lingkungan Hidup; prinsip tata kelola; prinsip komunikasi yang informatif; prinsip inklusif; prinsip pengembangan sektor unggulan prioritas; dan prinsip koordinasi dan kolaborasi.  Apa yang dimaksudkan pada prinsip-prinsip itu bisa dibaca pada bagian Penjelasan.  Namun, sebagaimana yang lazim, maka seluruh prinsip tersebut haruslah ditegakkan.  Pelanggaran atas salah satu saja prinsip akan membuat keuangan berkelanjutan tidak tegak.
Pasal 3 menjelaskan bahwa pemberlakuan POJK ini adalah secara bertahap.  Bank umum yang masuk kategori BUKU 3 dan 4 serta bank asing adalah yang mendapatkan mandat paling cepat untuk menegakkannya, yaitu mulai 1 Januari 2019.  Sementara, dana pensiun yang total asetnya minimal Rp1 triliun adalah yang paling lambat, yaitu pada 1 Januari 2025.
Kewajiban untuk membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dinyatakan pada Pasal 4. Sementara isi dari RAKB sendiri dapat dipelajari pada Lampiran 1 POJK.  Pasal 5 menyatakan bahwa RAKB itu wajib dilaksanakan; dan Pasal 6 menyatakan kewajiban untuk mengkomunikasikannya kepada pemegang saham dan seluruh jenjang organisasi LJK.
Pasal 7 masih tentang RAKB, yaitu wajib disusun berdasarkan prioritas LJK yang sedikitnya terdiri dari pengembangan produk produk/jasa keuangan berkelanjutan; pengembangan kapasitas internal; serta penyesuaian organisasi, manajemen risiko, tata kelola, dan prosedur operasional standar yang sesuai dengan prinsip keuangan berkelanjutan.  Apa yang dinyatakan di dalam RAKB itu juga wajib menyertakan target waktu penerapannya.
Kaitan antara keuangan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL) disebutkan dalam Pasal 8. Bagi LJK yang diwajibkan melaksanakan TJSL—yaitu LJK yang berbadan hukum perusahan terbatas—maka sumberdaya finansial TJSL-nya wajib dialokasikan sebagian untuk dukungan penerapan keuangan berkelanjutan.  Sementara, emiten dan perusahaan publik yang bukan merupakan LJK namun diwajibkan melaksanakan TJSL dapat (tidak diwajibkan) mengalokasikannya.  Alokasinya sendiri wajib diterakan pada RAKB yang dibuat, dan pelaksanaanya wajib dilaporkan di dalam laporan keberlanjutan.
Pasal 9 mengatur tentang insentif dari OJK untuk mereka yang menerapkan keuangan berkelanjutan secara efektif.  Bentuknya adalah pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan, dan insentif lainnya yang belum didefinisikan.
Kalau di Pasal 8 sudah dinyatakan adanya kewajiban untuk melaporkan kaitan TJSL dengan keuangan berkelanjutan dalam bentuk laporan keberlanjutan, Pasal 10 menegaskan tentang pelaporan keberlanjutan yang dimaksud.  Pembuatannya bersifat wajib, bisa dibuat terpisah dari atau sebagai bagian dari laporan tahunan, wajib diserahkan kepada OJK, dengan tenggat waktu penyerahan dan periode pelaporan sesuai yang ditentukan.  Format laporan keberlanjutan yang diwajibkan adalah sebagaimana yang dijelaskan pada Lampiran 2 POJK.
Pasal 11 mengatur tentang penyerahan RAKB kepada OJK, sementara Pasal 12 menjelaskan mengenai kewajiban publikasi laporan keberlanjutan.  Pasal 13 mengatur mengenai sanksi, yang seluruhnya bersifat administratif dalam bentuk teguran atau peringatan tertulis.  Pasal 14 menyatakan bahwa keberlakuan POJK ini adalah mulai tanggal diundangkan, yaitu 27 Juli 2017.
Bersyukur, Bergembira, Bangga
Secara umum, belum banyak negara di dunia ini yang memiliki regulasi keuangan berkelanjutan.  Dengan demikian, Indonesia adalah salah satu yang paling maju di antara bangsa-bangsa lain.  Hal ini perlu disambut dengan gembira.  Kesadaran bahwa ekonomi Indonesia perlu dibuat berkelanjutan, stabil dan inklusif adalah alasan kegembiraan yang lainnya.
Namun, tentu saja, regulasi ini masih mengandung ruang perbaikan yang besar.  Yang mana bisa dipahami lantaran regulasi ini merupakan salah satu yang paling awal dibuat.  Kita tak punya rujukan yang cukup komprehensif.  Dan ini merupakan peluang untuk melakukan perbaikan di masa mendatang.
Salah satu ruang yang paling jelas adalah tentang berbagai kebijakan yang seharusnya dibuat oleh LJK, emiten, dan perusahaan publik untuk menegakkan prinsip-prinsip keuangan berkelanjutan itu.  Dengan belum dicantumkannya secara eksplisit, maka diperlukan pihak-pihak yang mumpuni untuk membantu mereka semua menginterpretasikannya.  Mengingat kondisi bahwa keuangan berkelanjutan belum lagi menjadi pengetahuan banyak pihak, apalagi menjadi arus utama, maka bangsa ini perlu segera belajar bersama soal keuangan berkelanjutan, sambil menjalankannya.
Ruang perbaikan berikutnya yang sangat penting adalah soal sanksi.  Kalau kita memiliki kesadaran untuk membuat ekonomi yang berkelanjutan, stabil dan inklusif, sementara itu hanya bisa dicapai dengan keuangan berkelanjutan, maka pelanggaran terhadap prinsip-prinsipnya perlu mendapatkan sanksi yang tegas.  Mengapa?  Karena pelanggaran itu membahayakan pembangunan Indonesia.
Bagaimanapun, kita perlu mensyukuri terlebih dahulu munculnya regulasi ini lantaran ini menandai Indonesia telah berpikir dalam arah yang benar soal keuangan dan ekonominya.  Kita perlu bergembira juga bangga atasnya.  Membantu menginterpretasikan, mendukung penegakkannya, dan mencari serta mengisi ruang perbaikan atasnya adalah tugas berikutnya.
 
 
 
 
 
 

Kelompok Tenaga Ahli Eropa untuk Keuangan Berkelanjutan Meminta Masukan

/0 Comments/in , /by

Myriam Vander Stichele
Peneliti Senior
SOMO
 
Sejak Januari 2017, Kelompok Tenaga Ahli Tingkat Tinggi untuk Keuangan Berkelanjutan (High-Level Expert Group on Sustainable Finance/HLEG) telah bekerja untuk menyediakan rekomendasi yang sesuai dan konkret kepada Komisi Eropa untuk strategi Uni Eropa yang komprehensif, untuk memastikan agar sektor keuangan memberikan kontribusi kepada keberlanjutan sosial, lingkungan dan ekonomi jangka panjang. HLEG mempublikasikan sebuah laporan interim pada pertengahan Juli 2017, yang telah dipresentasikan pada sebuah acara dengar pendapat umum (public hearing) di Brussels pada tanggal 18 Juli 2017. Komentar terhadap laporan interim tersebut akan tersedia dengan mengisi sebuah kuesioner konsultasi pada tanggal 20 September 2017. Laporan HLEG akhir diharapkan selesai pada akhir Desember 2017. Komisi Eropa telah menyatakan bahwa akan mengkaji rekomendasi akhir pada kuartal pertama 2018.
Kelompok HLEG dibentuk sebagai bagian dari kebijakan Capital Markets Union (CMU) Uni Eropa, dan merupakan hasil dari sebuah kebutuhan yang mendesak untuk mengatasi perubahan iklim dengan berinvestasi di dalam energi bersih (setidaknya dibutuhkan €180 miliar per tahun untuk Uni Eropa) dan infrastruktur. Para Anggota datang dari berbagai sektor investasi, begitu juga dengan satu perwakilan perbankan, seorang akademisi, dan beberapa perwakilan LSM, termasuk SOMO.
Fokus utama rekomendasi interim laporan adalah mengenai investasi “hijau” atau iklim yang dilakukan oleh manajer aset dan manajer investasi, perusahaan asuransi dan dana pensiun, melalui lebih banyak kewajiban untuk investasi yang bertanggung jawab (“fiduciary duty”), melalui produk-produk keuangan seperti obligasi hijau (“green bond”) telah didefinisikan dengan lebih baik dibandingkan dengan yang ada saat ini, atau melalui labelled funds yang juga tersedia bagi perorangan.
Namun demikian, bank diakui untuk memiliki kolam aset terbesar, yang mana dapat memainkan peran yang penting di dalam transisi menuju sistem keuangan berkelanjutan. Sayangnya, hingga saat ini belum didefinisikan apakah ini dilakukan dengan melonggarkan persyaratan modal untuk bank-bank yang menyediakan pinjaman hijau atau dengan menghukum pinjaman yang diberikan kepada projek-projek yang tidak sesuai dengan tujuan keberlanjutan (“brown activities”) dengan mengenakan persyaratan modal yang lebih ketat.
Sebuah isu penting bagi HLEG adalah untuk menggeser keputusan finansial menjauh dari pendekatan dampak jangka pendek ke pendekatan dampak jangka panjang, yang mana seringkali tidak terlihat di dalam rentang waktu investasi. HLEG mengenali kenyataan bahwa dampak-dampak jangka panjang seperti perubahan iklim dapat menyebabkan ketidakstabilan finansial, misalkan ketika perubahan iklim menyebabkan devaluasi layanan keuangan atau aset (mis. badai yang lebih sering terjadi dan lebih parah akan mempengaruhi perumahan, operasi pertanian dan bisnis-bisnis yang mana sudah menerima pinjaman dari bank atau yang mana sudah menerima investasi).
HLEG sering mengacu kepada aspek sosial, lingkungan dan tata kelola (Environmental, Social and Governance/ESG), namun tidak memberikan sebuah definisi. HLEG membedakan antara keuangan untuk iklim, lingkungan (bersama-sama dengan iklim, didefinisikan sebagai “hijau”) dan keuangan “berkelanjutan”, di mana aspek sosial dan tata kelola digabungkan dengan aspek “hijau”. Laporan interim tidak memasukan komitmen Uni Eropa terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), juga tidak memberikan rekomendasi yang konkret mengenai bagaimana mempromosikan kebutuhan sosial masyarakat Eropa, seperti penciptaan lapangan pekerjaan, mengurangi ketimpangan dan pendidikan berkualitas bagi semua.
Di dalam laporan interim mereka, rekomendasi tahap pertama HLEG kepada Komisi Eropa adalah:

  • Mengembangkan sebuah sistem klasifikasi untuk aset-aset berkelanjutan.
  • Menetapkan standar dan label Eropa untuk obligasi hijau dan produk-produk keuangan berkelanjutan lainnya.
  • Mengklarifikasi bahwa keberlanjutan merupakan bagian dari “fiduciary duty” dan perwujudan Prinsip Kehati-hatian dan yang terkait, oleh manajer investasi dan investor.
  • Memperkuat persyaratan bagi semua perusahaan untuk mengungkap dampak ESG, strategi, dan manajemen risiko.
  • Memastikan bahwa seluruh legislasi keuangan Uni Eropa dilakukan “uji (dampak) keberlanjutan”.
  • Membentuk fasilitas Uni Eropa untuk menyalurkan pembiayaan kepada projek-projek infrastruktur berkelanjutan.
  • Memperkuat peran Otoritas Pengawas Eropa (European Supervisory Authorities/ESA) terhadap bank, pasar keuangan dan dana pensiun untuk menilai risiko-risiko terkait ESG yang mempengaruhi stabilitas keuangan.
  • Mengubah aturan-aturan akuntansi relevan untuk membuka investasi di bidang efisiensi energi.

Selain daripada itu, HLEG mengidentifikasi 12 area kebijakan untuk didiskusikan lebih lanjut, seperti:

  • Memberikan sinyal-sinyal politik mengenai kebutuhan finansial jangka panjang.
  • Mengkaji regulasi untuk membantu pengambilan keputusan yang berbasis jangka panjang.
  • Mengintegrasikan keberlanjutan dan risiko-risiko ESG ke dalam peringkat yang diberikan oleh lembaga pemeringkatan kredit.
  • Menyelaraskan indeks-indeks dan benchmark, yang saat ini cenderung pada investasi pasif dan tidak berkelanjutan, menjadi semakin dekat dengan keberlanjutan.
  • Melonggarkan regulasi untuk pembiayaan jangka panjang yang dilakukan oleh bank dan perusahaan asuransi.
  • Secara resmi mendukung pengembangan projek-projek berkelanjutan dan pembiayaannya.
  • Meningkatkan keterlibatan lembaga-lembaga penelitian dan masyarakat di dalam keuangan berkelanjutan.
  • Memobilisasi modal swasta bagi pengelolaan dimensi sosial, khususnya melalui bisnis sosial.

Walaupun HLEG memiliki mandat untuk mengusulkan langkah-langkah regulasi, namun HLEG masih belum memberikan rekomendasi regulasi konkret untuk mendorong modal kepada kegiatan-kegiatan yang terfokus untuk membalik perubahan iklim, dan hilangnya keanekaragaman hayati, mendorong pembangunan yang berkelanjutan secara sosial, dll. Ketika inisiatif, usaha dan kegiatan berkelanjutan mungkin hanya membutuhkan investasi atau pinjaman dalam jumlah kecil, laporan interim berasumsi bahwa investor kelembagaan (“institutional investors”) ingin melakukan investasi dengan jumlah besar dalam bentuk insentif, pelonggaran regulasi dan metode terstandardisasi, atau melalui dukungan resmi untuk mengelompokkan projek-projek kecil di dalam kolam aset yang besar.
Sekelompok LSM Eropa telah mengeluarkan sebuah pernyataan penting terhadap laporan interim HLEG. Antara lain, LSM-LSM tersebut menyesalkan bahwa ESG belum didefinisikan dengan jelas, dan juga belum dijelaskan bagaimana proses Uni Eropa untuk mendefinisikan ESG tersebut, hak asasi manusia, dan isu-isu lingkungan yang lebih luas belum dimasukkan. Mereka meminta langkah-langkah regulasi yang lebih ketat.
Terlepas dari HLEG dan Unit EC (DG FISMA) yang meluncurkan HLEG, Unit Penelitian Kebijakan Strategis Komisi Eropa juga telah mengeluarkan sebuah laporan berjudul “Membiayai Keberlanjutan – Memicu Investasi untuk Ekonomi Bersih” pada tanggal 8 Juni 2017. Laporan ini menekankan kebutuhan akan perubahan di dalam sektor keuangan, begitu juga di dalam kebijakan dan regulasi Uni Eropa. Direktorat Jenderal Lingkungan Hidup dari Komisi Eropa juga baru-baru ini memulai sebuah studi mengenai “Keuangan Hijau: Definisi dan Implikasinya bagi Investasi”.
Sumber: SOMO