Pos

Siaran Pers: Usut Tuntas Pelaku Pembunuhan Indra Pelani

TSK PANJIJambi, 12 Oktober 2015

Selasa, 6 Oktober 2015, sidang kasus pengeroyokan dan pembunuhan berencana aktivis Serikat Tani Tebo, Indra Pelani, di gelar di Pengadilan Negeri Muara Bulian, Jambi. Agenda sidang adalah pembacaan putusan untuk 5 (lima) orang tersangka yaitu AS, DA, AY, MR, dan ZI. Para tersangka dijatuhi hukuman masing-masing 14 tahun penjara untuk tersangka AS, DA, dan AY dari tuntutan jaksa 18 tahun penjara, 10 tahun penjara untuk tersangka MR ,dan 8 tahun penjara untuk tersangka ZI dari tuntutan jaksa masing-masing 15 tahun penjara. Dari hasil putusan ini jaksa dan para pengacara tersangka menyatakan untuk pikir-pikir untuk melakukan upaya selanjutnya.

Kasus pengeroyokan dan pembunuhan berencana ini terjadi hari Jumat, 27 Februari 2015, sekitar pukul 16.00 wib di Pos 308 atau disebut juga Pos Kembar yang berada di areal konsesi PT. Wira Karya Sakti, Desa Lubuk Mandrasa, Kab. Tebo, Jambi. Akibat perbuatannya, para tersangka dituntut oleh jaksa dengan pasal berlapis yaitu Pasal 340 jo Pasal 70 ayat (1), Pasal 338 jo Pasal 70 ayat (1) dan Pasal 170 jo Pasal 70 ayat (1) KUHP pada sidang perdana hari Kamis, 6 Juli 2015. Persidangan telah berlangsung sebanyak 13 kali persidangan hingga tanggal 6 Oktober 2015.

Fakta persidangan mengungkapkan, korban yang akan ke Dusun Pelayang Tebat dihadang dan di tanyai oleh anggota Unir Reaksi Cepat (URC) yang sedang berjaga yaitu tersangka AY. Dalam waktu singkat korban langsung di pukul dan dikeroyok oleh tersangka AS, AY, DA, MR, dan ZI hingga babak belur. Dalam rekonstruksi kelihatan peran dan perbuatan para pelaku. Setelah dikeroyok, korban langsung dibawa oleh AS, DA, AY, dan PJ ke Distrik 8 untuk diobati dengan menggunakan mobil double cabin. Saat di perjalanan, mobil kemudian dihentikan dengan alasan korban berontak. Pelaku AY kemudian mengikat Indra Pelani sangat kencang baik di leher, tangan dan kaki dengan satu tali. Akibat ikatan yang sangat keras kemudian mengakibatkan korban meninggal. Sehingga ikatan dari para pelaku yang menyebabkan matinya Indra Pelani merupakan pembunuhan disengaja yang diatur didalam pasal 340 KUHP. Saat diketahui AS korban meninggal, tersangka AS, DA, dan AY langsung mencari tempat untuk membuang jasad korban. Setelah menemukan tempat yang tepat untuk membuat jasad korban, yaitu dirawa-rawa, selanjutnya korban diletakkan di pinggiran rawa dan jasad korban ditutupi dengan rumput.

Putusan yang dibacakan hakim sangat tidak sesuai berdasarkan tuntutan yang didakwa oleh jaksa maupun dari fakta persidangan. Hakim Pengadilan Negeri Muara Bulian justru membebaskan para tersangka atas Pasal 340 KUHP yang merupakan pasal pembunuhan berencana. Berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang dikemukakan bahwa dari korban di keroyok tersangka AS, AY, DA, MR, dan ZI hingga korban di ikat oleh tersangka AS, DA, dan AY menggunakan tali dengan sangat kencang dari leher, tangan, dan kaki sehingga membuat korban tercekik dan membungkuk, hingga akhirnya korban meninggal dan dibuang ke rawa dan ditutupi oleh rumput. Para tersangka mengaku dalam keadaan sadar tanpa pengaruh alkohol maupun obat-obatan pada saat melakukan perbuatan tersebut. Perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur pada Pasal 340, unsur subyektif yaitu suatu perbuatan yang disengaja untuk menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu (Met voorbedachte Ade) dan unsur obyektif yaitu menghilangkan nyawa orang lain. Pengadilan Negeri Muara Bulian hanya dapat membuktikan pembunuhan biasa sebagaimana diatur didalam pasal 338 KUHP dan pasal pengeroyokan sebagaimana diatur didalam pasal 170 KUHP. Pertimbangan hakim yang mendasarkan kepada tidak ada “rencana” dan kesengajaan yang mengakibatkan kematian Indra Pelani terlalu sederhana. Fakta-fakta membuktikan dengan mengikatkan Indra dengan cara mengikat leher, tangan dan kaki dengan satu kain membuktikan “kesengajaan” dari para pelaku. Dalam tugas sebagai security, upaya melumpuhkan cukup dengna mengikat tangan ataupun kaki. Namun tidak dengan satu tali. Sedangkan mengikat leher tidak dikenal didalam upaya melumpuhkan dalam standar pengamanan yang dilakukan oleh security.

Sangatlah pantas jika para tersangka untuk dijatuhi pasal atas pembunuhan berencana. Sehingga putusan yang membebaskan para pelaku dari perbuatan sebagaimana diatur didalam pasal 340 KUHP melukai nurani keluarga Alm Indra Pelani dan masyarakat Desa Lubuk Mandarsyah.

Demi keadilan, Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian haruslah diluruskan oleh Pengadilan Tinggi Jambi dalam upaya banding.

Walhi Jambi bersama-sama dengan berbagai jaringan nasional seperti WALHI Nasional, KontraS, Elsam, KPA, TuK Indonesia dan Pilnet akan terus mengawal kasus ini agar dapat diusut tuntas agar memberikan keadilan kepada masyarakat dan keluarga korban.

Lampiran nama saksi-saksi:

  1. Zulkifli – anggota sekuriti PT. MCP

  2. Andre Setiawan – anggota sekuriti PT. MCP

  3. Joni Mulya Saputra – anggota sekuriti PT. MCP

  4. Gunawan – pegawai PT MCP

  5. Saiful Mahdi – pegawai PT MCP

  6. Nik Karim – anggota Walhi yang datang bersama korban

  7. Eryanto Junaidi/ Akiet/ Jayen – manager operasional PT. MCP

  8. Yulianto – koodinator wilayah PT. MCP

  9. Tohirianto – koodinator unit PT. MCP

  10. Febrian – anggota sekuriti ( tim URC) PT. MCP

  11. Jemmi Hutabarat – anggota sekuriti ( tim URC) PT. MCP

  12. Nurhayana – orang tua (ibu) korban

  13. Sariningsih – kerabat korban

  14. Zulkarnain – kerabat korban

  15. Andreas Tarigan – anggota Polres Tebo

  16. Panji Harianto – pegawai rental mobil TRAC

  17. Ziadian – anggota sekuriti ( tim URC) PT. MCP

  18. Ridho – anggota sekuriti ( tim URC) PT. MCP

  19. Asmadi – anggota sekuriti ( tim URC) PT. MCP

  20. Depsa – anggota sekuriti ( tim URC) PT. MCP

  21. Ayatuloh – anggota sekuriti ( tim URC) PT. MCP

Sidang Putusan Kasus Pembunuhan Aktivis Serikat Tani Tebo “Indra Pelani”

TSK PANJIhttp://www.walhi-jambi.com/2015/10/sidang-putusan-kasus-pembunuhan-aktivis.html

Selasa 6 Oktober 2015 , bertempat di Pengadilan Negeri Muara Bulian digelar kembali sidang pembacaan putusan hakim dalam  kasus pembunuhan Aktivis Serikat Tani Tebo “Indra Pelani “  dengan 5 orang Tersangka yaitu Asmadi,Ayatullah Khomaini,Diepsa Popi Sangka,M.Ridho dan Zaidian.
kelima orang tersangka ini dijatuhi hukuman masing – masing 14 tahun penjara untuk tersangka Asmadi,Ayatullah dan Diepsa,10 tahun untuk M.Ridho,dan 8 tahun untuk Zaidian,terhadap putusan hakim ini Jaksa Penuntut Umum dan Pengecara Para pembunuh menyatakan pikir – pikir.Sidang  dengan agenda pembacaan putusan terhadap satu orang tersangka lain nya ,yaitu Panji kris Haryanto akan digelar kamis mendatang.
Ibu kandung almarhum Indra Pelani juga hadir dalam sidang ini, menitikkan air mata dan kecewa atas putusan yang telah ditetapkan majelis hakim ini,”mereka itu pasti ada yang menyuruh untk membunuh anak saya,dan itu pasti sudah direncanakan,hukum mereka dengan seberat – beratnya”  akan tetapi palu sudah diketuk oleh majelis hakim,harapan untuk hukuman yang seberat – beratnya pun seakan seperti mengharapkan hujan yang turun menghapus asAPP ini.

Semasa Hidup almarhum Indra Pelani Aktif dalam setiap kegiatan Serikat Tani Tebo

Untuk diketahui bersama peristiwa pembunuhan yang terjadi pada tanggal 27 februari 2015 ditenggarai melibatkan para petinggi PT.WKS,Manager Distrik VIII ,Manager PT.MCP dan Komandan URC sendiri,akan tetapi lemahnya penyelidikan dan tidak terbukanya para tersangka dan saksi dalam beberapa kali persidangan dapat mengubah apa yang menjadi alur cerita sebenarnya.
pembunuhan terhadap Indra Pelani, yang  dilakukan olehtenaga keamanan Unit Reaksi Cepat (URC) perusahaan Hutan Tanaman Industri PT. Wira Karya Sakti, milik Asia Pulp dan Paper (APP), pada Jumat, 27 Februari 2015, tidak bisa dipisahkan dari adanya konflik lahan berkepanjangan antara PT. WKS dan Desa Lubuk Mandarsah.
Desa Lubuk Mandarsah adalah desa tua yang terdiiri atas beberapa dusun dan diakui pemerintah sejak sekitar tahun 1975, dan mereka berkonflik dengan PT. WKS sejak awal masuknya perusahaan sekitar tahun 2004, atas ribuan hektar lahan. Setelah PT. WKS melakukan panen terhadap akasia, saat ini lebih kurang 100 hektar-nya sudah dikelola oleh masyarakat untuk pertanian tradisional berupa palawija. Antara masyarakat dan PT. WKS juga pernah terlibat bentrok di tahun 2007 dimana 12 alat berat perusahaan dibakar dan 9 warga ditangkap dan ditahan. Menteri Kehutanan, MS Kaban pada waktu itu datang ke lokasi, namun persoalan konflik lahan juga tidak terselesaikan dengan baik, sehingga saat tensi dan konflik terus berlangsung hingga saat ini.
Pembunuhan terhadap Indra, bermula ketika korban bersama temannya, Nick Karim dari WALHI Jambi melintas di pos penjagaan PT. WKS di Distrik 8. Mereka hendak masuk lokasi pertanian masyarakat yang berada dalam konsesi PT. WKS untuk mempersiapkan upacara panen raya yang akan dilakukan esok hari-nya. Namun keduanya dihadang oleh tim Unit Reaksi Cepat (URC) PT. WKS dan kemudian terjadi pemukulan brutal terhadap Indra hingga tewas secara menggenaskan. Jasad Indra sendiri baru ditemukan pada tanggal 28 Februari pukul 09.00 WIB yang lokasinya sekitar 7 km dari tempat kejadian dengan tangan dan kaki terikat.

Atas putusan yang dibacakan,Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir – pikir ,begitu juga pihak penasehat hukum para tersangka juga menyatakan pikir – pikir .

Konflik Tambang Memakan Korban

komnas_ham_lumajangPejuang lingkungan Tolak Tambang dibunuh di Kabupaten Lumajang
Jakarta, 28/9/2015. Pada hari sabtu 26 September 2015 pagi hari, telah terjadi penganiayaan dan pembunuhan terhadap petani penolak tambang di Desa, Selok Awar-Awar, Kecamatan Pasirian, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur. Korban yang mati terbunuh yakni Salim Kancil (46 th). Dia dijemput oleh sejumlah preman dari rumahnya dan dibawa ke Kantor Desa Selok Awar-Awar. Dia dianiaya secara beramai-ramai dengan kedua tangan terikat. Kemudian disiksa dengan cara, dipukul dengan batu dan benda keras lainnya. Setelah meninggal, mayatnya dibuang di tepi jalan dekat areal pemakaman.
Tidak cukup dengan itu, petani yang lain juga mengalami hal yang sama yaitu Tosan. Dia juga dianiaya didkeat rumahnya walaupun dia sempat melakukan perlawanan tetapi akhirnya roboh juha oleh puluhan orang yang tidak kenal. Saat ini dengan bantuan masyarakat lain Tosan dibawa dan dirawat di Rumah sakit dengan kondisi kritis.
Penolakan atas kegiatan penambangan sudah sejak lama mereka lakukan mulai dari melakukan aksi di DPRD, melakukan pengaduan ke Pemerintah pusat sampai daerah tetapi belum ada tanggapan sama sekali. Yang terjadi sebaliknya warga di desa Selok awa-awar diintimidasi oleh Kepala Desa dan kroni – kroninyanya. Karena menolak penambangan didesanya.
Kedua korban (Salim Kancil dan Tosan) adalah bagian dari petani yang dari awal sudah bersuara lantang menolak penambangan pasir di desa mereka. Karena penambangan telah mengakibatkan kerusakan dan mengancam produksi pertanian warga khususnya di Desa Selok awar-awar.
Kegiatan penambangan terjadi pada awalnya tahun 2014, ketika warga mendapat undangan dari Kepala Desa untuk sosialisasi mengenai pembuatan kawasan wisata tepi pantai obyek wisata watu pecak. Namun hingga kini hasil sosialisasi tersebut belum pernah terealisasi. Yang terjadi justru maraknya pertambangan pasir di area tersebut. Konsesi tambang pasir tersebut diduga atas nama PT. Indo Multi Mining dan lahan tersebut secara hukum merupakan hutan milik Perhutani.
Sampai hari ini penolakan terhadap tambang terus dilakukan oleh petani khususnya Desa Selok awar-awar. Petani merasa gerah karena sebagian lahannya dijadikan jalan perlintasan untuk truk pengangkut pasir. Rumah mereka pun banyak yang mengalami karat akibat terkena pasir pantai. Pada tanggal 26 September 2015, Forum Petani Anti Tambang Desa Selo Awar-Awar mengajukan pemberitahuan untuk aksi unjuk rasa menolak tambang. Aksi belum dimulai tapi yang terjadi malah pembunuhan pejuang lingkungan yang menolak penambangan pasir yang merusak lingkungan dan lahan pertanian mereka.
Kami dari organisasi masyarakat sipil menyampaikan duka yang mendalam sekaligus rasa keprihatinan atas terjadinya peristiwa ini. Bagi kami, peristiwa ini menambah deret panjang kejatahan tambang di Indonesia. Petani menjadi salahsatu aktor yang kerap menjadi korban. Oleh karena itu, Kami menuntut  pemerintah pusat untuk segera:

  1. Menuntut aparat penegak hukum termasuk kepolisian untuk segera mengusut secara tuntas pelaku pembunuhan dan penganiayaan termasuk aktor yang membekingi kejahatan tersebut;
  2. Menuntut Kementrian LHK dan Pemerintah Daerah melakukan audit perizinan tambang yang diduga berada dilahan Perhutani.
  3. Melakukan audit lingkungan dan menghentikan segala kegiatan pertambangan pasir di Lumajang;
  4. Melakukan upaya untuk melindungi hak-hak petani atas lahan produktif dan ruang kelola rakyat dari ancaman kegiatan pertambangan.

Demikian siaran pers ini disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya terimakasih.
Kontak Person :
Muhnur Satyahaprabu/ Walhi (081326436437)
Kibagus/ Jatam (085781985822)
Ananto/ KontraS (081908871477)
Ken yusriansyah/ KPA (081210704454)
Andi Muttaqien/ Pilnet (081211996984)
Link: http://www.kpa.or.id/news/blog/konflik-tambang-memakan-korban/
 

[The Jakarta Post] Nyawa manusia adalah yang paling penting di kawasan perkebunan

31 Maret 2015
Penyiksaan dan pembunuhan yang baru-baru ini terjadi pada Indra Pelani merupakan tragedi yang mengejutkan. Ini adalah tragedi bagi keluarga dan masyarakatnya, bagi semua orang yang mempertaruhkan hidupnya untuk membela hak dan keadilan, dan bagi perusahaan yang anak usahanya mempekerjakan para penjaga yang dilaporkan telah membunuh korban.
Pembunuhan ini bukan sekadar kebetulan, dan tidak pula sebatas konflik lokal untuk memperebutkan hak atas tanah; melainkan, hal yang melibatkan sistem perkebunan ala industri yang telah merampas petak-petak tanah rakyat pedesaan secara sepihak.
Perusahaan telah mempersenjatai para penjaga yang melindungi perkebunan mereka, dan penjaga tersebut kebal hukum dan biasa melakukan kekerasan.
Akibat dari kriminalisasi yang telah lama dilakukan terhadap masyarakat lokal dalam mengakses lahan dan hutan adat mereka sendiri adalah pelanggaran yang tragis, konflik berdarah, pembunuhan, dan penghancuran masyarakat selama puluhan tahun lamanya di seluruh Indonesia.
Sebenarnya masyarakat adat dan petani telah sejak lama menyerukan dihentikannya tindakan ketidakadilan yang luar biasa ini. Namun Pemerintah dan perusahaan perkebunan hanya menanggapi dengan lambat dan bersikap semena-mena.
Tragisnya, fokus dunia internasional terhadap perusahaan-perusahaan yang terlibat di dalamnya justru diarahkan pada aspek lingkungan dan bukannya pelanggaran HAM yang terjadi.
Penerapan kebijakan konservasi hutan oleh perusahaan merupakan langkah awal yang patut diapresiasi, akan tetapi tetap belum juga berfokus pada HAM dan hak atas tanah.
Organisasi-organisasi lingkungan hidup dan mereka yang mendukungnya jelas-jelas lebih berfokus pada perlindungan keanekaragaman hayati dan cadangan karbon ketimbang nyawa manusia, hak atas tanah, mata pencaharian atau pemenuhan kebutuhan budaya.
Dan bagi kita fakta tragis ini semestinya sama meresahkannya dengan pemberitaan tentang penyiksaan dan pembunuhan korban, seorang pria usia 22 tahun, yang kebetulan berada dalam perjalanan untuk memanen padi di sawah masyarakatnya sendiri pada hari Jumat siang di bulan Februari.
Keanekaragaman hayati, karbon dan perubahan iklim adalah hal yang penting, akan tetapi nyawa manusia tentu jauh lebih penting.
Kalaupun ada hal positif yang menjadi pelajaran dari tragedi ini, maka itu adalah agar perusahaan dan kelompok-kelompok lingkungan hidup mau terlibat dalam memprioritaskan nyawa dan hak asasi manusia.
Ada tiga langkah yang dibutuhkan untuk mewujudkan pergeseran ini dan agar perusahaan yang terlibat dapat menunjukkan keseriusan komitmen mereka untuk memperbaiki pelanggaran terhadap hak-hak rakyat Indonesia dan tanahnya yang sudah berlangsung lama.
Yang pertama, para pemimpin perusahaan perlu mengembangkan secara rinci kebijakan korporat untuk HAM dan hak atas tanah secara konsisten sesuai standar-standar internasional jika hal ini belum dilakukan, dan kemudian dengan sigap menerapkannya dari level atas ke bawah, serta memberikan pelatihan ulang bagi semua staf di semua lini perusahaan, anak usaha dan perusahaan rekanannya.
Selain itu, para pemimpin perusahaan juga harus meminta pertanggungjawaban para staf, anak usaha dan kontraktornya atas kinerja yang mereka lakukan terkait kebijakan baru ini.
Kedua, perusahaan (beserta LSM-LSM lingkungan internasional yang bekerja bersama mereka) perlu berkomitmen untuk melaksanakan program-program yang memberikan pengakuan formal terhadap hak tanah adat yang dimiliki masyarakat adat dan setempat serta memprioritaskannya, dan harus memilih antara mengembalikan lahan-lahan dimaksud atau menegosiasikannya kembali sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat yang bersangkutan.
Perusahaan perlu mengubah tradisi mereka dalam mempraktikkan ketidakadilan dan perlu memahami standar-standar internasional yang berlaku bagi semua lahan yang mereka dapatkan. Panduan Sukarela yang telah disepakati secara internasional untuk Tata Kelola Penguasaan Lahan, Perikanan dan Hutan secara Bertanggung Jawab, di mana Indonesia menjadi pihak penandatangannya, merupakan kerangka kerja yang baik untuk diterapkan. Selain itusudah ada panduan operasional untuk perusahaan yang sedang dikembangkan oleh suatu kelompok perusahaan besar dan organisasi masyarakat sipil.
Ketiga, perusahaan perlu berkomitmen untuk bisa diaudit secara berkala, independen dan sepenuhnya transparan untuk kinerja mereka terkait HAM dan hak atas tanah oleh organisasi-organisasi HAM internasional. Beberapa perusahaan besar yang bergerak di bidang kehutanan, makanan dan pertanian telah melakukan kajian tersebut terhadap aset-aset multi nasional yang mereka miliki selama beberapa tahun terakhir, sehingga membuktikan bahwa hal ini tidak hanya mungkin untuk dilakukan, akan tetapi juga menguntungkan.
Langkah-langkah di atas, jika dilakukan oleh perusahaan dan organisasi lingkungan, akan menjadi suatu poros sejarah menuju keadilan dan penghormatan bagi warga negara Indonesia. Meski demikian, langkah-langkah ini tidak akan cukup tanpa tindakan Pemerintah yang lebih besar dari yang saat ini dilakukan.
Dengan tidak dapat ditegakkannya hukum yang dibuatnya sendiri atau mematuhi standar-standar internasional yang sudah menjadi komitmennya, dan terus mempermudah pemberian segala jenis konsesi industri tanpa terlebih dahulu memberikan pengakuan dan penghormatan bagi hak atas tanah masyarakat lokal, Pemerintah Indonesia hanya akan mempersiapkan sendiri ruang bagi pelanggaran, konflik besar dan kematian yang sudah sangat biasa terjadi di seluruh penjuru negeri ini.
Janji Presiden Jokowi untuk menghormati hak-hak atas tanah yang dimiliki masyarakat lokal, dengan menjadikannya sebagai salah satu dari sembilan prioritas kabinetnya (Nawacita), memberikan harapan bahwa sejarah ketidakadilan ini pada akhirnya dapat mulai diakhiri untuk kembali menuju arah yang semestinya.
Meskipun Indra Pelani bukanlah pemuda pertama yang mati sia-sia di tangan industri perkebunan, dia bisa menjadi yang terakhir.
Selama beberapa tahun terakhir, sudah ada sejumlah perusahaan yang telah mengambil langkah-langkah penting untuk mulai menyelesaikan beberapa konflik lokal.
Akan tetapi baik Pemerintah maupun kelompok lingkungan yang mengusung agenda reformasinya belum memprioritaskan pemulihan akibat dari perampasan lahan dan kekerasan terhadap masyarakat lokal. Ini harus berubah. Karena nyawa manusia adalah yang paling penting.
Abetnego Tarigan adalah Direktur Eksekutif Walhi, LSM yang bergerak di bidang lingkungan hidup. Iwan Nurdin adalah Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA).