Siaran Pers: Perampasan Tanah oleh Sime Darby di Indonesia
Masyarakat dari Kalimantan Barat menuntut Sime Darby untuk mengembalikan tanah mereka. Pengaduan yang mereka ajukan ke RSPO tahun 2012 tetap […]
masyarakat adat
Temu Marga Memperkuat Wilayah Kehidupan Ekonomi Masyarakat Hukum Adat
TEMU MARGA MEMPERKUAT WILAYAH KEHIDUPAN EKONOMI MASYARAKAT HUKUM ADAT Muting, 09-10 September 2015 Hari ini, Kamis, Tanggal Sepuluh Bulan September
Peninjauan Kembali Dikabulkan: Masyarakat Adat Menang Melawan Korporasi Perkebunan
Pernyataan Pers: Public Interest Lawyers Network (PILNET) [Jakarta, 5 Oktober 2015] Mahkamah Agung mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Japin dan
Diskusi Terbatas: Pendekatan Adaptif untuk Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan Desa di Merauke, Papua
Kamis, 13 November 2014, Hotel Morrissey, Menteng, Jakarta. Keterlibatan perempuan dalam politik memiliki kontribusi atas peningkatan kesejahteraan kaum perempuan yang
Diskusi Terbatas: Pendekatan Adaptif untuk Partisipasi dan Kepemimpinan Perempuan dalam Pemerintahan Desa di Merauke, Papua
Kamis, 13 November 2014, Hotel Morrissey, Menteng, Jakarta. Keterlibatan perempuan dalam politik memiliki kontribusi atas peningkatan kesejahteraan kaum perempuan yang
[Tempo.co] Peraturan Izin Perkebunan Digugat di MA
JUM’AT, 27 JUNI 2014 | 20:00 WIB TEMPO.CO, Jakarta – Gabungan lembaga swadaya masyarakat yang menamakan diri Tim Advokasi Keadilan
Merauke Integrated Food and Energy Estate: Melanggar Hak-hak Masyarakat Adat di Merauke dan Meruntuhkan Nilai-nilai Sosial, Ekonomi dan Budaya
Implementasi UU No. 21 tahun 20101 tentang Otonomi Khusus Papua belum memberikan keadilan dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat asli Papua.