Jejak Luka di Tanah Nikel: Cerita dari Lingkar Industri IWIP
Penelitian ini lahir dari kegelisahan yang semakin nyata: di tengah narasi besar transisi energi global dan ambisi Indonesia menjadi pemain […]
Pengumuman 10 Esai Terpilih Open Submission Esai: “Exclusion List untuk Bumi yang Adil”
Terima kasih atas antusiasme luar biasa dari seluruh penulis yang telah berpartisipasi dalam open submission esai bertema Exclusion List. Kami
Bencana Ekologis di Sumatera, Jejak Pembiayaan yang Mengabaikan Risiko Lingkungan
Jakarta, 22 Desember 2025 — Rangkaian bencana ekologis yang melanda berbagai wilayah di Sumatera dalam beberapa waktu terakhir kembali menyingkap
Open Submission Esai: “Exclusion List untuk Bumi yang Adil”
TuK INDONESIA membuka kesempatan bagi publik untuk mengirimkan esai reflektif, analitis, dan kritis tentang peran lembaga keuangan dalam memperburuk atau
TuK INDONESIA dan IPB University Luncurkan Exclusion List Sektor Perkebunan Sawit untuk Perkuat Ekosistem Keuangan Berkelanjutan
Jakarta, 19 November 2025 — Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK INDONESIA) bersama Pusat Studi Agraria–Lembaga Riset Internasional Pembangunan Sosial, Ekonomi,
Forests & Finance Dorong Agar TFFF Mengadopsi Kriteria ESG yang Kuat untuk Mencegah Pembiayaan Deforestasi
Tropical Forests Forever Fund (TFFF) adalah proposal yang diprakarsai oleh pemerintah Brasil yang bertujuan memberikan kompensasi kepada setiap negara yang
Undangan Liputan Media: Siapa Bayar Biaya Transisi Energi?
Transisi menuju energi bersih sering digadang sebagai solusi masa depan untuk krisis iklim. Namun, di balik narasi hijau dan ambisi
RT RSPO tahun 2025: TuK INDONESIA Serukan Tindakan Nyata atas Pelanggaran Komitmen RSPO
Jakarta, 4 November 2025 — Roundtable Conference of Roundtable Sustainable on Palm Oil (RT RSPO) 2025 resmi dimulai hari ini
TuK INDONESIA Ajukan Kasasi: Uji Tanggung Jawab Bank Mandiri dalam Pembiayaan yang Menyebabkan Konflik Sosial
Jakarta, 28 Oktober 2025 — Transformasi untuk Keadilan Indonesia (TuK INDONESIA) resmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada
Solidaritas Merauke Kecam Kebijakan Menteri Agraria dan Menteri Kehutanan untuk Memfasilitasi Pengadaan Lahan Proyek Komersial Proyek Strategis Nasional di Provinsi Papua Selatan
Jakarta 7 Oktober 2025. Solidaritas Merauke menyatakan protes keras atas kebijakan sewenang-wenang Menteri Kehutanan dan Menteri Agraria & Tata Ruang/Badan