Perbankan Turut Andil dalam Pembakaran Hutan
Jumat, 30 Oktober 2015 – 06:45Transformasi untuk Keadilan (TUK) menilai hadirnya para perusahaan kelapa sawit Indonesia didominasi oleh taipan yang […]
taipan
[rri.co.id] Satu Tahun Evaluasi Kerja Kabinet Jokowi-JK di Sektor Sumber Daya Alam
29 October, 19:40 2015 KBRN, Jakarta -Setiap tahun dalam musim kemarau, Indonesia selalu dilanda masalah serius yang sampai sekarang tak
[KOMPAS.com] Pemerintah Diminta Tegas Tertibkan Perusahaan Pembakar Lahan
Selasa, 27 Oktober 2015 | 07:21 WIB JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad mendorong agar Presiden Joko
[SUARA PEMBARUAN] Menelusuri Jejak Taipan Kelapa Sawit di Indonesia
Sabtu, 28 Februari 2015 | 2:33 Transformasi untuk Keadilan (TUK) Indonesia mengadakan riset terhadap 25 grup usaha kelapa sawit yang
[ANTARA News] Menelusuri jejak taipan kelapa sawit di Indonesia
Sabtu, 28 Februari 2015 00:48 WIB | 6.124 Views Oleh Benardy Ferdiansyah “area dengan luas mendekati Pulau Bali diubah menjadi
40 Persen Kelapa Sawit Taipan Belum Dikembangkan
Jakarta, (Antara Sumbar) – Direktur Program Transformasi Untuk Keadilan (TUK) Indonesia, Rahmawati Retno Winarni mengatakan, 40 persen lahan kelapa sawit
EnergiToday.com
EnergiToday.com Jakarta, EnergiToday– Transformasi untuk Keadilan (TUK) Indonesia menyatakan bank dan investor eksternal memudahkan taipan berinvestasi lebih besar untuk memodali bisnis
EnergiToday.com
EnergiToday.com Jakarta, EnergiToday– Transformasi untuk Keadilan (TUK) Indonesia menyatakan bank dan investor eksternal memudahkan taipan berinvestasi lebih besar untuk memodali bisnis
[Investor Daily] "Potential Loss" Industri Sawit Capai Rp 127 Triliun
Jakarta-Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menyatakan bahwa penghentian sementara (moratorium) perizinan di atas hutan alam primer dan lahan gambut
[beritasatu.com] Potential Loss Industri Sawit Capai Rp 127 T
Selasa, 17 Februari 2015 | 05:04 JAKARTA – Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan bahwa penghentian sementara (moratorium) perizinan