Media Briefing: Tantangan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia: Roadmap Keuangan Berkelanjutan dan Taksonomi Hijau Indonesia
Secara konseptual, tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan melindungi lingkungan. Menurut Haddad dan Maftuchah (2015), pembangunan berkelanjutan meletakkan keseimbangan antara tiga aspek yaitu: ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial yang didukung oleh tata kelola yang baik. Hal ini adalah konsep global yang kemudian diterjemahkan ke dalam berbagai kebijakan pembangunan di setiap negara. Di Indonesia, tujuan dari pembangunan berkelanjutan tersebut diekspresikan ke dalam berbagai program dan bidang pembangunan termasuk dalam bidang keuangan yang tercermin pada roadmap keuangan berkelanjutan dan POJK 51/2017 tentang keuangan berkelanjutan.
Dalam konteks keuangan berkelanjutan, Indonesia dianggap maju dengan kebijakannya (Prakarsa 2019). Penilaian IFC (2019) menyebutkan bahwa Indonesia dan Cina termasuk first movers dalam keuangan berkelanjutan. Lembaga keuangan di Indonesia memiliki tingkat kepatuhan prosedural yang tinggi dalam pengembangan Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) dan penyampaian laporan keuangan berkelanjutan (LK) (Setyowati 2020). Pandangan ini berlainan dengan Harijanti (2021) yang menyebutkan bahwa Indonesia tidak memiliki perkembangan dalam penerapan keuangan berkelanjutan yang dilihat dari tidak ada perusahaan Indonesia yang mengikuti pledging global seperti komitmen untuk transisi nol karbon. Pandangan ini diperkuat dengan hasil riset investigatif TuK INDONESIA (2019) yang menemukan praktik penyimpangan oleh Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam pembiayaan kepada kliennya di sektor sawit dan Hutan Tanaman Industri (HTI) yang beroperasi tanpa mengindahkan aspek keberlanjutan.
Menurut Keraf (2023) belum efektifnya implementasi keuangan berkelanjutan atau pembiayaan hijau dikarenakan tiga hal. Pertama, orientasi Negara masih pada ekonomi pertumbuhan (pro growth), yang tercermin didalam keputusan pembiayaan Bank masih mengutamakan “untung” dibandingkan kinerja Environmental, Social, and Governance (ESG). Kedua, tidak ada kekuatan yang memaksa soal perhatian LJK terhadap ESG. Ketiga, penegakan hukum lingkungan yang tidak efektif. Atas situasi tersebut, tawaran Keraf kedepan adalah seluruh komponen masyarakat mengambil langkah untuk memperkuat peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawal seluruh implementasi kebijakan keuangan berkelanjutan. Dengan catatan, OJK juga harus membuka diri untuk memperkuat perannya dengan melibatkan masyarakat sipil seperti terlibat di dalam Kelompok Kerja Keuangan Berkelanjutan dalam memastikan konsistensi implementasi keuangan berkelanjutan.
Berkenaan dengan dari mana dan akan kemana keuangan berkelanjutan ini berjalan, OJK mengembangkan sebuah ekosistem yang terdiri atas tujuh komponen di dalam roadmap keuangan berkelanjutan periode 2021-2025. Ketujuh komponen tersebut meliputi kebijakan, produk, infrastruktur pasar, koordinasi kementerian/lembaga, dukungan non-pemerintah, sumber daya manusia, dan awareness. Salah satu kebijakan yang telah dihasilkan OJK yaitu dokumen Taksonomi Hijau Indonesia (THI) pada Januari 2022. Taksonomi Hijau Indonesia digunakan sebagai dasar penyusunan kebijakan insentif dan disinsentif dari berbagai Kementerian dan Lembaga, termasuk OJK; dan sebagai pedoman untuk keterbukaan informasi, manajemen risiko dan pengembangan produk dan/atau jasa keuangan berkelanjutan yang inovatif bagi Sektor Jasa Keuangan (SJK) dan Emiten. Taksonomi Hijau Indonesia diharapkan dapat memberikan gambaran atas klasifikasi suatu sektor/subsektor yang telah dikategorikan hijau dengan mengadopsi prinsip berbasis ilmiah dengan tujuan untuk menghindari adanya praktik greenwashing.
Mempertimbangkan konteks sebagaimana diilustrasikan di atas, TuK INDONESIA bersama para pakar akan menyelenggarakan media briefing bertajuk Tantangan Keuangan Berkelanjutan di Indonesia: Roadmap Keuangan Berkelanjutan dan Taksonomi Hijau Indonesia.
Mendiskusikan terkait perjalanan keuangan berkelanjutan, capaian dan hambatannya, momentum satu tahun implementasi taksonomi hijau, serta rekomendasi strategis dalam percepatan implementasi keuangan berkelanjutan di Indonesia.
Kegiatan akan dilaksanakan secara hybrid pada:
Rabu, 8 Februari 2023 | 10.00-12.00 WIB | Resto KAUM Jakarta, Menteng | Zoom ID: 88173007462, Pass: indonesia
Terima kasih & Salam,
TuK INDONESIA
#sustainablefinance#keuanganberkelanjutan#greentaxonomy#taksonomihijau#tukindonesia
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!