Policy Brief: Pemetaan Aktor Keuangan Berkelanjutan Pada Sektor Industri Kehutanan dan Sawit di Prov. Papua

Komitmen jangka panjang Pemerintah Indonesia dalam melaksanakan kebijakan Keuangan Berkelanjutan (Sustainable Finance) untuk mendukung upaya program ekonomi hijau dan pembangunan berkelanjutan yang di implementasikan melalui roadmap kedua tahun 2015-2025 dibawah kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), berfokus pada penciptaan ekosistem keuangan berkelanjutan secara komprehensif, dengan melibatkan seluruh pihak terkait dan mendorong pengembangan kerja sama dengan pihak lain.

Peta jalan aksi keuangan berkelanjutan merupakan proses pelaksanaan pada praktek industri keuangan yang mengedepankan pertumbuhan berkelanjutan dengan menyelaraskan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang mana setiap perusahaan harus memiliki Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan (RAKB) sebagai salah satu indikator capaian untuk mendukung keuangan berkelanjutan.

Sejalan dengan itu, roadmap keuangan berkelanjutan ini juga disusun untuk mendukung pelaksanaan SDGs dan RPJMN melalui aspek keuangan berkelanjutan diantaranya terpenuhinya kriteria lingkungan, sosial dan tata kelola yang baik. Meskipun didalam prosesnya masih mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaan keuangan berkelanjutan terutama pada bank-bank yang memberikan fasilitas pembiayaan untuk investasi beresiko tinggi seperti perkebunan kelapa sawit dan hutan tanaman (TuK, 2019)

Trending

Bank-bank Besar di Indonesia Mendanai Kerusakan Hutan, Hilangnya Keanekaragaman Hayati, Kekacauan Iklim dan Pelanggaran HAM

Pemerintah Provinsi Papua melalui visi pembangunan berkelanjutan 2100 menyatakan bahwa membangun Provinsi Papua berdasarkan keunikan karakteristik sosial budaya, alam dan pembangunan daerah. Hal ini kemudian langkah yang ditempuh dalam proses pembangunan yang berkelanjutan, Papua akan mengawal investasi yang masuk, agar aspek sosial, lingkungan dan tata kelola yang baik, dapat terintegrasi secara keseluruhan dengan arah visi pembangunan berkelanjutan 2100. Tidak terkecuali untuk investasi pada sektor kehutanan dan perkebunan melalui Hutan Tanaman industri maupun kelapa sawit.

Berlatar belakang kondisi di atas, “Policy Brief: Pemetaan Aktor Keuangan Berkelanjutan Pada Sektor Industri Kehutanan dan Sawit di Provinsi Papua” disusun, selengkapnya dokumen tersebut dapat diunduh di : Policy Brief Papua