MALAPETAKA: KORINDO, PERAMPASAN TANAH & BANK

RINGKASAN EKSEKUTIF

Selama beberapa tahun terakhir, Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah signifikan untuk menangani tindakan-tindakan ilegal, korupsi dan penggelapan pajak pada sektor komoditas hutan. Pemerintah telah menerapkan kebijakan yang disusun untuk mengurangi konflik sosial, menghambat deforestasi dan mencegah kebakaran terkait pembukaan lahan untuk perkebunan. Peradilan Indonesia juga telah melakukan reformasi melalui disahkannya hak Masyarakat Adat atas tanah sebagaimana dijamin oleh Undang-Undang Dasar dan hak warga negara untuk mengakses informasi mengenai konsesi perusahaan. Selain itu, permintaan pasar internasional akan kelapa sawit yang ‘tanpa deforestasi, tanpa gambut, tanpa eksploitasi’ telah mulai membatasi akses pasar terhadap operasi yang ilegal dan tidak berkelanjutan.

Meskipun berbagai kemajuan tersebut telah dicapai, sebagian besar sektor komoditas hutan masih memandang rendah peraturan perundangan, dan menyedot keuntungan asing ke wilayah yurisdiksi rendah pajak. Hal ini menyebabkan degradasi lingkungan, pelanggaran hak asasi manusia (HAM) dan merampok penerimaan pajak negara Indonesia yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Praktik-praktik tersebut mungkin dilakukan tidak hanya karena adanya celah dalam penegakan hukum, tetapi juga didorong oleh bank-bank yang dengan sembrono memperluas jalur kreditnya hingga ke tangan perusahaan yang terbukti memiliki standar tata kelola korporat yang buruk dan operasi yang ilegal dan tidak berkelanjutan.

Laporan ini berfokus pada konglomerat Indonesia-Korea, yaitu Korindo, dan para penyandang dananya, termasuk Bank Negara Indonesia (BNI). Berdasarkan penyelidikan lapangan, analisis perizinan dan pemetaan korporat yang ekstensif, laporan ini menjabarkan pengaduan masyarakat lokal dan LSM tentang operasi pembalakan kayu dan minyak sawit Korindo di Provinsi Maluku Utara, melalui anak usahanya PT Gelora Mandiri Membangun (PT GMM), termasuk bagaimana operasinya telah melakukan hal-hal berikut ini:

»» Mengantongi izin melalui pelanggaran atas beberapa peraturan perundangan Indonesia.

»» Menguasai dan menghancurkan lahan pertanian dan hutan masyarakat tanpa persetujuan dari pemilik tanah.

»» Memalsukan dukungan masyarakat untuk proyek perkebunannya.

»» Menggunakan api untuk membuka lahan sebelum menanam kelapa sawit di mana hal ini bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

»» Melibatkan polisi yang telah mengganggu dan menganiaya anggota masyarakat setempat.

Analisis terhadap grup Korindo yang lebih luas juga memunculkan begitu banyak kondisi janggal atau red flag terkait standar tata kelola korporat Korindo, termasuk di dalamnya hal-hal berikut ini:

»» Penyajian laporan keuangan perusahaan induk Singapura yang salah dan menyesatkan di mana hal ini merupakan pelanggaran terhadap UU Perusahaan Singapura.

»» Kegagalan sistematis dalam membuat laporan keuangan yang lengkap di mana hal ini juga merupakan pelanggaran terhadap UU perusahaan Singapura.

»» Penerapan struktur perusahaan yang berbelit-belit dan dengan demikian menutupi atau mengaburkan kepemilikan anak-anak perusahaannya.

Pada akhir tahun 2017, total pinjaman yang disalurkan oleh BNI kepada divisi Perkebunan Korindo mencapai 190 juta USD. Penyandang dana adalah pembuat keputusan yang mampu mendukung atau menghentikan kliennya melakukan hal-hal ilegal dan merugikan. Untuk mematuhi peraturan baru sektor keuangan Indonesia, bank seperti BNI diwajibkan untuk mengatasi persoalan utama di bidang sosial dan lingkungan terkait pinjaman yang diberikannya. Bank yang mengabaikan prinsip ini, seperti yang tampaknya dilakukan BNI terkait dengan Korindo, memiliki risiko tinggi secara finansial, reputasional, dan risiko ketidakpatuhan terhadap peraturan.

Anak perusahaan Korindo lainnya, seperti PT GMM, merupakan perusahaan-perusahaan utama yang ditinjau dan dicabut izinnya berdasarkan moratorium kelapa sawit yang diberlakukan Presiden Jokowi pada bulan September 2018 lalu. Selain itu, secara keseluruhan grup Korindo berdiri di atas akumulasi tanah yang merupakan aset terdampar terbesar kedua di Indonesia, yaitu kawasan hutan yang tidak dapat dikembangkan menjadi perkebunan karena adanya reformasi dan perubahan peraturan baik dalam negeri maupun internasional. Dampak materiil dari hal ini harus menjadi perhatian serius bagi kreditur dan investor Korindo.

Pihak berwenang di Indonesia harus mengambil langkah tegas untuk menyelidiki dan menuntut pertanggungjawaban Korindo beserta jajaran eksekutifnya. Tanah yang didapatkan secara ilegal harus dikembalikan kepada masyarakat setempat, sedangkan hutan dan lahan pertanian harus dipulihkan dan memberikan kompensasi kepada pekerja yang terdampak. Penyandang dana dan pelanggan Korindo harus menangguhkan hubungan bisnisnya hingga tercipta reformasi yang mendasar dan terverifikasi terhadap operasi grup ini di sektor kehutanan. Bank seperti BNI yang membiayai Korindo dan perusahaan sektor kehutanan lainnya harus mulai menerapkan dan melaksanakan kebijakan Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (Environmental, Social and Governance/ESG) yang ketat untuk mendukung peraturan baru sektor keuangan dan praktik terbaik internasional.

Temuan dan dugaan dalam laporan ini telah disampaikan kepada Korindo untuk mendapatkan komentar dan tanggapan antara bulan Juni hingga November 2018. Korindo bersikeras bahwa operasi yang dilakukannya sepenuhnya mematuhi semua peraturan perundangan yang berlaku, serta menyatakan bahwa Korindo adalah perusahaan terdepan dalam keberlanjutan. Perusahaan tidak memberikan tanggapan atas beberapa permasalahan kunci dan menolak memberikan beberapa dokumen penting yang diperlukan untuk memverifikasi klaim yang diajukan Korindo. Ringkasan tanggapan yang diberikan perusahaan ini telah diikutsertakan dalam laporan ini sebagaimana diperlukan.

Laporan dalam Bahasa Indonesia: TuK-RAN_Malapetaka..

 

Laporan dalam Bahasa Inggris: https://www.ran.org/wp-content/uploads/2018/11/RAN_Perilous_FINAL.pdf

Lainnya: https://www.ran.org/wp-content/uploads/2018/11/BrokenPromises_FINAL_en_web.pdf

This post is also available in: Indonesian