Tinjauan Atas Reformasi Keuangan Berkelanjutan di Indonesia
Laporan ini menampilkan tinjauan atas implementasi reformasi keuangan berkelanjutan yang digawangi oleh OJK melalui analisis terhadap lima bank yang menjadi penyandang dana utama sektor perkebunan dan kehutanan Indonesia. Laporan ini juga mengidentifikasi bahwa regulasi OJK telah dilemahkan karena adanya celah kesenjangan yang memungkinkan bank terus mengaburkan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola (LST) utama para nasabahnya, dan hal ini kemudian menjadi risiko bagi bank yang mendanai mereka; dan pada akhirnya: sistem keuangan Indonesia. Pedoman teknis yang diterbitkan bagi bank mengenai implementasi regulasi keuangan berkelanjutan masih jauh dari harapan. Pedoman itu antara lain masih menyebutkan kegiatan bisnis yang berdampak negatif bagi lingkungan dan sosial sebagai bisnis yang berkelanjutan.
Kegiatan yang disebut-sebut berkelanjutan dalam pedoman ini antara lain: konstruksi pembangkit listrik bio-energi dan kegiatan pembalakan hutan untuk perkebunan. Tanpa adanya standar minimum dan definisi keberlanjutan yang lebih baik, kegiatan-kegiatan bisnis yang mendorong terjadinya deforestasi besarbesaran dan konflik lahan masih dapat dianggap sebagai bisnis yang berkelanjutan; padahal, berdasarkan definisi atau standar mana pun, hal tersebut tidaklah berkelanjutan.
OJK memiliki mandat untuk mengatur dan mengawasi sektor jasa keuangan, memastikan kestabilan kondisi keuangan Indonesia dan melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat luas. OJK harus terus meningkatkan upayanya dalam menjalankan mandat tersebut dengan cara memperketat regulasi secara signifikan, menerbitkan pedoman teknis yang sudah diperbaiki, dan memberlakukan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran oleh lembaga jasa keuangan. Perbaikan terhadap standar pengungkapan keberlanjutan, proses manajemen risiko LST, dan koordinasi kebijakan yang lebih baik dalam tata kelola sumber daya alam serta penegakan hukum akan membantu melindungi masyarakat dan wilayah alam Indonesia dari bisnis yang tidak bertanggung jawab. Secara bersama-sama, upaya tersebut dapat memperkuat integritas dan kepercayaan dunia terhadap sektor ekonomi utama Indonesia. Pada akhirnya pendapatan negara dapat dioptimalkan dan kebijakan pembangunan ekonomi inklusif dapat dicapai dengan terus menjaga kualitas lingkungan negeri ini bagi generasi masa depan.
Leave a Reply
Want to join the discussion?Feel free to contribute!