TUK: Bank dan Investor Mudahkan Taipan Berinvestasi Besar

Industri CPO Tak Sumbang PAD, Gubernur Se-Sumatera Geram
February 24, 2015
40 Persen Kelapa Sawit Taipan Belum Dikembangkan
February 25, 2015
Show all

TUK: Bank dan Investor Mudahkan Taipan Berinvestasi Besar

Jakarta, (Antara Sumbar) – Transformasi untuk Keadilan (TUK) Indonesia menyatakan bank dan investor eksternal memudahkan taipan berinvestasi lebih besar untuk memodali bisnis kelapa sawit sehingga mempercepat pertumbuhan grup bisnis mereka. “Konsekuensinya, pertumbuhan ini menimbulkan aliran kas yang kuat sehingga bisa digunakan oleh taipan tersebut untuk berinvestasi dan mengembangkan perusahaan mereka,” kata Direktur Program TUK Indonesia, Rahmawati Retno Winarni di Jakarta, Sabtu.

Ia mengatakan, saat para taipan mengendalikan proses ekspansi sektor kelapa sawit, dana bank dan investor eksternal yang digelontorkan kepada mereka memungkinkan untuk mempercepat laju ekspansinya. “Meskipun, 25 grup bisnis kelapa sawit yang kami analisis sepenuhnya dikendalikan oleh para taipan, mereka tidak hanya bergantung pada kekayaan sendiri untuk membiayai ekspansinya,” katanya.

Menurut Rahmawati, dari 25 induk perusahaan, ada 21 yang sudah terdaftar di pasar modal. “Artinya, mereka sudah menarik dan akan terus menarik modal dengan melakukan emisi saham untuk investor institusi dan pribadi.
Menurutnya, beberapa perusahaan juga mengeluarkan obligasi, terutama ke investor institusi sehingga perusahaan-perusahaan tersebut bisa menarik pinjaman bank. Berikut 25 grup kelapa sawit yang dikendalikan para taipan berdasarkan riset TUK Indonesia antara lain Wilmar, Sinar Mas, IOI, Raja Garuda Mas, Batu Kawan, Salim, Jardine Matheson, Musim Mas, Surya Damai, Genting, Darmex Agro, dan Hanta. Selanjutnya ada Tiga Pilar Sejahtera, DSN, Sungai Budi, Kencana Agri, Triputra, Sampoerna Agro, Anglo-Eastern, Bakrie, Tanjung Lingga, Austindo, Rajawali, Provident, dan Gozco.

TUK Indonesia merupakan NGO yang berbasis di Jakarta dan bergerak pada isu lingkungan, SDA, dan dampak pembangunan terhadap hak asasi manusia pembangunan.
TUK Indonesia melakukan advokasi untuk pemenuhan hak-hak konstitusional rakyat Indonesia untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, dan integritas manusia. (*/sun)

Sumber: ANTARA Sumbar, 21 Februari 2015.